Menu

Kejagung RI Supervisi Kejati Sumbar, Samakan Persepsi Penerapan Hukum

  Dibaca : 659 kali
Kejagung RI Supervisi Kejati Sumbar, Samakan Persepsi Penerapan Hukum
SUPERVISI—Pesan Direktur Narkoba Dan Zat Adiktif Kejagung RI melakukan supervisi terhadap Kejati Sumbar dalam menyamakan persepsi penegakan hukum antara pusat dan daerah.

PADANG, METRO
Direktur Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya (ZAL) pada Jampidum Kejagung RI, Dr Darmawel Azwar SH MH menggelar supervisi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Jumat (18/12). Dalam supervisi yang dilakukan Dir Narkoba dan ZAL pada Jampidum Kejagung RI ini dihadiri Wakajati Sumbar Yusron, Asisten Tindak Pidana Umum Fadlul Azmi dan koordinator Pidum,  para Kajari ,kacabjari serta para Kasi Pidum Se-Sumbar.

Dir Narkoba dan ZAL pada Jampidum Kejagung RI, Darmawel Azwar di sela-sela  kegiatan mengaku, bahwa tujuan dilakukan supervisi ini guna menyamakan persepsi dalam penerapan hukum baik ditingkat pusat maupun daerah.

Dalam supervisi ini juga, kata Darmawel, guna melihat beberapa program unggulan dari Kejaksaan didaerah seperti Restorasi Justice (RJ) yang mana RJ ini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan guna membuat masyarakat lebih tenang. “Yang dimaksud dengan keadilan restoratif justice ini untuk menciptakan keadilan yang membuat masyarakat lebih tenang dan memberikan keadilan kepada mereka baik itu korban maupun pelaku,” kata Darmawel.

Selain itu, kata Darmawel, supervisi ini juga bertujuan untuk melihat kasus yang dapat diselesaikan dengan damai mengapa harus dilanjutkan pada tingkat yang lebih tinggi lagi dan itu akan membuat biaya negara akan lebih besar digunakan dalam penyelesaian perkara.

Dilanjutkannya, tindakan ini dinilai dapat menguntungkan pihak-pihak seperti dari pihak korban maupun pihak pelaku.” Jika bisa diselesikan pada tingkat bawah kepada harus dilanjutkan dengan menggunakan biaya negara yang lebih besar lagi. Inikan tujuannya baik kepada pelaku maupun korban,” kata Darmawel.

Menurutnya, ini merupakan peraturan Jaksa Agung (JA) RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang keadilan restoratif (restoratif justice). Ini lakukan semata- semata untuk kepentingan masyarakat. “Dengan adanya peraturan jaksa agung nomor 15 Tahun 2020, jangan ada lagi anggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah bukan keatas,” kata Darmawel yang didampingi Kasi Penkum Kejati Sumbar Yunelda.

Dilanjutkan Darmawel, adapun pedoman 03 dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum (Tipidum). Dalam pedoman 03 ini mencakup beberapa poin penting mulai dari penuntutan, apa yang perlu dilakukan jaksa dalam penanganan perkara Tipidum dan beberapa poin penting lainnya.

Darmawel kembali menegaskan bahwa yang terpenting dari pedoman 03 ini adalah dikembalikan kepada jaksa yang mana dalam menangani kasus Tipidum harus menggunakan hati nurani. Disisi lain, mantan Kajati Sulbar itu mengatakan, penerapan Keadilan Restoratif  juga tidak serta merta dapat diterapkan terapi ada-syarat-syarat yang menjadi rujukan.

Hal lain yang menjadi konsen perhatian,  terang Darmawel tentang sejauhmana penerapan Rehabilitasi untuk tindak pidana Narkoba, sistim Manajemen penanganan Perkara atau Case Manajemen Sistim. “ Bagian dari supervisi ini kita juga ingin mengetahui sejauh mana penerapan Manajemen Sistim penanganan perkara atau CMS. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara tersebut, apakah Administrasi Perkara sudah diisi? Dan beberapa masalah yang dihadapi dalam penanganan perkara,”terangnya.

Satu lagi yang juga merupakan regulasi baru yang akan diterapkan di Kejagung dan Kejati di seluruh Indonesia yakni penuntutan secara digital. “ Satu lagi yang juga merupakan regulasi baru di Kejagung dan Kejati di Seluruh Indonesia yakni sistim penuturan secar Elektronik yang kita sebut E-Rentut, ini memang perlu disosialisasikan karena untuk Penerapannya tidak mudah,” pungkasnya. (cr1)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional