Close

Kasus Surat Bertanda Tangan Gubernur Minta Sumbangan, Ormas Projo Adukan Dugaan Korupsi ke Polda Sumbar

MENGADU— Ketua DPD Projo Sumbar, Husni Nahar diwawancarai wartawan saat membuat pengaduan ke Polda Sumbar.

PADANG, METRO–Organisasi Masyarakat Pro Jokowi (Ormas Projo) melaporkan dugaan korupsi terkait surat bertanda tangan Gubernur Sumbar, Mahyeldi yang dipergunakan untuk meminta sumbangan pembuatan buku kepada sejumlah pihak.

Mereka mendatangi Polda Sumbar, Jumat (8/10) sekitar pukul 14.00 WIB. Ada empat orang yang berasal dari Ormas Projo yang langsung masuk ke ruang SPKT Polda Sumbar untuk membuat laporan.

Setelah dari SPKT Polda Sumbar, mereka terihat berjalan menuju  lantai 4 Mapolda Sumbar dan masuk ke ruangan Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

Sebelumnya, kasus tersebut sudah diselidiki oleh Polresta Padang, namun bukan terkait dugaan korupsi. Tetapi, penyelidikan yang dilakukan Polresta Padang terkait dugaan penipuan sesuai laporan yang masuk.

Setelah melakukan penyelidikan, Polresta Padang menyatakan kasus itu tidak memenuhi unsur pidana penipuan, sehinga penyelidikan  kasus itu dihentikan dengan mengeluarkan SP2 Lid pada pertengahan September 2021 lalu.

Dihentikannya penyelidikan itu, karena penyidik memastikan kalau surat yang dipergunakan untuk meminta sumbangan tersebut semua asli bertanda tangan Gubernur Sumbar dan dikeluarkan oleh Bappeda Sumbar.

 ”Memang di Polresta Padang penyelidikannya sudah selesai dan dihentikan karena tindak pidananya. Dalam hal ini dugaan penipuannya tidak ada. Tapi  untuk tindak pidana korupsinya gimana?,” ujar Ketua DPD Projo Sumbar, Husni Nahar kepada wartawan setelah keluar dari SPKT Polda Sumbar.

Husni menjelaskan, pihaknya sengaja datang ke Polda Sumbar untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait persoalan surat bertanda tangan Gubernur Sumabr minta sumbangan. Hanya saja, pihak SPKT mengarahkan ke Ditreskrimsus Polda Sumbar.

“Kita telah diarahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus, di sana kita disambut dengan baik. Namun laporan ini masih bersifat pengaduan masyarakat (Dumas) karena masih butuh pendalaman oleh penyidik,” katanya

Sementara, Kabidhumas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu mengatakan, setiap warga negara punya hak untuk melapor dugaan tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini, Polda Sumbar berkewajiban untuk menerima pengaduan tersebut.

“Tentu kita terima dulu, di Direktorat Reserse Kriminal Khusus laporan bersifat pengaduan masyarakat. Tentu selanjutnya laporan tersebut akan kita pelajari lagi,” ujarnya. (rgr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top