Menu

Kasus Surat Bertanda Tangan Gubernur Sumbar Minta Sumbangan, Polisi Tunda Gelar Perkara, Seluruh Penyumbang Dipanggil

  Dibaca : 207 kali
Kasus Surat Bertanda Tangan Gubernur Sumbar Minta Sumbangan, Polisi Tunda Gelar Perkara, Seluruh Penyumbang Dipanggil
SERAHKAN DOKUMEN— Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra didampingi Sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Evi Yandri menyerahkan laporan kepada Kepala Ombusdman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Hariani.

PADANG, METRO–Kasus surat bertanda tangan Gubernur Sumbar, Mahyeldi yang digunakan untuk meminta sumbangan pembuatan buku masih terus diproses oleh Satreskrim Polresta Padang.  Informasi terbaru, Polisi kembali  melakukan melakukan pemangilan terhadap pihak perusahaan dan perguruan tinggi yang sudah memberikan sumbangan untuk dimintai keterangan.

Dengan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi itu, gelar perkara kasus yang ditangani oleh penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Satreskrim Polresta Pa­dang yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung dalam pekan ini kembali ditunda.

“Gelar perkara kasus surat Gubernur Sumbar Mah­yeldi yang digunakan untuk meminta uang dalam penerbitan buku masih belum akan dilakukan dalam pekan ini. Pasalnya, penyidik masih perlu melengkapi beberapa keterangan da­ri para saksi yang ber­kaitan dengan kasus ini,” kata Kasatreskrim Pol­resta Pa­dang Kompol Rico Fernanda, Kamis (2/9).

Dikatakan Rico, pelak­sana­an gelar per­kara yang menurut rencana akan dilakukan di Mapolda Sumbar akan dilakukan penjadwalan ulang oleh penyidik tipikor Satreskrim Polresta Pa­dang.

“Gelar perkara belum. Akan dijadwalkan kembali. Kemarin masih ada keku­rangan yang mesti dipenuhi dulu dengan kembali meminta keterangan dari para saksi yaitu para pe­nyum­bang sebelum gelar perkara dilakukan,” sebut Rico.

Menurut Rico, berda­sarkan keterangan dari  lima orang yang meminta sumbangan menggunakan surat itu, menyatakan telah me­ngembalikan uang yang mereka terima kepada penyumbang sebanyak Rp170 juta.

“Para penyumbang ter­sebut diperiksa untuk memastikan apakah benar se­jum­lah uang yang diberikan telah dikembalikan atau tidak. Pemeriksaan sudah kami mulai, dan sedang berlangsung,” ujar Rico.

Rico menegaskan, setelah pemeriksaan para saksi ini, pihaknya akan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus ini akan dilanjutkan ke tahap penyidikan atau diterbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyelidikan) alias ditutup.

“Sejauh ini pihaknya telah memeriksa sekitar 14 orang saksi. Meski tidak merinci, para saksi yang telah diperiksa tersebut termasuk Mantan Kepala Bappeda Sumbar yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sek­da­prov) Sumbar Hansastri,” ungkapnya.

Diketahui, dalam kasus ini, pihak kepolisian menyita sedikitnya tiga kardus berisikan surat gubernur yang rencananya akan dibagikan. Sebelumnya, surat digunakan lima orang yang bukan merupakan pegawai Bappeda Sumbar.

Mereka berinisial Do (46), DS (51), Ag (36) MR (50) dan DM (36). Total uang yang telah masuk ke rekening pribadi salah seorang dari lima orang ini sebesar Rp 170 juta.

Ratusan juta itu dari hasil 21 surat yang telah dibagikan sebelumnya ke kampus, rumah sakit, dealer kendaraan hingga pengusaha di Kota Padang. Rencana tiga kardus surat lainnya akan dibagikan ke wilayah Sumbar.

Seperti diketahui, surat tertanggal 12 Mei 2021 bernomor 005/3904/V/Bappeda-2021 tersebut perihal penerbitan profil dan potensi Provinsi Sumatra Barat. Kop surat ditandatangani Mahyeldi Ansharullah.

Dalam surat menyebutkan dapat partisipasi dan kontribusi dalam mensponsori penyusunan dan penerbitan buku profil “Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan” dalam versi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris serta Bahasa Arab serta dalam bentuk soft copy. (rom)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional