Menu

Kecelakaan KA Marak, KNKT Turun ke Sumbar

  Dibaca : 29 kali
Kecelakaan KA Marak, KNKT Turun ke Sumbar

PADANG, METRO–Maraknya terjadi kece­lakaan antara kereta api (KA) dengan kendaraan di perlintasan sebidang di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendapat per­hatian serius Komite Na­sio­nal Keselamatan Trans­portasi (KNKT). Ketua Sub Komisi Investigasi Kece­lakaan Perkeretapian KN­KT, Suprapto turun lang­sung ke Kota Padang me­lak­sanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama PT KAI Divre II Sumbar, Rabu (8/6). Saat FGD terkait Keselamatan Perjalanan KA di Perlintasan Sebidang di Wilayah Divre II Sumbar itu, Asisten Manager Per­jalanan KA PT KAI Divre II Sumbar, Dimas mengung­kapkan, untuk rute KA Pa­dang-Duku khususnya Ta­bing-Duku terdapat cukup banyak perlintasan liar. Bahkan, ada rumah yang di depannya ada jalan lang­sung menuju ke rel.

Sementara, di jalur ter­sebut, KA banyak bero­perasional di waktu siang hari. Dari beberapa data yang dihimpun PT KAI Div­re II Sumbar, kecelakaan kendaraan dengan KA ter­jadi ketika akhir pekan, yakni  Minggu dan Sabtu. Dimas mengungkapkan, selama tahun 2021 ini su­dah 27 kejadian kecelakaan tabrakan dengan KA ter­jadi. Data itu belum masuk kecelakaan kendaraan yang kesenggol dan kepepet KA.

Diungkapkannya, salah satu faktor kecelakaan, selama ini petugas penjaga perlintasan tidak ada keca­kapan. “Harusnya ada ke­ca­kapan dan bersertifikasi. Harus tahu peralatan yang dibawa dan kondisi ken­daraan saat normal dan tidak normal,” ungkapnya. Dimas juga mengung­kap­kan, KA berjalan di sarana relnya dengan kecepatan maksimal 60 kilometer/jam. Di kawasan Tabing KA berjalan sangat pelan. Tapi tetap saja ada mobil yang menyelonong dan akhir­nya tertabrak. Kecelakaan KA yang terjadi, ber­dam­pak perlambatan. Ketika satu KA terlambat, akan berdampak keterlambatan kereta api yang lain.

Ketua Sub Komisi In­vestigasi Kecelakaan Per­keretapian KNKT, Suprapto mengatakan, di peme­rin­tah pusat ada komitmen bersama penindakan kese­lamatan di perlintasan sebi­dang. KNKT bahkan sudah melakukan sosialisasi ko­mitmen tersebut di Kota Surabaya dan DKI Jakarta.

Melalui FGD yang dilak­sanakan, Suprapto ber­harapkan peserta yang terlibat memiliki pema­haman dan kesadaran ber­sama untuk meningkatkan keselamatan transportasi di perlintasan sebidang. Karena keselamatan trans­portasi ini menjadi tang­gungjawab bersama, se­suai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

“Komitmen bersama ini berupa komitmen pelak­sanaan perintah peraturan perundangan yang ber­laku. Melibatkan forum lalu lintas. Berkomitmen me­lakukan evaluasi kese­la­matan. Komitmen upaya melakukan peningkatan keselamatan,” harapnya.

Suprapto mengung­kap­kan, terdapat 4.680 perlin­tasan sebidang secara nasional pada tahun 2020 lalu. Di Provinsi Sumbar ada 450 perlintasan sebi­dang. Secara nasional, 73 persen perlintasan sebi­dang tersebut tidak dijaga. Angka kecelakaan yang terjadi mencapai tiga kece­lakaan per jam.  “Dengan data tersebut menjadi da­sar untuk kesadaran ber­sama, di perlintasan sebi­dang kecelakaannya harus dipahami penyebabnya. Tidak ada pintu palang, tidak dijaga dan ada yang dijaga. Padahal, ada aturan kewenangan untuk men­jaga dan standar kese­lamatannya,” ungkapnya.

Suprapto menegaskan, peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang tanggung jawab bersama antara pemerintah, operator, dan masyarakat. Ke­wenangannya sudah diatur dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pe­ningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang.

Dalam PM Perhu­bu­ngan Nomor 94 Tahun 2018 itu diatur secara detail pihak berwenang untuk meningkatkan kesel­ama­tan di perlintasan sebi­dang. “Misalnya, untuk jalan nasional wewenang menteri, jalan provinsi wewenang gubernur, jalan kota, kabupaten dan desa wewenang wali kota dan bupati. Jalan khusus untuk yang digunakan oleh badan hukum atau lembaga,” jelas Suprapto.

Suprapto menekankan pentingnya komitmen un­tuk melaksanakan eva­luasi keselamatan di per­lintasan sebidang sesuai PM Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018.  Evaluasi dilaksanakan oleh pihak berwenang dengan me­libat­kan Ditjenka dan PT KAI. Selain itu, Suprapto  menyampaikan bawah ke­jadian kecelakaan di perlin­tasan sebidang masuk da­lam kategori kecelakaan lalu lintas jalan.  “Harus ada upaya meningkatkan kese­lamatan di perlintasan sebi­dang dengan melak­sana­kan pengelolaan perlin­tasan sebidang yang sudah ada dan mencegah agar tidak bertambah. Peran bersama masyarakat pun sangat diperlukan dengan selalu berhati-hati saat akan melewati perlintasan sebidang,” papar Sup­rap­to.

Kepala Balai Teknik Per­keretaapian Wilayah Su­matra Bagian Barat, Su­ranto melalui FGD tersebut meminta dukungan untuk rencana pembangunan ear­ly warning system (EWS) bagi pengendara yang me­lintasi rel KA.

Suranto mengung­kap­kan, perlintasan sebidang di Provinsi Sumbar ter­dapat  perlintasan akses untuk umum dan akses untuk warga. Akses untuk warga bisa saja ditutup. Sementara, akses untuk umum, selain untuk kenda­raan juga juga terdapat akses untuk jalur evakuasi gempa dan tsunami. Pasal­nya, perlintasan sebidang di Sumbar seluruhnya be­rada di zona merah gempa tsunami.

“Kalau perlintasan sebi­dang akses untuk umum ini ditutup harus ada pertim­bangan kearifan lokal seba­gai jalur evakuasi ben­cana. Penutupan perlu di­per­timbangkan, tapi upaya keselamatan warga dari ancaman tsunami perlu dipertimbangkan juga. Ada 30 sampai 50 perlintasan sebidang yang ditutup dari 450 perlintasan sebidang. Ditutup, tapi juga dijadikan jalur evakuasi. Ini bagai­mana?” tanyanya.

Suranto menyebutkan, dengan dibangunnya EWS untuk peringatan dini ke­tika kereta api lewat, maka alat ini selain memberikan peringatan kepada pengen­dara melalui suara juga ada peringatan lampu dari arah mana kereta api da­tang. Sehingga di per­lin­tasan sebidang akan beri peringatan kepada pengen­dara. “EWS beri peri­nga­tan. Efektif atau tidaknya. Tetapi kalau sistem pasti berfungsi. Kalau terjadi kecelakaan lagi, berarti perilaku pengendara,” te­gasnya.

Menurut Kepala PT KAI Divre II Sumbar, Miming Kuncoro, kegiatan FGD ini salah satu upaya menya­tukan persepsi para pihak, agar bersama-sama m­e­ningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang se­suai dengan kewenangan yang diatur dalam UU No­mor 23 Tahun 2007 dan PM Perhu­bungan No 94 Tahun 2018.

“Keselamatan di perlin­tasan sebidang tanggung jawab bersama antara pe­me­rintah, operator, dan masyarakat. Untuk itu di­per­lukan upaya dan kepe­dulian bersama. Sehingga bisa menekan kecelakaan lalu lintas antara kenda­raan jalan raya dan kereta api,”ungkap Kuncoro.(fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional