Menu

Kasus Gigitan HPR Tinggi, Pemko Siapkan Ranperda Pengendalian Rabies

  Dibaca : 107 kali
Kasus Gigitan HPR Tinggi, Pemko Siapkan Ranperda Pengendalian Rabies
SIDANG PARIPURNA— Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteran Rakyat, Edi Hasymi menyampaikan tiga ranperda dalam sidang paripurna istimewa DPRD Padang, Senin (5/1).

SAWAHAN, METRO
Pemko Padang menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) pada sidang paripurna istimewa DPRD Kota Padang, Senin (5/10). Tiga ranperda yang disampaikan itu antara lain Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru, Ranperda Penanganan dan Penggendalian Rabies. Serta, Ranperda Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteran Rakyat, Edi Hasymi mengatakan, Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru disusun bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19, sehingga masyarakat terlindungi. Serta memberikan kepastian kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Materi dari Ranperda Adaptasi Kebiasan Baru mengatur tentang tanggung jawab dan kewenangan, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, dan juga yang lebih pentingnya pembinaan dan pengawasan,” ucap mantan Kalaksa BPBD Padang ini.

Mengenai Ranperda Penanganan dan Pengendalian Rabies, ia menjelaskan berdasarkan data Januari-Juli 2019, kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) terjadi sebanyak 553 kasus. “Kasus HPR yang paling tinggi terjadi di Dharmasraya, sebanyak 108 kasus, Tanahdatar sebanyak 57 kasus dan Kota Padang sebanyak 56 kasus. Alhasil, Sumbar menjadi daerah nomor dua tertinggi di Indonesia dalam kasus HPR,” ucapnya.

Untuk itu terang Edi, dalam Ranperda Penanganan dan Pengendalian Rabies, akan ada sanksi bagi setiap orang yang memelihara atau menelantarkan hewan yang terindikasi rabies. “Kami akan mengenakan denda sebesar Rp1 juta, agar masyarakat yang memiliki HPR dapat menjaga hewannya sehingga tidak menularkan rabies,” paparnya.

Selanjutnya ungkap Edi, tentang Ranperda Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

“Raperda ini lebih menekankan pada fasilitas dan rehabilitasi para pecandu untuk memulihkan kepada ketergantunagan narkotika dan prekusor narkotika, sehingga pecandu dapat kembali kepada kehidupan normal,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani menyambut baik diusulkannya Ranperda Adaptasi Kebiasan Baru oleh Pemko Padang. Ini agar regulasinya kuat dan bagi yang melanggar hukum pidana dapat diterapkan.

Selanjutnya, pihaknya akan bahas apa yang telah disampaikan ini dengan wakil rakyat yang ada. “Jika usai dibahas nanti, DPRD minta eksekutif sosialisasikan pada warga. Supaya masyarakat mengetahui dan yang melanggar tentu menerima sanksinya,” ujar kader Gerindra ini. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional