Menu

Kawal Masyarakat Indahkan Pergub 37/2020

  Dibaca : 178 kali
Kawal Masyarakat Indahkan Pergub 37/2020
Kasatpol PP dan Damkar Sumbar Dedy Diantolani didampingi Kasatpol PP dan Damkar Solsel memberikan arahan kepada garin Masjid Jabal Nur Padang Aro sekaligus menempelkan pamflet.

Setelah wabah Covid-19 melandai, Pemprov Sumbar melakukan kebijakan yang bertajuk Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman, yang diatur dalam regulasi Pergub No.37/2020. Untuk memastikan berjalannya Pergub Sumbar No.37/2020 tentang Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman (TNBPA) Covid-19, Pemprov Sumbar melalui Satpol PP Damkar melakukan pengawasan ke kabupaten dan kota di Sumbar.

Pengawasan terhadap pelaksanaan TNBPA Covid-19 telah dilaksanakan beberapa kabupaten dan kota, di antaranya Kota Pariaman yang dilaksanakan 11-12 Juli, Kabupaten Pesisir Selatan, 16-17 Juli., Kabupaten Sijunjung 20-21 Juli, Kabupaten Solok Selatan, 22-23 Juli dan Kabupaten Pasaman, 27 -28 Juli. Setiap turun melaksanakan pengawasan ke kabupaten dan kota dalam mengawal TNBPA Covid-19 ini Satpol PP Damkar Sumbar menurunkan lebih kurang 50 personel, yang langsung saya komandoi,” ujar Kepala Satpol PP Damkar Sumbar Dedy Diantolani SSos MM, Kamis (6/8).

Selain itu Satpol PP Sumbar menrunkan sekretaris dan kepala bidangnya, Sekretaris Dra Imelwati, Kabid PPUD Ferdinal SSTP, Kabid Linmas Herwin Mustika dan Kabid TUTM Ade Pratama. Dalam pengawasan di kabupaten dan kota ada kalanya melibatkan dinas dan instansi terkait. Dalam memutus rantai penularan Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Satpol PP Damkar terdiri dari rumah makan dan restoran, hotel dan penginapan; mall dan pertokoan; rumah ibadah dan Fasilitas Umum. Pelaksanaan TNBPA Covid-19 di Kota Pariaman dilaksanakan Tim Gabungan yang terdiri dari Satpol PP dan Damkar Sumbar, Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman yang dibantu Kodim Pariaman, Polresta Pariaman, Dinas Perhubungan dan BPBD Kota Pariaman.

Kepala Satpol PP dan Damkar Sumbar mengatakan, pengawasan PTNBPA Covid-19 dilakukan dalam bentuk sosialisasi, edukasi dan penindakan dengan memberikan surat teguran kepada pemilik. Pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tim melakukan sosialiasi, edukasi dan pengawasan pelaksanaan Pergub No. 37/ 2020 kepada masyarakat dan pemilik restoran/rumah makan di Kota Pariaman. Terdapat 35 rumah makan dan restoran yang dilakukan pengawasannya. Kepada para pemilik restoran dan rumah makan, tim telah menyampaikan kewajiban yang harus dipenuhi pemilik/pengelola.

Menyiapkan tempat cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, Memberitahukan kepada pelanggan agar selalu memakai masker.

Menjaga jarak atau mengatur jarak meja, kursi, antrian,. menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses pengelolaan pangan; Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan atau penjepit dan sendok dalam proses persiapan, pengelolaan dan penyajian makanan; Memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengelolaan makanan sesuai standar. Melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan yang bersentuhan langsung dengan makanan.

Melarang bekerja bagi karyawan yang sakit atau menunjukan suhu diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas. Mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai dengan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja. Melalui kegiatan pengawasan di Kota Pariaman didapatkan data pelanggaran Pergub No. 37/ 202. Dari 36 rumah makan yang melakukan pelanggaran, karena tidak mengatur jarak meja, kursi, antrian, tidak membersihkan, area kerja dan mengatur jarak pengunjung.

Selainitu pelanggaran yang dilakukan mall, toko dan pasar meliputi, tidak mengatur jarak meja, kursi,antrian,tidak membersihkan area kerja dan tak mengatur jarak pengunjung. Pada umumnya pelanggaran yang paling banyak dilakukan rumah makan tidak mengatur jarak meja, kursi dan antrian.

Sedanglan, pengawasan terhadap Hotel dan penginapan Tim yang dikoordinatori Ferdinal SSTP menyasar sekitar 8 hotel dan penginapan yang ada di Kota Pariaman. Dari temuan tim di lapangan pelanggaran yang dilakukan tidak ada tempat cuci tangan. Tidak ada pengukur suhu dan tidak ada pengaturan jarak.

Sementara, pengawasan yang sama dilakukan Tim Gabungan Satpol PP Damkar Sumbar ke Pessel, melibatkan Kasat Satpol PP dan Damkar Sumbar Dedy Diantolani SSos MM. Mengingat luas wilayah tTim dibagi menjadi 4 wilayah, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan IV Jurai. Di Pessel tim menyasar puluhan sarana dan prasaana yang terdiri dari rumah makan, hotel, penginapan, home stay, café, pasar, toko, warung dan masjid dll.

Dari pengawasan tim yang dilaksanakan di Pessel diitemukan pelanggaran yang dilakukan 35 pengusaha heotel, rumah makan, café, toko, warung, masjid, mini mark dan sebagainya. Sedangkan, pelanggaran yang ditemukan tidak mengatur jarak meja, kursi dan antrian1. Lalu, tidak membersihkan area kerja serta tak meengatur jarak pengunjung.

Tapi pelanggaran yang terjadi di mall, toko dan pasar di Pesel yakni, tidak menerapkan pemerikasaan suhu tubuh, tidak mengatur jarak pengunjung serta tak menyiapkan petugas pengawas.

“Jadi jika disimpulkan setelah melakukan pengawasan ke kelima kabupaten dan kota yang ada di Sumbar dalam mengawal Pergub. No.37/2020 tetang TNBPA Covid-19, pelanggaran yang dilakukan pengusaha hotel dan penginapan tidak ada tempat cuci tangan. Tidak ada pengukur suhu dan tidak ada pengaturan jarak,” ujar Dedy.

Sedangkan, pelanggaran yang terjadi di mall, toko dan pasar yakni, umum masyarakat tidak menerapkan pemeriksaan suhu tubuh, masker, tidak mengatur jarak pengunjung serta tak menyiapkan petugas pengawas. Hal hal ini kadang-kadang masyarakat sering mengabaikannya. (boy)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional