Menu

Keberatan Hasil Verifikasi Dukungan, Genius Umar Bersitegang saat Rapat Pleno KPU

  Dibaca : 437 kali
Keberatan Hasil Verifikasi Dukungan, Genius Umar Bersitegang saat Rapat Pleno KPU
Bakal Calon Jalur Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Genius Umar mempertanyakan masalah yang ditemui timnya di lapangan saat rapat pleno KPU di Pangeran Beach Hotel Padang. Kamis (23/7).

PADANG, METRO
Pasangan bakal calon dari jalur perseorangan Fahkrizal dan Genius Umar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 9 Desember 2020 mendatang lakukan protes terhadap hasil verifikasi faktual dukungan oleh KPU Sumbar yang digelar di Pangeran Beach Hotel, Kamis (23/7).

Dalam rapat pleno tersebut angka dukungan hasil rekapitulasi KPU Sumbar untuk Balon Fakhrizal dan Genius Umar hanya sebanyak 130.256 suara, sedangkan angka yang ditetapkan KPU berjumlah 316.051 dan angka tersebut sangat jauh dari target minimal yang ditetapkan KPU Sumbar.

Dalam rapat pleno tersebut langsung dihadiri oleh Genius Umar, ia mengatakan pihaknya keberatan dengan hasil verifikasi dukungan oleh KPU Sumbar.

Angka dukungan seharusnya lebih besar dari jumlah yang berhasil direkap KPU Sumbar.

“Angka tersebut sangat jauh dari jumlah dukungan yang diajukan yaitu sekitar 336 ribu lebih pendukung,” katanya.

Salah satu yang dipermasalahkan adalah tahapan kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mendatangi rumah pendukung hanya satu kali saja.

“Yang kami permasalahkan tidak ada ketentuan KPU bahwa pendukung hanya ditemui satu kali saja, sehingga dampaknya banyak pendukung yang tidak ditemui lebih dari 100 ribu orang, ini sangat merugikan kami,” ujarnya yang saat ini juga menjabat sebagai Walikota Pariaman.

Menurutnya, tugas menemui pendukung adalah tugas KPU Sumbar, tetapi seolah-olah ini menjadi tugas tim sukses pasangan calon. Jika benar cara ini dilakukan, maka suara 336 ribu orang itu pasti akan ditemukan.

Masalah lainnnya yaitu ada formulir B 51 KWK yang mensyaratkan formulir harus di tanda tangani pendukung. Padahal, menurutnya, tidak ada dalam peraturan KPU RI.

Ia menjelaskan di KPU kabupaten kota tidak mensyaratkan itu, tetapi di provinsi malah disyaratkan.

“Jadi seolah-olah ada pesanan khusus untuk mengacaukan situasi, akibatnya banyak kekurangan suara kita, ini harus diperbaiki. Ada 300 ribu lebih suara rakyat yang dipermainkan,” katanya.

Jika angka ini ditetapkan oleh KPU Sumbar, pihaknya tidak akan menerima. Ia akan menempuh jalur untuk memprotes keputusan KPU sesuai mekanisme yang ada seperti ke Bawaslu, DKPP, atau upaya hukum lainnya. Pihaknya juga sudah menolak mayoritas rekapitulasi yang telah selesai di kabupaten kota.

Sementara itu, Anggota KPU Sumbar Izwaryani menjelaskan bahwa pihak KPU ada catatannya di lapangan.

“Kami ada catatan keseluruhan hasil verifikasi faktual jumlah pendukung berdasarkan hasil rekapitulasi di kabupaten kota, akan kita bahas kembali satu per satu,” katanya jelang istirahat sholat Ashar. (heu)

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional