Menu

Kelurahan akan Terima Dana Rp1,5 M, Ilham: Lurah harus Hati-hati Gunakan Anggaran

  Dibaca : 449 kali
Kelurahan akan Terima Dana Rp1,5 M, Ilham: Lurah harus  Hati-hati Gunakan Anggaran
Ilustrasi

SAWAHAN, METRO – DPRD Kota Padang mengingatkan seluruh aparatur kelurahan supaya berhati-hati dalam menggunakan dana kelurahan yang dikucurkan senilai Rp1,5 miliar yang diperoleh dari 5% APBD dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAU). Lurah diminta tetap menggunakan anggaran sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana. Ilham mengingatkan agar para lurah lebih berhati-hati dalam pengelolaan dana kelurahan agar tidak menjadi masalah hukum.

“Agar yang terkait dalam hal itu adalah lurah supaya dalam pelaksanaan anggaran betul-betul melihat aturan peraturan. Sehingga dalam pelaksanaan tersebut tidak dijumpai pelanggaran-pelanggaran hukum,” kata Politisi Partai Demokrat itu.

Dengan anggaran yang cukup besar ini, Ilham meminta agar Pemko mempersiapkan seluruh pejabat lurah sebagai kuasa pengguna anggaran. Sehingga, pemerintah kelurahan bisa tepat sasaran dalam menggunakan anggaran untuk kepentingan dan kemajuan pembangunan di setiap kelurahan.

“Karena setiap kelurahan itu dananya besar-besar, mencapai Rp1,5 miliaran. Hati-hati, itu bisa saja nanti lurah terpecah fokusnya dalam fungsi layanan masyarakat. Jadi harus banyak melakukan pembangunan dari dana yang bersumber dari pusat,” pesan Ilham.

Menurut Ilham, lurah harus mampu menjadi pelayanan masyarakat. Mereka harus menggunakan dana kelurahan sesuai dengan aturan. Karena, dana kelurahan itu harus digunakan untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

“Lurah secara garis besarnya harus bisa melayani masyarakat. Jadi cacatan penting dari DPRD bagi kelurahan-keluarahan yang menerima dana untuk pembangunan. Potensi hukumnya luar biasa, jadi hati-hati lah,” tukas Ilham.

Hal serupa disampaikan Anggota DPRD Kota Padang Muharlion. Setiap kelurahan juga mendapatkan dana sebesar 5 persen dari total APBD. Karenanya, Muharlion menyebutkan, setiap kelurahan mendapatkan sekitar Rp1,5 miliar. Angka tersebut yang akan didistribusikan ke kelurahan.

“Ditambah dengan anggaran dari pusat senilai Rp350 juta, jadi kucuran dana setiap kelurahan kurang lebih Rp1,5 miliar,” sebut Politisi PKS itu.

Ketua Fraksi PKS ini menuturkan, bahwa peruntukannya adalah pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018, di dalamnya diatur lurah menetapkan pejabat penatausahaan keuangan ini PNS.

“Dana kelurahan ini dialokasikan untuk mengimbangi anggaran dana kelurahan. Jadi pembangunan di tingkat kampung dan kelurahan harus berjalan merata. Diharapkan lurah dapat segera menyusun program pembangunan yang dilakukan nanti,” tukasnya. (mil)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional