Close

Kemelut Lahan di Bukit Peti-Peti, Lantamal II: Tanah Hibah akan Dijadikan Shelter

Kemelut Lahan di Bukit Peti-Peti.

SAWAHAN, METRO–Lantamal II Padang ti­dak akan terlibat tentang per­masalahan tanah an­tara warga di Kelurahan Te­luk Bayur, Padang dengan Marahtando CS selaku pe­milik lahan 6,5 ha ber­da­sar­kan putusan putusan dari Pengadilan Negeri no 71 tahun 1972, yang keluar pada 1976. 

Hal ini diungkapkan oleh­ Kadispen Lantamal II, Mayor Laut Syahrul, Selasa (5/10). “Lantamal II dalam hal ini tidak ingin men­cam­puri permasalahan antara warga RW I dengan ke­luarga Marahtando. Hal ini dikarenakan Lantamal II hanya menerima hibah dari Marahtando. Lantamal II pun tidak ingin men­cam­puri karena menunggu pi­hak-pihak yang berkom­peten berbicara,” sebut­nya, Selasa (5/10).

Ia menjelaskan, lahan yang akan dihibahkan ter­sebut rencananya akan di­ja­dikan shelter yang da­pat dimanfaatkan ketika ben­cana alam tsunami terjadi.

“Rencana pasti pem­bangunan lahan tersebut belum ada. Tetapi, pada dasarnya, lahan yang dihi­bah­kan warga ke Lantamal II tersebut dijadikan shelter jika bencana alam se­perti tsunami. Jadi warga bisa menjadikan tempat tersebut sebagai tempat perlindungan jika bencana alam terjadi,” jelasnya.

Dijelaskan, jika warga di Kelurahan Teluk Bayur akan menggugat kepe­mi­likan lahan tersebut, Lan­tamal II mempersilahkan. “Warga telah diundang oleh Lantamal II dan ber­temu dengan komandan beserta jajaran. Jika warga ingin menggugat lahan tersebut ke pengadilan, kita mempersilahkan saja. Tidak menjadi masalah bagi Lantamal, karena ti­dak ingin campur terhadap permasalahan itu,” papar­nya.

Sebelumnya, sejumlah warga di Kelurahan Teluk Bayur mengadukan nasib­nya ke DPRD Padang ka­rena lahan yang telah di­kuasai selama tiga gene­rasi akan dihibahkan oleh Marahtando CS ke Lan­tamal II.

Hearing dengan DPRD Padang tersebut  turut dihadiri oleh LPM Teluk Bayur, Dinas Pertanahan Kota Padang, BPN Kota Padang, KAN 8 Suku Kota Padang, Kabag Hukum Pem­­ko Padang serta per­wakilan Marahtando.

Ketua RW I di Kelu­rahan Teluk Bayur Yadmida meminta menjelaskan, ke­da­tangannya bersama war­­ga ke DPRD Padang un­tuk meminta perlindungan ten­tang permasalahan yang mereka hadapi.

“Tiba-tiba ada yang mengakui memiliki lahan yang telah kami kelola selama tiga generasi ini. Kami saja, tidak dapat membuat sertifikat lahan ini. Kenapa hari ini muncul Marahtando CS yang menga­kui memiliki lahan dan akan menghibahkan ke Lantamal II,” ucapnya.

Selanjutnya, akan mem­pertahankan lahan yang telah di kuasai warga selama tiga generasi ini hingga titik darah terakhir. “Ketika lahan yang telah kami tempati selama tiga Jika benar lahan tersebut milik Marahtando, kenapa sedari dulu tidak di kelola, dan kenapa melakukan pembiaran hingga saat tanah tersebut akan di hibahkan kepada Lan­ta­mal. Kenapa tidak meng­hi­bahkan kepada warga. Kita akan pertahankan lahan yang telah kita tem­pati selama tiga generasi ini. Kita akan gugat kem­bali ke pengadilan,” ucap­nya.

Sedangkan Marahroni selaku perwakilan dari Marahtando, dalam hearing dengan DPRD ter­ser­sebut, menjelaskan me­miliki lahan seluas 6,5 Ha yang berada di Bukit Peti-peti, Teluk Bayur, Pa­dang dan akan menghibahkan untuk pembangunan Lan­tamal II Padang.

“Berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri no 71 tahun 1972, yang keluar pada 1976 telah mene­rang­kan gugatan dari Sutan Udin dan Sutan Umar di tolak atas lahan tersebut. Alhasil jelas sudah Marah­tando CS memiliki lahan secara sah,” ucap Marah­roni perwakilan keluarga dari Marahtando CS pada, Senin (4/10)

Ia menambahkan, ka­rena demi pengembangan Lan­tamal II, keluarga meng­­hibahkan lahan se­luas 6,5 Ha tersebut kepada Lantamal II.

“Pada saat ini, kita telah menghibahkan lahan ter­sebut kepada Lantamal II. Jika akan terjadi peng­gusuran oleh pihak Lan­tamal II, itu bukan urusan kita. Malahan hal tersebut menjadi urusan peme­rin­tah,” paparnya.

Anggota DPRD Kota Padang, Boby Rustam akan mendukung warga yang mengupayakan jalur hu­kum sebagai langkah mem­­perjuangkan hak milik war­ga dari lahan tersebut.

“Saya akan mendukung langkah hukum yang akan di lakukan oleh warga. kita di DPRD tidak ingin ada warga terzolimi, oleh ka­rena itu, saya akan mem­pertaruhkan semuanya hingga permasalahan ini tuntas,” ucapnya.

Budi Syahrial mem­be­rikan solusi langkah hu­kum dan menerima ganti rugi bangunan dan lahan yang akan dikembangkan Lan­tamal II tersebut.

“Saya menyarankan, ada dua opsi yang akan di tempuh warga Kelurahan Teluk Bayur. Langkah hu­kum dengan mencari data-data yang sah, serta me­nerima dengan adanya peng­gantian dari lahan dan bangunan yang akan dimanfaatkan Lantamal II,” ucapnya. (ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top