Close

Kasus Dugaan Malapraktik Petugas Puskesmas Ulak Karang Diusut Polisi, 6 Saksi Diperiksa, Obat Tetes Telinga Disita

PERLIHATKAN BUKTI— Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda perlihatkan obat tetes telinga diberikan pihak Puskesmas Ulak Karang untuk mengobati sakit mata korban.

PADANG, METRO–Kasus dugaan malapraktik yang dilakukan oleh petugas Puskesmas Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara yang salah memberikan obat kepada bocah berinial AK (12), saat ini masih dalam penyelidikan oleh Satreskrim Polresta Padang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kasatreskrim, Kom­pol Rico Fernanda, Kamis (17/2). Sejak laporan yang dibuat oleh orang tua korban pada tanggal 27 De­sember 2021 yang lalu, pihak­nya telah memeriksa se­banyak enam orang saksi.

“Sejauh ini kami telah memeriksa sebanyak enam orang yang keseluruhannya masih berstatus saksi yaitu korban, orang tua korban, tenaga kesehatan, serta Kepala Puskesmas itu sendiri,” ujar Rico.

Dikatakannya, dari keterangan yang diperoleh dari tenaga kesehatan diketahui memang terjadi kesalahan dalam pemberian obat untuk korban yang seharusnya memberikan obat mata namun terjadi kesalahan dengan memberikan obat tetes telinga.

“Kami juga telah mengamankan obat yang telah diberikan kepada korban tersebut yaitu berupa obat tetes yang mana obat yang diberikan adalah obat telinga. Kami juga akan meng­gelar perkara tersebut dan akan memeriksakan kepada ahli terhadap obat yang telah diberikan kepada anak tersebut. Selain itu, kami akan me­ngecek kandungan obat telinga tersebut apakah berbahaya terhadap mata atau tidak,” katanya.

Dalam kesempatan ter­­sebut, Rico kembali menegaskan bahwa semua yang telah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan termasuk tenaga kesehatan dan Kepala Puskesmas itu sendiri masih berstatus sebagai saksi hingga terkum­pulnya bukti-bukti yang­ cukup.

“Jika hal tersebut telah terpenuhi, akan kita lakukan gelar perkara untuk menentukan apakah memang adanya pelanggaran hukum. Jika memang terbukti, yang bersangkutan bisa dikenakan undang-undang kesehatan yaitu Pasal 84 ayat 1 unsang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun,” tegas Rico.

Diketahui, kasus ini men­­cuat saat seorang anak berumur 12 tahun berinisial AK mengalami gatal-gatal pada mata sebelah kiri. Pada 29 Maret 2021 AK pergi berobat ke Puskesmas Ulak Karang bersama dengan ibunya dan mendapatkan obat be­rupa obat tetes mata.

Setelah di rumah, obat diteteskan pada mata kiri seketika terasa perih dan itu dilakukan selama tiga hari. Namun sakit pada mata bertambah parah sehingga orang tua berinisiatif ke apotik untuk  mencari obat baru kemudian saat itulah, orang tua tahu obat yang diberikan adalah tetes telinga bukan tetes mata.

Selanjutnya, pada 5 April 2021, orang tua menemui dokter Puskesmas Ulak Karang. Setelah bertemu dan menjelaskan keluhan anaknya, pihak Pus­kesmas merampas obat telinga yang dibawa dan memberikan obat tetes mata tanpa merujuk anak ke dokter mata. 6 April 2021, korban mengalami perih pada mata, orang tua kembali ke Puskemas untuk meminta perawatan yang lebih baik.

Setelah perdebatan, akhirnya anak dibawa ke RS Hermina Padang dirawat dari 6 April 2021 sampai 18 Mei 2021. Dengan diagnosa keratitis epitelial os, diobati dengan cara terapi Floxa ed, herviss eo dan cenfresh ed.

Kodisi anak tidak kunjung membaik, lalu dipindahkan ke RSKM Padang Eye Center tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 2 September 2021. Pengobatan ditanggung oleh pihak Pus­kes­mas. Namun kemudian meminta dirujuk ke RSUP M Djamil tapi tidak dipenuhi oleh Puskesmas sehingga pengobatan berhenti.

Saat ini kondisi anak menjadi tidak mau bersekolah, mengalami panas pada matanya, pandangan kabur dan mendapat tekanan secara psikis. Selanjutnya, pada September 2021, orang tua melaporkan kejadian ini  ke Ombudsman RI Perwakilan Sumbar dan  membuat pengaduan ke Polresta Padang  atas dugaan bahwa pihak Puskesmas Ulak Karang telah melakukan maladministrasi yang meng­akibatkan anaknya AK menerima luka berat pada mata kiri.

31 Desember 2021 keluarga korban dimintai klarifikasi oleh kepolisian dalam rangka penyelidikan dugaan maladministrasi yang menyebabkan luka berat. Sementara, 14 Januari 2022, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar melakukan konsiliasi orang tua dengan pihak Puskesmas. Kesimpulan pihak puskesmas telah mengakui obat yang diberikan memang obat untuk tetes telinga bukan tetes mata.

Puskesmas menawarkan  menanggung biaya pengobatan di RS  M Dja­mil  sampai orang tua korban selesai mengurus BPJS.­ Berdasarkan  infor­ma­­si dari orang tua, konsiliasi tidak tercapai kesepakatan dikarenakan pihak Puskesmas tidak mau bertanggung jawab penuh pengobatan untuk korban.

Terpisah, Kepala Pus­kes­mas Ulak Karang Dr Chelsia Krisyanti membantah telah terjadinya malapraktek.

“Kita tidak bisa bilang itu malapraktek, dari Ombudsman itu bisa dikatakan kealpaan, karena siapa saja bisa lalai sehingga lupa dan terjadi hal-hal di luar perkiraan. Kalau malapraktek, ada hal yang seharusnya tidak kita lakukan, namun tetap dilakukan,” ujarnya.

Dikatakan, pihaknya telah mencoba memberikan klarifikasi kepada pihak LBH, namun dirinya mengakui pihak LBH tidak mem­berikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi terkait permasalah tersebut.

“Secara garis besar kita sebenarnya sudah bertanggungjawab sekali dengan apa yang kita lakukan, kita semuanya sudah punya bukti, dan data telah kita siapkan juga. Kita juga sudah mencoba mediasi dengan pihak keluarga tapi mungkin tidak tercapai kata sepakat,” katanya.

Chelsia juga mengaku telah melakukan pemeriksaan internal terhadap pegawainya yang ditenggarai melakukan kesalahan ter­sebut sesuai dengan SOP yang berlaku.

“Kita lakukan peneguran terhadap PNS yang memberian obat tersebut. Kita ingatkan lagi tata cara dan SOP supaya tidak terjadi kejadian seperti ini. Namun, terkait ada tidaknya kesalahan, masih da­lam posisi pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Jika memang terjadi kesalahan dari pihak kita, akan diberikan sanksi sesuai dengan dengan PP 53,” imbuhnya.

Dijelaskan, pihaknya sudah mengajukan pertangungjawaban penuh kepada pihak keluarga untuk memberikan pelayanan kesehatan hingga sang anak sembuh total.

“Namun dalam hal ini, pihak keluarga melakukan penolakan dengan alasan tidak mau lagi berurusan dengan pihak Puskesmas,” pungkasnya. (rom)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top