Menu

Kasus Surat Gubernur Sumbar Minta Sumbangan, Kapolresta: Dugaan Penipuan Tidak Terbukti

  Dibaca : 131 kali
Kasus Surat Gubernur Sumbar Minta Sumbangan, Kapolresta: Dugaan Penipuan Tidak Terbukti

PADANG, METRO–Kasus surat bertanda tangan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi yang digunakan untuk meminta uang sum­bangan da­lam penerbitan buku masih di­tanga­ni penyi­dik Sat­reskrim Pol­res­ta Padang. Ha­­­nya saja, dari hasil gelar per­kara, dugaan pe­­ni­­puan tidak me­menuhi un­sur dan tidak ter­bukti.

Kapolresta Pa­dang Kom­bes Pol Imran Amir menye­but­kan, du­ga­an peni­puan da­­lam ka­sus su­­rat guber­nur Su­­matra Ba­rat (Sum­bar) un­tuk meminta sum­bangan yang dilaku­kan oleh lima orang ma­sya­rakat umum itu, tidak terbukti.

“Penipuannya tidak ter­bukti. Kasus ini kan awal­nya sesuai laporan yaitu pe­nipuan. Ternyata, dari hasil penyelidikan, bukan pe­ni­puan,” ujar Imran Amir­ ­di Ma­polresta Pa­dang, Senin (30/8).

Meski penipuannya ti­dak terbukti, kata Imran, kasus itu masih terus di­dalami oleh penyidik. Pa­sal­nya, dalam kasus ter­sebut, juga ada pihak lain yang turun. Hanya saja, Kombes Pol Imran tidak menjelaskan tentang pihak lain tersebut.

“Karena pihak-pihak lain sudah turun. Kita lihat keterangan yang ber­sang­kutan,” ungkap Kom­bes Pol Imran.

Diketahui, terung­kap­nya surat dengan tanda tangan Gubernur Sumbar dan kop surat Badan Pe­ren­canaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sum­bar, setelah Satreskrim mengamankan lima orang yang menggunakan surat itu untuk meminta sum­ba­ngan kepada pe­ngu­­saha, pemilik dealer ken­daraan bermotor dan kampus.

Uang itu disebutkan untuk penerbitan buku pro­fil “Sumatra Barat Provinsi Madani, Unggul dan Ber­kelanjutan”. Namun, ka­rena surat itu diduga kuat asli, lima orang yang sem­pat diamankan, kembali dilepas karena tidak ter­bukti melakukan penipuan, meski uang sumbangan itu masuk ke dalam rekening pribadi.

“Sudah diperiksa (pi­hak) Bappeda, surat me­mang dikeluarkan oleh me­reka. Tapi surat hanya dikasih ke pimpinan tapi enggak kembali lagi,” kata Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fer­nanda, Minggu (22/8).

Dijelaskan Kompol Rico, selain melakukan pemerik­saan terhadap pihak Bap­peda, rencananya pada Sabtu (21/8), pihaknya su­dah menjadwalkan peme­rik­saan terhadap Sek­da­prov. Namun, pihaknya mendapatkan informasi kalau Sekdaprov tak bisa hadir lantaran sedang be­ra­da di Bukittinggi.

“Karena Sekdaprov ti­dak bisa hadir, maka kami atur jadwal kembali untuk pemanggilan ulang. Yang jelas, perkara ini akan terus berproses dengan memintai keterangan sak­si-saksi terkait surat minta uang sumbangan terse­but,” tegasnya.

Dalam kasus surat ini, pihak kepolisian menyita sedikitnya tiga kardus beri­sikan surat gubernur yang rencananya akan dibagi­kan. Sebelumnya, surat digunakan oleh lima orang yang bukan merupakan  pegawai Bappeda.

Mereka berinisial Do (46), DS (51), Ag (36) MR (50) dan DM (36). Total uang yang telah masuk ke reke­ning pribadi salah seorang dari lima orang ini sebesar Rp 170 juta.  Ratusan juta itu dari hasil 21 surat yang telah dibagikan sebelum­nya ke kampus, rumah sakit, dea­ler kendaraan hingga pe­ngu­saha di Kota Padang. Re­n­cana tiga kar­dus surat lain­nya akan diba­gikan ke wilayah Sum­bar.

Seperti diketahui, surat tertanggal 12 Mei 2021 bernomor 005/3904/V/Bap­peda-2021 tersebut perihal penerbitan profil dan po­ten­si Provinsi Sumatra Barat. Kop surat ditanda­tangani Mahyeldi Ansha­rullah.

Dalam surat menye­butkan dapat partisipasi dan kontribusi dalam men­sponsori penyusunan dan penerbitan buku profil “Su­ma­tera Barat “Provinsi Ma­dani, Unggul dan Berke­lan­jutan” dalam versi Ba­hasa Indonesia, Bahasa Ing­gris serta Bahasa Arab serta dalam bentuk soft copy. (rom)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional