Menu

Kebocoran PAD Perpakiran Tinggi, Ilham: Kami Minta Dikelola Perusda PSM

  Dibaca : 373 kali
Kebocoran PAD Perpakiran Tinggi, Ilham: Kami Minta Dikelola Perusda PSM
PARKIR METER— Pemko Padang sempat berencana akan menerapkan parkir meter di sejumlah titik di Kota Padang. Namun hingga saat ini rencana tersebut belum terealisasi.

SAWAHAN, METRO
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana mengatakan, dalam memaksimalkan pendapatan daerah di sektor parkir, Kota Padang akan memiliki gedung parkir yang berlokasi di bekas kantor Walikota Padang.

“Bukittinggi sudah memiliki gedung parkir, masa kita sebagai ibu kota provinsi tidak memilikinya. Kota Padang seharusnya sudah memiliki, karena pertumbuhan kendaraan makin hari, makin banyak di Kota Padang. Oleh karena itu, bekas gedung Walikota Padang akan dimanfaatkan sebagai gedung parkir,” ujarnya, Senin (27/7) disela-sela rapat Banggar dengan TAPD.

Selain gedung parkir yang akan dibangun di bekas kantor Walikota Padang tersebut, juga dilengkapi fasilitas terminal untuk angkutan kota. “Kota Padang sudah lama tidak memiliki terminal angkot, maka dari itu bagian basement dari gedung parkir tersebut dimanfaatkan untuk terminal angkot dan pedagang yang ada di Pasar Raya,” ucap kader Demokrat ini.

Selain itu, masih tingginya kebocoran di sektor perparkiran, koordinator Komisi II DPRD Kota Padang ini menjelaskan sektor perparkiran akan dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM) Kota Padang.

“Masih banyak kebocoran di sektor perparkiran menyebabkan kami meminta perparkiran dikelola oleh Padang Sejahtera Mandiri (PSM) Kota Padang sebagai pihak ketiga agar dapat menutup kebocoran di sektor perparkiran,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa Komisi II DPRD Kota Padang akan memanggil pengusaha-pengusaha yang pada saat ini masih tercatat menunggak dalam hal retribusi pajak. “Kedepan kita akan panggil perusahaan-perusahaan yang masih menunggak pajak dan retribusinya. Pemko Padang meminta penghapusan pajak yang tertunggak. Tentu ini sangat sulit dilakukan.

Oleh karena itu, Komisi II dalam waktu dekat akan panggil pengusaha-pengusaha yang saat ini pajaknya masih nunggak,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani mengatakan, bahwa Kota Padang pada saat ini kehilangan PAD sebanyak Rp 270 miliar disektor tunggakan pajak dan retribusi.

Syafrial meminta Walikota Padang untuk menuntaskan tunggakan pajak dan retribusi yang belum masuk pendapatan Kota Padang sebesar Rp 270 miliar dan menekankan kepada para pengusaha untuk menyelesaikan tunggakan pajak ke Pemko Padang.

“Kota Padang pada saat ini sangat butuh dana segar dalam menggerakkan kota. Masih banyak pembangunan terhalang oleh Covid-19 ini. Oleh karena itu saya meminta para pengusaha yang masih membandel, untuk menyegerakan pembayaran pajaknya ke Pemko Padang,” sebutnya. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional