Menu

Kecewa dengan Keputusan Wali Kota, Puluhan Massa Berunjuk Rasa di Gedung DPRD Kota Padang

  Dibaca : 109 kali
Kecewa dengan Keputusan Wali Kota, Puluhan Massa Berunjuk Rasa di Gedung DPRD Kota Padang
Wali Kota Padang Hendri septa.

SAWAHAN, METRO–Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Kota Padang (Ampek) menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Padang, Rabu (18/8). Aliansi tersebut menolak dan menyayangkan keputusan Wali Kota Padang , Hendri Septa yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan dalam mengelola pemerintahan di Kota Padang salah satunya penonaktifan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Amasrul.

Pantauan koran dilapangan, puluhan masya­rakat tersebut berkumpul di halaman gedung DPRD Kota Padang sekitar pukul 12.00. Mereka membawa beberapa spanduk yang bertuliskan aspirasi dan kekecewaan mereka terhadap Wali Kota Padang.

Kedatangan mereka dari Aliansi Masyarakat Peduli Kota Padang disambut oleh Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani dan un­sur pimpinan DPRD be­ser­ta anggota DPRD lainnya.

Setelah menyalurkan aspirasi, perwakilan unjuk rasa lalu melakukan mediasi dengan unsur pimpinan DPRD Kota Padang.

Koordinator Lapangan Aksi, Reski Fernanda menilai bahwa Wali Kota Pa­dang, Hendri Septa telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam me­nge­lola pemerintahan di Kota Padang.

Salah satu keputusan dan tindakan yang dianggap telah melakukan pelanggaran tersebut yakni saat Wali Kota Padang melakukan mutasi terha­dap beberapa pejabat di ling­kungan Pemko Padang dimana mutasi itu disinyalir telah melanggar UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kemudian Wali Kota Padang juga ditenggarai melanggar pasal 132 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang ma­na­jemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pasal 99 b peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perangkat daerah, berdasarkan surat KASN nomor B/1561/KASN/04/2021 tanggal 19 April 2019.

Selain itu Reski mengungkapkan, Wali Kota Pa­dang melakukan pelanggaran yang sama dengan menonaktifkan Sekda Kota Pa­dang pada tanggal 3 Agustus 2021. Menurutnya apa yang dilakukan oleh Wali Kota Padang telah menimbulkan kekacauan dalam pemerintahan Kota Padang.

Dengan terjadinya ke­ka­cauan di dalam pemerin­tahan tersebut tentu saja ber­muara terhadap terganggunya pelayanan kepada masyarakat, terganggunya upaya pening­katan kesejahteraan ma­sya­rakat apalagi di tengah pan­demi Covid-19.

”Seharusnya Wali Kota bersama perangkat daerah harus fokus bersama-sama untuk mengatasi situasi pandemi ini dan bukan mem­buat kekacauan da­lam pe­merintahan dengan me­la­kukan mutasi yang me­lang­gar peraturan perundang-undangan,” ujar­nya.

Ia mendesak DPRD Ko­ta Padang untuk menjalankan fungsi pengawasan de­ngan menggunakan hak ang­­ket kepada Wali Kota Pa­dang atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam mengelola pemerintahan. ”Sehingga apa yang dilakukan oleh Wali Kota Padang telah menyebabkan terjadinya kekacauan dalam tubuh Pemko Padang yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Kota Pa­dang,” paparnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani mengatakan, setelah ada aspirasi dari Aliansi Masyarakat Peduli Kota Padang, pihaknya sangat mengapresiasi dikarenakan masih ada masyarakat yang peduli dengan kondisi Kota Padang.

Ia mengatakan, tindak lanjut dari aspirasi mas­yarakat tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat yang nan­tinya akan memanggil dan menghadirkan Wali Kota Padang dan Sekda non aktif. ”Tujuannya jelas agar kami bisa mendengar apa yang menjadi pokok permasalahannya sehingga kami bisa mencarikan jalan terbaik untuk menyelesaikan kasus ini,” paparnya.

Rencananya pertemuan antara DPRD bersama Wali Kota Padang dan Sekda non aktif dijadwalkan pada hari Senin mendatang usai pelaksanaan rapat pimpinan. Ia pun meminta agar Aliansi Ma­syarakat Peduli Kota Pa­dang ikut mengawasi perte­muan tersebut.

Soal permintaan penggunaan hak angket, Syahrial menyampaikan bahwa hal tersebut terlalu jauh untuk dilakukan. Pihaknya lebih dulu memastikan permasalahan sebenarnya dan mencari solusi terbaik agar hasilnya tidak merugikan masyarakat Kota Padang. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional