Menu

Kasus Covid-19 Makin Mengkhawatirkan, Mulai 9 November, Baralek Dilarang

  Dibaca : 102 kali
Kasus Covid-19 Makin Mengkhawatirkan, Mulai 9 November, Baralek Dilarang
Hendri Septa, Plt Wali Kota Padang

AIAPACAH, METRO
Pemko Padang kembali melarang masyarakat untuk melaksanakan pesta pernikahan (baralek), baik di gedung, convention center ataupun di rumah. Aturan ini mulai berlaku pada 9 November 2020 mendatang. Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pesta perkawinan cukup melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), rumah ibadah, atau di rumah. Yaitu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Larangan pesta pernikahan itu tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 870.743/BPBD-Pdg/X/2020 tentang Larangan Pesta Perkawinan dan Batasan Bagi Pelaku Usaha. Surat edaran itu ditandatangani Plt Wali Kota Padang, Hendri Septa.

Plt Wali Kota Padang, Hendri Septa mengatakan, larangan mengadakan pesta perkawinan tersebut mengingat semakin tingginya kasus penyebaran Covid-19 di Kota Padang. “Setelah dilakukan pengamatan dan pengawasan maka kita putuskan untuk meniadakan pesta perkawinan terhitung mulai 9 November 2020,” tukas Hendri, Selasa (13/10).

Bagi masyarakat yang melanggar terang Hendri, maka aparat terkait akan membubarkan dan dikenai sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hendri mengungkapkan bahwa, dengan keluarnya SE Wali Kota tersebut maka Surat Edaran Wali Kota No. 870.392/BPBD-Pdg/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Pesta Perkawinan Dalam Masa Pola Hidup Baru resmi dicabut.

“SE Wali Kota ini akan ditinjau ulang kembali bilamana kasus Covid-19 sudah menurun atau dapat dikendalikan oleh Pemko Padang,” sebut Hendri.

Dalam surat edaran Nomor 870.743/BPBD-Pdg/X/2020 tentang Larangan Pesta Perkawinan dan Batasan Bagi Pelaku Usaha tersebut, ada enam poin yang disampaikan. Yaitu, melarang mengadakan pesta pernikahan baik di gedung, convention centre, dan di rumah terhitung sejak 9 November 2020. Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan cukup melaksanakan akad nikah di KUA, rumah ibadah, atau di rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Poin kedua yaitu bagi masyarakat yang melanggar ketentuan poin satu akan dibubarkan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturaan perundang-undangan.

Poin ketiga ialah, bagi pelaku usaha, khususnya kafe/restoran/rumah makan/karaoke/bar, diperbolehkan beraktivitas dengan ketentuan jumah kursi/tempat duduk 50 persen dari kapasitas ruangan. Kemudianj membuat pembatas/jarak antara kursi atau tempat duduk dengan tetap melakukan protokol kesehatan dan mengutamakan layanan bawa pulang.

Poin keempat yaitu, bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. Selanjutnya, denda adiministratif paling sedikit Rp 1,5 juta dan paling banyak Rp 2,5 juta.

Poin kelima, mencabut Surat Edaran Wali Kota Nomor 870.392/BPBD-Pdg/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Pesta Perkawinan Dalam Masa Pola Hidup Baru resmi dicabut. Poin terakhir, dalam hal penyebaran Covid-19 sudah menurun atau dapat dikendalikan, maka Pemko Padang akan meninjau surat edaran ini.

Sebelumnya, meski di masa pandemi, Pemko Padang masih memperbolehkan warga baralek. Berdasarkan Perwako No. 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Covid-19 untuk pelaksanaan sosial dan budaya, khususnya pesta pernikahan/perkawinan harus memenuhi persyaratan. Antara lain, memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 persen dari kapasitas tenda apabila diadakan di rumah dengan penerapan ketat di pintu masuk.

Kemudian, setiap orang yang melaksanakan dan menghadiri pesta perkawinan wajib menggunakan masker. Menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun pencuci tangan di depan pintu masuk. Melakukan cek suhu tubuh dengan menggunakan thermogun, menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan atau lokasi.

Kemudian, membersihkan tempat pesta dengan melakukan penyemprotan disinfektan sebelum acara dimulai dan menjaga jarak dengan orang atau pengunjung. Masyarakat yang akan membuat pesta agar membuat surat pernyataan untuk mematuhi protokol kesehatan. Disarankan untuk konsumsi menggunakan nasi kotak atau bentuk lain yang dapat mengurangi interaksi pengunjung pesta.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk meniadakan kegiatan hiburan pada malam hari karena berpotensi mendatangkan banyak orang, sehingga sulit dalam menerapkan jaga jarak. Lalu terakhir, masyarakat yang mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, bersin, nyeri tenggorokan, sesak napas dilarang menghadiri pesta pernikahan. (ade/uki)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional