Menu

Ke “SAKTI” an Teknologi Pengelolaan Keuangan Negara

  Dibaca : 131 kali
Ke “SAKTI” an Teknologi Pengelolaan Keuangan Negara
Afrina Yenti, S.E (APKAPBN Ahli Pertama BNN Kota Payakumbuh).

Keberadaan teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan disekitarnya seiring dengan perkembangan zaman. Ketika teknologi mampu membantu dalam berbagai hal, seperti membantu memperbaiki ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata teknologi mengandung arti me­tode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan te­rapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dikutip dari Encyclopaedia Britannica (20­15), teknologi merupakan pe­nerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehi­dupan manusia atau pada pe­rubahan dan manipulasi ling­kungan manusia.

Perkembangan teknologi dapat diterima masyarakat dan negara secara luas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, karena teknologi memungkinkan bagi produsen untuk mem­produksi lebih banyak output agar perekonomian meningkat dan mencapai hasil yang mak­simum walaupun dengan tingkat input yang sama. Teknologi mempunyai pengaruh besar dalam mengembangkan pe­ngetahuan manusia dalam bi­dang ekonomi terkait bagaimana menggabungkan sumber daya yang ada untuk memproduksi produk yang diinginkan atau dibutuhkan, untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memenuhi keinginan ma­syarakat, termasuk metode teknis, keterampilan, proses, teknik, alat dan bahan baku. Teknologi juga disebut sebagai suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta dapat mengendalikan suatu masalah dalam ranah bisnis.

Ketika munculnya teknologi berbasis informasi pada bidang ekonomi khususnya bisnis mem­buat batasan ruang dan waktu antar perusahaan di berbagai negara menjadi berkurang karena melalui teknologi seperti internet, perusahaan dapat melakukan transaksi secara tidak langsung dan mengakses pasar yang berada di luar negeri. Masuknya teknologi informasi dan internet di Indonesia mem­buat masyarakat secara tidak langsung membuat lupa akan identitas diri seperti dapat me­ngubah kultur atau kebiasaan sehari-hari. Sebelumnya ada­nya teknologi informasi seperti internet, masyarakat dapat bekerja dengan santai meskipun pekerjaan akan lebih sulit karena tidak luasnya akses dalam men­cari informasi. Dampak mun­culnya internet membuat per­saingan menjadi global sehingga masyarakat ditantang untuk menghadapi persaingan global tersebut yang terjadi saat ini.

Perkembangan teknologi tersebut juga mempengaruhi kinerja pemerintahan khususnya pada pengelolaan keuangan negara. Hal ini memaksa pe­merintahan untuk melirik tek­nologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas birokrasi. Pemerintah telah menerapkan berbagai upaya untuk menjalankan re­formasi dalam bidang pe­nge­lolaan keuangan negara yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Se­jumlah peraturan dan keputusan telah diterbitkan pemerintah didasari kedua undang-undang di atas. Namun kendati pada pasal 3 UU No.17/2003 dinya­takan bahwa keuangan negara dikelola secara “..efisien, eko­nomis dan efektif..” namun pada prakteknya begitu banyak pe­raturan membuat kinerja peme­rintah dalam melaksanakan realisasi anggaran belum optimal dan sering kali terjadi ham­batan. Berangkat dari hal ter­sebut Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital di dalam suatu negara untuk melakukan pembangunan pere­konomian terus menerus me­lakukan terobosan dalam me­ningkatkan performa dan laya­nan nya.

Salah satu terobosan Ke­men­terian Keuangan ini adalah membuat Konsep Sistem Ke­uangan Terpadu (Integrated Integrated Financial Management Information System atau IFMIS) yang menjadi tuntutan dalam pengelola keuangan modern. Tuntutan atas keberadaan IFMIS merupakan hal yang mengiringi perkembangan za­man dan juga semakin majunya teknologi informasi. IFMIS ada­lah merupakan sebuah sistem informasi yang mencatat tran­saksi-transaksi finansial dan menghasilkan ikhtisar informasi keuangan.

IFMIS terdiri atas beberapa subsistem utama dari siklus pengelolaan keuangan negara yaitu mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan ang­garan, hingga audit, evaluasi hasil, dan kinerja keuangan. Penggunaan IFMIS identik dengan integrasi dan kecepatan yang sebagai hasilnya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Melalui IFMIS ini semua kegiatan menjadi lebih efektif. Bagian yang paling penting dalam IFMIS ini adalah integrasi, dimana basis data, tunggal serta penyajian data yang dapat diandalkan.

Berdasarkan amanat ke­uangan negara maka terwu­judlah IFMIS pada level Ben­dahara Umum Negara (BUN) ataupun Kuasa BUN, di­imple­mentasikannya Sistem Per­bendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang mengin­tegrasikan seluruh basis data dan aplikasi terkait pengelolaan keuangan negara. Implementasi SPAN diharapkan mampu me­ningkatkan kualitas pengelolaan, transparansi, dan akuntabilitas keuangan negara. SPAN se­kaligus beperan sebagai pendu­kung penerapan akuntansi berbasis akrual untuk keuangan pemerintah.

Dalam penyempurnaan pro­ses bisnis kemudian ditemukan adanya kebutuhan akan penye­suaian pada sistem informasi yang digunakan oleh BUN dan K/L. Kebutuhan akan sistem informasi BUN dapat dipenuhi oleh SPAN, ternyata kebutuhan K/L pun mengalami hal yang sama, yaitu kebutuhan untuk sistem informasi terpusat atau centralized information system. Didalamnya akan terintegrasi proses penganggaran, pe­laksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban. Dengan adanya integrasi tersebut ken­dala yang terdapat pada sistem aplikasi existing seperti integritas dan kualitas data, konsolidasi data, dan pelaporan berjenjang dapat dihilangkan.

Berdasarkan  kebutuhan satker tersebutlah SAKTI hadir sebagai pengembangan dari Modul Manajemen Keuangan Satuan Kerja yang awalnya berada dalam SPAN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan manajemen keuangan di sisi satker. Modul Manajemen Ke­uangan Satuan Kerja ini di antaranya meliputi modul mana­jemen komitmen, modul mana­jemen pembayaran, modul ma­na­jemen kas, modul manajemen UP, dan modul manajemen akuntansi, yang secara ope­rasional merupakan wujud konkret dari fungsi-fungsi pe­ngelolaan keuangan negara.

 Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang disingkat dengan “SAKTI” inilah dimana Proses pengintegrasian sistem pengelolaan keuangan K/L secara horizontal dan vertikal dimulai dengan melakukan ana­lisis secara mendalam dan menyeluruh atas sistem-sistem yang digunakan, antara lain RKA/KL DIPA, Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang digunakan dalam pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM), Sistem La­poran Bendahara Instansi (Si­labi), Sistem Informasi Man­a­jemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Aplikasi Persediaan, dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAI­BA).

Dengan SAKTI, aplikasi-aplikasi terkait pengelolaan keuangan negara yang se­belumnya cukup banyak dan berdiri dapat dipersatukan men­jadi satu aplikasi dengan basis data terintegrasi. Tujuannya nanti adalah agar pengelolaan keuangan negara menjadi lebih sederhana untuk digunakan. Dengan demikian, duplikasi pekerjaan dapat dikurangi, pengulangan entry data pun lebih sedikit.

Tahapan demi tahapan di­lalui cukup panjang untuk me­ngawali perjalanan SAKTI ter­sebut, mulai dari Piloting I yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 ten­tang Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Piloting II dilaksanakan pada tahun 2016 dengan peserta sebanyak 218 satker yang meliputi seluruh KPPN dan Kantor Wilayah ling­kup DJPb serta Piloting SAKTI Tahap III dilaksanakan ber­dasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua PMK 223/PMK.05/2015, Pera­turan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang P­e­laksanaan Piloting Sistem Apli­kasi Keuangan Tingkat Instansi, serta Keputusan Menteri Ke­uangan Nomor 905/KMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan atas KMK 962/KMK.05/2017 tentang Pe­laksanaan Piloting SAKTI Tahap III.

Dari rentang tahun 2015 sampai dengan 2020, pe­ngem­bangan SAKTI dilakukan tiada henti-hentinya mulai dari pe­nyesuaian kemudahan aplikasi tersebut, penggunaan SAKTI berbasis Web, penyiapan ser­ver melalui pelatihan teknologi, serta pengamanan data yang ada didalamnya. Dengan pe­ngembangan dan perbaikan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan, pengelolaan keuangan negara diharapkan dapat dijalankan dengan lebih baik lagi. Pe­ngelolaan yang lebih baik atas keuangan negara akan menjadi salah satu faktor yang membantu untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBN memang digu­nakan sesuai dengan fungsinya, guna mendorong pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang merata.

Dari keunggulan-ke­ung­gulan tersebut, harapan ter­besar adalah implementasi atas SAKTI ini membawa perubahan terhadap pada aplikasi,  in­frastuktur maupun jaringan yang menjadi lebih sederhana, efektif dan efisien tapi juga merubah pola pikir sumber daya manusia yang terlibat didalam pengel­o­laan laporan keuangan. Sesuai dengan namanya…aplikasi ini dapat benar-benar menjadi lebih sakti, dalam ke”SAKTI”an nya dalam pengelolaan keuangan negara. (***)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional