Menu

Kartu Prakerja Semester II, Belanja APBN Berikutnya

  Dibaca : 88 kali
Kartu Prakerja Semester II, Belanja APBN Berikutnya
Afrina Yenti, SE, PKAPBN Ahli Pertama BNN Kota Payakumbuh

Indonesia saat ini berada di situasi jalan yang kurang kondusif. Di satu sisi penerimaan negara rentan berada di bawah target, namun di lain pihak kemungkinan membengkaknya pengeluaran negara juga cukup besar. Pada dasarnya, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di masa krisis akan mempertimbangkan beberapa sasaran strategis, yakni mengurangi dampak negatif krisis terhadap masyarakat berpen­dapatan rendah dan rentan, pe­nge­lolaan kesehatan yang lebih baik serta mengupayakan pemuli­han pembangunan ke jalur semu­la.

Pemerintah melalui APBN 2021 berusaha dengan keras untuk dapat mendorong ekonomi na­sional dapat keluar dari jurang resesi. Dengan berbagai alokasi belanja yang ada diharapkan dapat menunjang target pertum­buhan ekonomi sekaligus mena­ngani kesehatan dengan lebih baik serta mengurangi dampak menu­runnya kinerja dunia usaha akibat pandemi yang berkepanjangan. Hal tersebut karena konsumsi pemerintah melalui belanja bisa menjadi daya ungkit yang kuat, terutama saat konsumsi swasta dan rumah tangga menurun.

Presiden kembali memberikan pengumuman resmi, Pemberla­kuan Pembatasan Kegiatan Ma­sya­rakat (PPKM) Darurat. Khusus Pulau Jawa dan Bali. Terhitung mulai 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Keputusan diambil seiring melonjaknya kasus penyebaran Covid-19 serta ganasnya varian Delta yang melanda Indonesia dan negara lainnya. Keputusan PPKM Darurat diambil setelah Kepala Negara berdiskusi dengan menteri hingga para ahli. Tujuannya mene­kan tingginya kasus aktif Covid-19 di tanah air.

PPKM Darurat membatasi se­gala aktivitas masyarakat. Berba­gai tempat yang berpotensi me­nim­bulkan kerumunan ditutup sementara. Pusat perbelanjaan dibatasi operasionalnya. Perja­lanan ke luar kota diperketat persyaratannya. Masyarakat diim­bau tetap di rumah jika tidak ada kebutuhan mendesak.

Bersamaan dengan pemba­tasan gerak masyarakat, peme­rintah menyediakan bantalan sosial. Termasuk insentif yang akan diberikan saat kebijakan PPKM Darurat berjalan. Tujuannya meringankan beban masyarakat tertentu di wilayah yang terkena PPKM Darurat.

Saat ini Pemerintah kembali memperpanjang pendaftaran program Kartu Prakerja pada semester II tahun 2021 seiring dengan diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021. Sasarannya untuk 2,8 Juta Peserta. Data yang dikantongi Menteri Keuangan, Sri Mulyani, per 30 Juni 2021, realisasi penyaluran Kartu Prakerja mencapai Rp10 triliun. Diklaim sudah diterima oleh 2,8 peserta. Menteri Keuangan (Men­keu) Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan dana dari APBN sebesar Rp10 triliun untuk 2,8 juta peserta program Kartu Prakerja semester ke II ini.

Menurutnya semua kebijakan ini dilaksanakan dalam kerangka implementasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) secara nasional, di mana telah dialokasi­kan anggaran dalam APBN tahun 2021 sebesar Rp 699,43 triliun untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, duku­ngan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha.

Program Kartu Prakerja meru­pakan program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi para pekerja atau buruh yang diru­mahkan, pencari kerja, serta pela­ku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan dan/atau mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19 serta pekerja yang membutuhkan pe­ning­katan kompetensi.

APBN yang semula berperan dalam perekonomian masyarakat luas diantaranya menjaga kes­tabilan keuangan negara dengan mengatur jumlah uang yang bere­dar, membantu meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat, membantu alur distri­busi pendapatan, meningkatkan investasi pada masyarakat dan meningkatkan lapangan kerja, menyebabkan APBN sebagai pe­do­man pengelolaan penerimaan dan belanja negara dilevel na­sional tersebut membutuhkan Fleksibilitas dan efektifitas yang sangat besar karena ketidak­pastian kebutuhan penanganan Covid-19 masih sangat tinggi.

Dalam menangani dan me­ngantisipasi PPKM Darurat ini, APBN 2021 tetap fleksibel dan memberikan dukungan penuh. Dalam hal ini, persoalannya bukan pada ketersediaan anggaran tapi kecepatan untuk pelaksanaan karena dihadapkan pada keinginan untuk membuat tata kelola yang makin baik dan juga makin tepat dari sisi targetnya.

Tak hanya menjadi instrumen utama bagi pemulihan ekonomi nasional, APBN 2021 juga dapat menjadi momentum transisi me­nu­ju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap untuk menyele­saikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, sosial yang dihadapi Indonesia. Selain itu, APBN 2021 tersebut juga dapat menjadi momentum bagi peme­rintah untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka menata kembali alokasi sumber daya ekonomi nasional agar lebih efi­sien dan efektif untuk tahun-tahun yang akan datang.

Program Kartu Prakerja hadir untuk menjawab dua tantangan besar dunia ketenagakerjaan, yakni terbatasnya lapangan kerja serta rendahnya produktivitas akibat ‘skill gap’ antara kebutuhan pasar kerja dan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan profil 135 juta angkatan kerja kita dengan 90 persen di antaranya belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat.

Ketika beban APBN yang sa­ngat berat dalam rangka mendu­kung proses pemulihan pereko­nomian nasional pada tahun 2021. Program Kartu Prakerja bagi pe­nerima diharapkan benar- benar dapat memberikan manfaat yang besar dan dapat menjaga tingkat ekonomi dalam negeri. (***)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional