Close

Kejati Sumbar Cari Bukti Dugaan Korupsi Sapi, Kantor  Dinas Peternakan  dan Kesehatan Hewan Digeledah, CPU Komputer dan Satu Boks Berkas Disita Penyidik

PENGGELEDAHAN— Tim Kejati Sumbar melakukan penggeledahan di kantor Dinas Peternakan Sumbar dan Kesehatan Hewan untuk mencari bukti terkait dugaan korupsi penggadaan sapi tahun anggaran 2021.

PADANG, METRO–Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat (Kejati Sumbar) melakukan penggeledahan di kantor Dinas Peternakan Sumbar dan Kesehatan Hewan yang berada di jalan Rasuna Said, Kecamatan Padang Barat, Selasa (6/9). Penggeledahan dimulai pada pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Dari informasi yang dihimpun POSMETRO, dalam penggeledahan itu, Tim Kejati Sumbar membawa satu unit CPU komputer serta satu box besar berkas yang berkaitan dengan dugaan kasus korupsi pengadaan sapi untuk kelompok masyarakat yang tidak sesuai spesifikasi pada dinas tersebut tahun anggaran 2021.

Terkait penggeledahan ini, Kepala Seksi (Kasi) Penindakan Hukum (Penkum) Kejati Sumbar Fifin Suhendra didampingi Kasi Penyidikan Ilham Wahyudi kepada wartawan menga­takan, penggeledahan ini dilakukan untuk menga­man­kan berkas yang di­perlukan dalam penyi­di­kan, yang dilakukan da­lam beberapa bulan bela­ka­ngan.

“Penggeledahan dila­ku­kan di bidang produksi dan teknologi, bagian ke­uangan, bagian sekretariat untuk mencari dokumen-dokumen untuk mendukung penyidikan. Kita masih membutuhkan berkas- berkas terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sapi untuk kepentingan penyidikan. Kejati Sumbar menurunkan 10 orang dari Tindak Pidana Khusus da­lam penggeledahan kali ini,” kata Fifin.

Sejauh ini sebut Fifin, pihaknya telah memeriksa saksi sebanyak 20 orang. Para saksi yang diperiksa merupakan ASN Dinas Per­ternakan Sumbar dan penyedia barang jasa. Pa­da sisi lain, tim penyidik terus menghitung besaran kerugian negara, baik hitungan audit internal Kejati Sumbar maupun pihak BPKP Perwakilan Sumbar.

“Indikasi kuat dari penyimpangan pengadaan sapi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Terjadi perubahan spesifikasi sebanyak 2082 ekor. Ada empat perusahaan rekanan yang mela­kukan pengadaan ini. Nilai kerugiannya belum keluar,” terangnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terkait perkara ini Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Pro­vinsi Sumbar Erinaldi dihubungi via pesan WhatsApp maupun sambungan telepon tidak ada jawaban.

Sebelumnya, perkara tersebut menjadi atensi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, dan telah  mengeluarkan surat perintah penyelidikan tertanggal 25 Maret 2022 dengan nomor surat print04/L.3/Fd.1/03.2022 serta sehubungan  penyidikan dengan No print-12/L.3/Fd.1/07/2022 tanggal 6 Juli 2022.

Temuan Kejati Sumbar berasal yang berasal laporan masyarakat atas dugaan pekerjaan penyedian dan pengembangan sarjana pertanian, kegiatan penyediaan bibit atau benih ternak dan hijauan pakan ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Sumbar tahun anggaran 2021.

Sebelumnya, heboh di­beritakan media pada 18 Desember 2021 lalu di Su­matera Barat tentang bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memberikan bantuan ternak sapi dan kamping kepada puluhan kelompok masyarakat ta­hun 2021.

Bantuan ini menghabiskan APBD Sumbar puluhan miliar, namun sepertinya banyak kelompok masya­ra­kat penerima bantuan se­dih melihat kondisi sapi yang diterima kurus kerempeng. (hen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top