Menu

Kasus Korupsi Dana Pokir  Wakil Ketua DPRD Padang Naik ke Penyidikan, Polisi Segera Tetapkan Tersangka, LBH Turut Kawal Kasus

  Dibaca : 221 kali
Kasus Korupsi Dana Pokir  Wakil Ketua DPRD Padang Naik ke Penyidikan, Polisi Segera Tetapkan Tersangka, LBH Turut Kawal Kasus
Illustrasi

PADANG, METRO–Polisi menaikkan status kasus korupsi dana pokok pikiran (Pokir) Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana dari penyelidikan ke penyidikan. Hal ini setelah ditemukannya adanya unsur pidana yang diduga merugikan negara ratusan juta.

“Kemarin lidik (penyelidikan) sekarang naik kasusnya ke sidik (penyidikan),” kata Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda yang dihubungi Jumat (23/7).

Rico menyebutkan pihaknya sampai saat ini masih melengkapi keterangan saksi-saksi. Apabila sudah lengkap, maka akan segera penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

“Tersangka belum. Kalau sudah lengkap semuanya baru kami tetapkan tersangka. Perkara ini ditemukan adanya unsur pidana sesuai keterangan saksi ahli pidana dalam penyelidikan,” jelasnya.

Dari kasus yang menjerat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Padang ini, Polisi telah meminta ratusan keterangan saksi-saksi. Begitupun saksi ahli pidana hingga saksi ahli dari pemerintah daerah.

Sebelumnya, Ilham Maulana juga telah dimintai keterangan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Padang meskipun sempat mangkir beberapa kali. Dan gelar perkara juga dilakukan di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar).

Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir sebelumnya mengatakan, dana pokir ini diperuntukkan untuk bantuan sosial (bansos) covid-19. Namun dari laporan masyarakat, dana pokir ternyata diberikan tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

Imran mengungkapkan dana pokir tersebut merupakan anggaran tahun 2020. Diduga, dalam temuan ini negara mengalami kerugian hingga ratusan juta.

“Kerugian negara ratusan juta. Kami klarifikasi, kami pastikan perbuatan itu terjadi apa tidak,” tuturnya.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang ikut mengawal kasus dugaan korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana yang ditangani Polresta Padang

Direktur LBH Padang, Indira Suryani mengapresiasi jajaran kepolisian yang serius menangani kasus dugaan korupsi ini. Pihaknya meminta ke depan kasus dapat ditangani dengan cepat, efektif dan efesien.

“Kami mengapresiasi tindakan Polresta Padang yang telah menaikkan status dugaan korupsi di masa covid-19 oleh oknum DPRD Kota Padang ke proses penyidikan. Kami akan kawal selaku masyarakat sipil,” kata Indira.

Indira tak memungkiri dalam situasi darurat pandemi covid-19 dimanfaatkan segelintir orang untuk tetap mengambil manfaat.  Karena banyak aliran uang yang datang yang bergulir ketika proses penanggulangan maupun proses bantuan-bantuan.

“Makanya penting, kemudian tindakan tegas dan tindakan proses hukum yang baik dalam soal penggunaan dana covid-19 ini,” jelasnya.

“Karena kami menyadari, dalam situasi darurat covid-19 saat ini, seharusnya pada proses penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan orang lain atau seseorang atau kelompok tertentu itu harus benar-benar dilakukan serius,” sambung Indira.

Naiknya kasus dana pokir ini, kata dia, merupakan langkah baru. Dan ke depan, setiap penggunaan dana penanggulangan covid-19 maupun jaminan sosial terhadap masyarakat memang dipantau dan diawasi insitusi negara maupun penegak hukum.

“Kedepan, semoga polisi bisa melihat tren berikutnya, bisa saja oknum DPRD yang lain terlibat, juga me­lakukan hal yang sama. Melihat modusnya, dikem­bangkan ke banyak sektor, ke oknum DPRD lain kemungkinan bisa terjadi juga dengan modus yang sama,” tegasnya. (rom)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional