Close

Keluarga Napi Tewas Gantung Diri Ngadu ke Komnas HAM, Temukan Kejanggalan, Minta Polisi Usut Tuntas

PADANG, METRO–Pihak Kepolisian didesak untuk mengusut penyebab  kematian seorang tahanan kasus penyalahgunaan narkoba bernama Syafrizal alias Poron, yang diklaim tewas akibat gantung diri dengan menggunakan seutas tali rafia di sel isolasi tahanan, Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Lubuk Basung, Kabupaten Agam pada Senin (10/1) lalu.

Desakan itu muncul setelah keluarga korban mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) di Kota Padang, untuk memaparkan sejumlah kejanggalan dan dugaan kekerasan yang ditemukan di jasad korban pada Selasa (18/1).

“Sesampainya di rumah duka, pada jasad keluarga kami,  ditemukan sejumlah tanda-tanda kekerasan yang tidak wajar, wajah korban memar, keningnya robek, bagian kepalanya bocor, telinga memar, tangan sebelah kiri memar, pinggang membiru, serta pada bagian leher terdapat bekas gesekan tali, yang kami duga korban telah tewas sebelum lehernya dijerat tali,” ujar Herman (44) kakak ipar korban yang ditemui setelah melaporkan kejanggalan itu kepada Komnas HAM perwakilan Sumatra Barat.

Kejanggalan lainnya, menurut Herman, sesaat setelah dirinya menerima kabar kematian korban, dirinya juga diminta untuk menandatangani sebuah surat yang berisi perjanjian bahwasanya keluarga korban menolak untuk dilakukan autopsi dan visum terhadap jasad korban.

“Karena dalam keadaan panik, saya iyakan saja, namun saat sampai di rumah duka, saya lihat kondisi jasad sumando saya itu memprihatinkan, banyak ditemukan tanda-tanda kekerasan, di bagian lehernya juga ada bekas gesekan tali, kalau saya lihat bukan seperti bekas jeratan tali seperti layaknya korban bunuh diri, “ ungkapnya.

Atas kejanggalan itu, Herman yang mendatangi kantor perwakilan Komnas HAM Sumbar bersama anak, istri dan keluarga besar korban lainnya itu, berharap supaya penyebab tewasnya korban, diusut tuntas oleh aparat yang berwenang, sehingga penyebab kematian korban tidak menimbulkan tanda tanya lagi.

“Hari ini kami mendatangi Kantor Komnas HAM perwakilan Sumbar, untuk meminta keadilan, kami tidak terima jika memang sebelum meninggal, keluarga kami disiksa dengan keji di dalam sel tahanan, Kami pun siap jika memang makam keluarga kami harus dibongkar untuk dilakukan visum dan otopsi penyebab kematiannya, “ ucapnya.

Sementara itu, mengingat adanya dugaan kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh korban sebelum meninggal di sel tahanan, Advokat pendamping korban dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumbar, Suharyati mendesak supaya penanganan dan pengusutan kasus ini langsung diambil alih oleh Polda Sumbar.

“Akan lebih baik dan objektif jika kasus ini segera diambil alih oleh Polda Sumbar, karena dari proses penangkapan sampai meninggalnya korban, ini melibatkan Polres Agam, apalagi kita juga mendapatkan informasi bahwasanya ada keterlibatan oknum polisi yang meminta keluarga korban membuat surat pernyataan tidak akan melakukan otopsi jasad korban, “ ucapnya.

Padahal, menurut Suharyati, seharusnya surat pernyataan ataupun kesepakatan itu, tidak perlu muncul, karena proses visum maupun otopsi tahanan yang meninggal di lapas, itu merupakan kewajiban petugas lapas.

“Itu kewajiban Lapas, beda cerita jika memang keluarga korban menyatakan bahwa mereka menerima begitu saja kematian korban dan meminta supaya tidak dilakukan visum maupun otopsi terhadap jenazah, ini kan dimintai, itu kejanggalannya,” ucap Suharyati.

Disisi lain, Penanggung Jawab isu Fair Trial (Peradilan Bersih) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Adrizal menilai bahwasanya kasus penyiksaan para tahanan di lapas, merupakan peristiwa yang sudah sering terjadi dan terus berulang di Sumatra Barat, sehingga harus menjadi perhatian dan diselesaikan dengan tuntas.

“Dari kejanggalan-kejanggalan pada jasad korban yang telah dipaparkan oleh keluarga korban tadi, kami menilai adanya dugaan kuat penyiksaan yang terjadi, baik itu pada saat proses penangkapan, sampai proses lainnya, apalagi setelah melihat video penangkapan tadi, yang memperlihatkan korban ditembak setelah ditangkap dan tidak melawan, “ ucapnya.

Oleh karena itu, Adrizal mengatakan bahwasanya polisi harus mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilainya tidak wajar dan penuh tanda tanya ini, kedepannya, ia mengatakan akan melakukan kajian serta akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait supaya kasus ini dapat segera diusut tuntas.

“Polisi wajib memberikan rasa aman kepada masyarakat, walaupun korban ini merupakan tahanan, bukan berarti ia tidak memiliki HAM yang harus dijamin oleh negara, polisi harus mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar ini, supaya kepercayaan masyarakat kepada polisi tidak terus menurun, “ ungkapnya.

Sementara itu, ketua Komnas Ham Sumbar Sultanul Arifin mengatakan, terkait laporna tersebut pihaknya terlebih dahulu meminta kepada pihak keluarga korban maupun pendamping baik dari LBH dan PBHI untuk melengkapi laporannya secara tertulis.

“Dilampirkan dengan dokumen-dokumen sebagai pendukung. Kemudian disampaikan di dokumen tersebut urutan kejadian, kronologis, kemudian tuntutan apa yang yang ingin disampaikan kepada Komnas Ham. Setelah laporan tersebut lengkap, barulah Komnas Ham Sumbar bisa tindaklanjuti ke pihak terkait ,”ujar Sultanul Arifin.

Dikatakannya, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada, setelah menerima surat pengaduan, pihaknya langsung membuat surat klarifikasi kepada instansi terkait baik itu kepolisian, pihak Lapas, dan Kanwil Kemenkumham Sumbar.

“Jika surat klarifikasi pertama tidak dijawab, dua hingga tiga kemudian akan kita kirim surat klarifikasi kedua. Jika itu juga tidak dijawab, kita akan turun ke lapangan,”katanya. (rom)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top