Close

Kegiatan Reses DPRD Sum­bar dan Pembukaan Persidangan ke-3 Diparipurnakan

Ketua DPRD Sumbar Supardi menyerahkan hasil pelaksanaan reses masa persidangan ke dua tahun 2021/2022 Ketua DPRD kepada Gubernur Sumbar diwakili Sekdaprov Sumatera Barat Hansastri.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Su­matra Barat menggelar rapat paripurna penyampaian lapo­ran hasil pelaksanan reses masa persidangan ke dua tahun 2021/2022 sekaligus pembu­kaan masa persidangan ketiga tahun 2021/2022. Kamis (28/4).

Rapat paripurna dipimpin ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi diwakili wakil ketua Suwirpen Suib, Wakil Ketua Indra Datuk Rajo Lelo dan Pemprov Sumbar diwakili Sekda Provinsi Su­matera Barat.

Rapat pari­purna dipim­pin dan di­bu­ka lang­sung oleh Ketua DPRD Sum­bar Supardi.  Ia menjelaskan, re­ses merupakan wadah bagi an­g­gota DPRD dalam menghimpun as­pirasi masyarakat di setiap masa per­sidangan un­tuk diper­juang­kan agar masuk dalam agenda pembangunan daerah.

Dalam ke­sem­patan tersebut, rangkuman hasil reses dibacakan oleh Sekretaris DPRD Sumbar H. Raflis. Dari rang­kuman yang dibacakan Se­kretaris DPRD, terdapat bebe­rapa hal yang perlu menjadi perhatian, dian­taranya:

  1. Kinerja pe­laksanaan fung­­si pem­ben­tukan Per­da ma­sih rendah, dari 12 target kinerja Pro­pem­­perda ta­­hun 2022, be­lum sa­tupun Ran­­perda yang ma­suk pa­da ta­hap pem­ba­ha­san. Oleh sebab itu, pada masa persidangan ketiga tahun 2021/2022, DPRD bersama pemerintah daerah mendorong OPD terkait untuk segera me­nyam­paikan usulan kepada DPRD.
  2. Dalam rangka pelaksa­naan fungsi pengawasan, DPRD telah cukup banyak memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait dengan tindak lanjut LHP, LKPJ maupun reko­men­dasi dari hasil pengawasan DPRD lainnya. Namun DPRD tidak mengetahui bagaimana progres tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah daerah melalui OPD terkait. Karena itu, komisi-komisi perlu melakukan eva­luasi terhadap pelak­sa­naan reko­men­dai DPRD yang telah diberikan.

Setelah Se­kre­taris DPRD Sumbar membacakan rang­kuman hasil reses, kemudian dilan­jut­kan dengan penye­rahan hasil pelak­sanaan reses oleh Ketua DPRD ke­pada Gu­bernur Sum­bar.

Dijelaskan Ke­tua DPRD, hasil re­ses merupakan ba­han yang diguna­kan untuk menyusun pokok-po­kok pikiran anggota dewan yang akan dimasukkan ke dalam program pembangunan daerah.

Reses masa sidang kedua dilakukan pada tanggal 12 sampai 19 Februari 2022 lalu. “Dari kunjungan reses tersebut, bertemu langsung dengan ma­sya­rakat di daerah pemilihan masing-masing, sangat banyak aspirasi yang berhasil dihimpun dan menjadi kewajiban bagi anggota DPRD tersebut untuk diperjuangkan se­k­ali­gus sebagai bentuk pertang­gung­jawaban moral dan politis kepada konsti­tuen,” kata Supardi.

Dia menambahkan, hasil reses merupakan bahan yang digunakan untuk menyusun pokok-pokok pikiran anggota DPRD untuk men­jadi telaahan bagi pemerintah da­erah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Untuk itu hasil reses disam­pai­kan langsung kepada gu­ber­nur dalam rapat paripurna agar masya­rakat mengetahui bahwa aspirasinya telah diperjuangkan untuk masuk ke dalam program pem­bangunan daerah,” ulas Su­pardi.

Selain menyampaikan lapo­ran hasil reses, DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menyam­pai­kan laporan pelaksanaan ke­giatan selama masa persidangan kedua. Laporan tersebut disam­pai­kan sebagai bentuk tran­sparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai unsur penyelenggaraan

 Sementara itu, menyoal masa persidangan ketiga yang dimulai 30 April sampai 28 Agus­tus 2022 mendatang, Supardi mengingatkan beberapa agenda penting terkait pengelolaan ke­uangan daerah. Antara lain pem­bahasan per­tang­gung­jawaban pe­lak­sanaan Ang­garan Penda­pat­an dan Belan­ja Daerah (APBD) yang didahului oleh LHP BPK atas LKPD tahun 2021.

Agenda lainnya, sebut Su­pardi, adalah adalah pemba­hasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUA PPAS) tahun 2023 serta KUPA PPAS tahun 2022.

Sedangkan terkait pembaha­san perubahan APBD 2022 dia mengingatkan, DPRD mendo­rong pemerintah daerah untuk mela­kukan percepatan penyam­paian­nya. Sebab, banyak ke­gia­tan yang telah selesai dilak­sanakan namun belum di­ba­yarkan sehingga dinilai meru­gi­kan rekanan kontraktor sebagai pihak pelaksana.

Penyampaian laporan pe­lak­sa­naan tugas masa persi­dangan ke­­dua dan hasil reses anggota DPRD dalam rapat paripurna ter­sebut diterima oleh Sekretaris Da­erah Provinsi (Sekdaprov) Han­sast­ri.

Sekdaprov Sumatera Barat Hansastri menyambut penyam­paian laporan tersebut menyam­paikan apresiasi pemerintah daerah kepada DPRD. Dia mene­gaskan, hasil reses DPRD akan menjadi acuan bagi peme­rin­tah daerah dalam menyusun RKPD.

Dia menambahkan, selama ma­sa persidangan kedua, ba­nyak agen­da yang berhasil ditun­taskan ber­sama antara DPRD dan peme­rin­tah daerah. Dia juga ber­harap, di masa persidangan ketiga se­luruh agenda yang telah diren­ca­nakan dapat berjalan lancar. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top