Kelola Keuangan Penting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, OPD harus Miliki SDM Kompeten Soal Keuangan

SOLOK, METRO–Wali Kota Solok Zul El­fian menilai pegelolaan keuangan sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu setiap OPD harus memiliki SDM yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan. “Anggaran daerah atau Anggaran Pen­dapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah sebagai dasar kebijakan. Ang­garan daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah,” ujar­nya.

Diakui Zul Elfian dalam hal pengelolaan keuangan tentu fungsi pejabat pe­ngelola keuangan disetiap OPD menjadi sorotan. Untuk itu penting bagi pejabat pengelola keuangan agar memahami aturan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Permendagri mengenai pe­ngelolaan keuangan.

Untuk menunjang kemampuan dalam pengelolaan keuangan lanjutnya, pemerintah telah memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengeta­huan dan pemahaman peserta tentang Keuangan Daerah khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Sehingga diharapkan pejabat pengelola keua­ngan mampu melakukan tugas pengelolaan keua­ngan daerah, seperti diantaranya, meningkatkan pemahaman atas Pengelolaan penerimaan dan pe­ngeluaran Kas.

“Dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah banyak aturan dan dinamika perubahan aturan yang harus dikuasai. Jika tidak, bukan tidak mungkin nantinya akan me­nimbulkan masalah yang ujungnya berdampak terhadap instansi,” tegasnya.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Kota Solok telah mendapatkan WTP setiap tahun belaka­ngan ini. Jadi bagaimana­pun kedepannya lanjut Zul Elfian harus pertahankan.

Ia mengimbau seluruh jajaran OPD untuk mampu melakukan penataan data aset, laporan keuangan dapat akurat dan rapi, agar WTP ini dapat dipertahankan, setidaknya untuk me­macu agar bekerja lebih maksimal lagi.

Kemudian juga harus memperhatikan penataan LHP berdasarkan empat kriteria seperti kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,  kepatuhan terhadap perundang-undangan, sistem yang efektif, dan kecukupan pe­ng­ungkapan. Pengelolaan LHP harus benar sesuai standar akuntasi Indonesia dan dalam penyusunannya dilakukan secara trans­paran. (vko)