Close

Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Nadiem: Kita Sedang Berada dalam Situasi Darurat 

PANGGIL— Seorang dosen di Riau dipanggil Polda Riau diduga melakukan peleceghan seksual terhadap seorang mahasiswinya.

JAKARTA, METRO–Menteri Pendidikan, Ke­­­bu­dayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengatakan saat ini Indonesia tengah berada dalam situasi darurat kekerasan seksual di ling­kungan perguruan tinggi.  Nadiem Makarim menyatakan Indoneisa bukan ha­nya mengalami pandemi Covid-19, tetapi juga pandemi kekerasan seksual. “Kita sedang berada dalam situasi darurat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Bisa dibilang situasi gawat, kita bukan hanya mengalami pande­mi Covid-19 tetapi juga pandemi kekerasan seksual,” kata Nadiem dalam peluncuran Merdeka Belajar episode 14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual, yang dipantau di Jakarta, Jumat (12/11).

Menurut Nadiem, data Komisi Nasional Perempuan menyebutkan bahwa kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan. “Sebanyak 27 persen aduan yang diterima, terjadi di ajang pendidikan tinggi,” ungkap dia.

Nadiem menjelaskan survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tek­nologi juga menyebutkan sebanyak 77 persen dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Sebanyak 63 persen dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya pada pihak kampus. Nadiem mengatakan saat ini sedang berada pada fenomena gunung es, yang mana jika digaruk sedikit fenomena kekera­san seksual terjadi di semua kampus.

“Pemerintah perlu me­ngam­bil langkah melindungi dosen dan mahasiswa maupun tenaga kependidikan dari kekerasan seksual,” ujar Menteri Nadiem.

Dia menambahkan ke­ke­rasan seksual paling sulit dibuktikan, tetapi efeknya sangat besar dan berjangka panjang pada korban.

Dampak dari satu kejadian bisa dirasakan seumur hidup. Baca Juga: Fraksi PKS Desak Menteri Na­diem Cabut Permendikbu­dristek 30 Tahun 2021 Se­bab, hal itu berdampak psi­kologis seumur hidup. Dia mem­beri contoh bagaimana seorang mahasiswi yang mengalami kekera­san seksual di kampus men­­coba melapor tetapi ti­dak ditanggapi, depresi dan akhirnya meninggalkan kampus.

Nadiem menyatakan tidak mungkin kampus dapat menyediakan pem­be­la­jaran yang berkualitas apabila dosen, mahasiswa, mau­pun tenaga kependidikan tidak merasa aman dan nyaman. “Kita sudah memiliki beberapa UU, tetapi memiliki kekosongan pada perguruan tinggi. Kita memiliki UU anak, tetapi itu hanya di bawah 18 tahun. Ada UU PKDRT, tetapi hanya dalam lingkup rumah tangga. Kita punya UU TPPO tetapi hanya pada menjerat sindikat perdagangan manusia,” katanya.

“Jadi ada kekosongan karena yang belum terlindungi usia di atas 18 tahun, belum atau tidak menikah, dan tidak terjebak sindikat perdagangan manusia,” tambahnya.

Oleh karena itu, Na­diem menuturkan perlu adanya aturan yang spesifik dan khusus dalam me­lin­dungi warga kampus. Dia juga menyebut ada beberapa keterbatasan dalam penanganan kasus kekerasan seksual dalam KUHP saat ini, yakni tidak da­pat memfasilitasi identitas korban yang tidak diatur peraturan lain, tidak me­ngenali keke­rasan berbasis gender on­line (KGBO)­ dan hanya me­ngenali bentuk perkosaan dan pencabulan. Padahal, civitas akademika dan tenaga kependidikan sangat rentan mengalami KBGO karena rentang usia tersebut pengguna aktif media sosial dan juga perkuliahan di kala pandemi Covid-19 banyak dilakukan secara daring. (*/jpnn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top