Close

Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Tol Padang – Pekanbaru, Alasan Hakim Sakit, PN Padang Belum Lengkap Serahkan Secara Utuh Berkas ke JPU

PENYERAHAN MEMORI— Kasi Pidus Kejari Pariaman Yandi Mustiqa dan tim menyerahkan memori Kasasi Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Tol Padang - Pekanbaru di PTSP Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri kelas 1 A Padang, Senin ( 19/9).

KHATIB, METRO–Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang diduga telah melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 01 tahun 2011 perihal pemberian salinan putusan secara sah kepada penyidik atau jaksa penuntut umum (JPU) pada kasus korupsi pembe­basan lahan tol Padang – Pekan­baru, di Taman Kehati Padang Pariaman.

Pasalnya, hingga tenggat waktu 28 hari sejak majelis hakim pengadilan tersebut me­mu­tuskan bebasnya 13 ter­dak­wa korupsi, yang berpotensi me­rugikan negara sebesar Rp 27 miliar, salinan putusan secara sah dan resmi belum diteri­ma Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada gabungan Ke­jati Sumbar dan Kejari Pa­ria­man.

“Setelah kami konfirmasi ke PTSP Pengadilan Negeri Padang Pak Wasrizal, memang baru lima yang sudah selesai dan telah kami terima. Sementara enam berkas lagi belum diserahkan salinan putusannya secara utuh dan resmi,” kata Kasi Pidsus Kejari Pariaman Yandi Mus­tiqa.

Yandi menjelaskan, lima berkas yang sudah dikirimkan PN Padang secara utuh adalah berkas Nazaruddin, Syamsuardi, Jumadi Dkk, Buyung Kenek dan Yunis­wan. Enam berkas lagi adalah berkas Syam­sul Bahri, Amir Ho­sen, Raymond Fer­nandes, Khaidir dan Sadri Yuliansyah.

Namun demikian kata Yandi, memori kasasi yang dibuat sebanyak 11 berkas dimana masing-masing berkas berjumlah 5 jilid sudah dikirimkan ke PN Padang pada Senin 19 September Jam 10.00 WIB ke PTSP PN Padang. Dalam artian sudah pada hari terakhir tenggat waktu menyerahkan memori kasasi

“Dengan terpaksa ka­mi membuat memori kasasi dari rekaman si­dang, catatan sidang serta soft copy yang diserahkan PN Pa­dang sebagai gambaran bagi kami,” tuturnya.

Dari informasi yang dihim­pun media di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Wasrizal salah seorang petugas yang melayani peradilan tindak pidana korupsi pada PN Kelas I A Padang membenarkan baru lima berkas hard copy yang diserahkan.

Sementara ketika di­kon­firmasi kepada Humas PN Padang Reza Himawan, dia membenarkan bahwa salinan putusan secara utuh dan lengkap memang ada enam lagi yang belum diserahkan. Namun demikian, sebanyak 11 soft copy sudah dikirimkan ke JPU.

“Hard copy belum leng­kap, karena ada hakim yang sakit. Tidak etislah saya menyampaikan siapa hakimnya yang sakit. Tapi soft copy itu kan bukti elektronik, bagian dari dokumen yang sah. Kita melayani soft copy dan hard copy untuk salinan putusan,” ungkapnya.

Terpisah, salah seorang pengacara Poniman terdakwa korupsi Tol Pa­dang – Pekanbaru Poniman mengatakan, dari tiga kliennya yang terlibat di persidangan tersebut, baru satu yang sudah mendapat salinan putusan resmi dari PN Padang, atas nama Nazarudin.

“Sementara dua orang lagi Amir Hosen dan Syamsul Bahri, salinan berkasnya belum kami terima. Setelah kami konfirmasi ke PN Padang, katanya ada satu hakim yang sakit. Kami memaklumi karena pertimbangan kemanusiaan juga. Sebagai kuasa hukum terdakwa, kami sifatnya pasif saja,” pungkasnya.

Seperti diketahui, da­lam SEMA no 01 tahun 2011 yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung RI Dr H Arifin H Tumpa SH.MH mengatur tentang pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan dibacakan. Karena salinan putusan dikenakan biaya PNBP, maka salinan putusan harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Untuk perkara pidana, pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya, pe­nyi­dik atau penuntut umum. Petikan putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, penuntut umum dan rumah tahanan negara atau lembaga permasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.

Apabila pengadilan ti­dak melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka ketua pengadilan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (hen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top