Close

Kanwil Kemenkum HAM: Jangan Sampai Kecolongan

RAPAT—Kepala Kantor Kemenkum HAM R. Andika Dwi Prasetya, Bc.I.P., S.Pd ingatkan Tim Pora saat rapat pengawasan orang asing.

LIMAPULUH KOTA, METRO–Kepala Kantor Wila­yah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Suma­tera Barat R. Andika Dwi Prasetya, Bc.I.P., S.Pd me­ngingatkan Tim Pengawasan Orang Asing (PO­RA) yang ada di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan sinergitas dalam melakukan pengawasan terhadap orang a­sing yang masuk maupun melintas di Indonesia, khususnya orang asing yang berasal dari 19 Negara yang telah diperbolehkan masuk ke Indonesia di Masa Pandemi Covid-19.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai hal negatif terkait kebe­radaan orang asing yang melintas maupun menetap, terutama dalam menjaga stabilitas Negara Indonesia. Di Indonesia pintu masuk bagi 19 Negara yang telah diizinkan masuk ke Indonesia tersebut adalah di Pulau Dewata Bali dan Kepulauan Riau.

Hal tersebut diungkapkan Andika usai membuka secara resmi kegiatan Pengawasan Orang Asing tingkat Kabupaten Lima­puluh Kota dengan tema Aplikasi Pelaporan Orang Asing Versi 2 (APOA V.2) dan Pemberian Izin Masuk Bagi WNA Pada Masa Pandemi Covid-19 yang digelar Kamis (28/10) di salah satu Aula Hotel Di Kawasan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Ti­mur.

” Iya, dengan telah diizinkannya 11 Negara masuk ke Indonesia di masa Pandemi Covid-19 melalui dua pintu masuk, kita me­ngingatkan Tim Pora yang ada di wilayah kerja Kemenkumham Sumbar untuk meningkatkan sinergitas dalam melakukan pengawasan. Jangan sam­pai kita kecolongan,” ujar Kepala Kantor Wila­yah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Suma­tera Barat R. Andika Dwi Prasetya, Bc.I.P., S.Pd di­dampingi Kepala Divisi Keimigrasian, Syamsul Efendi Sitorus serta Kepala Imigrasi Kelas II Non TPI Agam, Qriz Pratama.

Andika yang sebelumnya bertugas di Banten itu juga menambahkan, pembentukan Tim PORA oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk memelihara stabilitas Nasional. Saat ini menurut nya di Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan daerah perlintasan Sumbar-Riau ter­dapat 14 orang untuk izin tinggal orang asing, itu belum termasuk izin wisata.

“Di Kabupaten Lima­puluh Kota yang merupakan salah satu pintu masuk Sumbar dari data ta­hun 2021 terdapat 14 o­rang asing dengan izin tinggal,” ucapnya.

Sementara Bupati Li­ma­puluh Kota yang diwakili Asisten I Dedi Permana menyebutkan bahwa ra­pat Tim Pora yang digelar sangat berperan dalam melakukan koordinasi da­lam hal pengawasan terhadap orang asing, se­hingga nantinya bisa menyamakan pemahaman da­lam penanganan berbagai hal terkait kebe­ra­daan orang asing di dae­rah dengan 13 Kecamatan itu.

“Dengan Rapat Pengawasan orang asing yang digelar kita bisa saling berbagi informasi terbaru sekaligus ajang koordinasi dan berkolaborasi dan elaborasi, sehingga lebih mantap lagi kedepannya dalam melakukan pengawasan,” ucap Dedi.  Ke­giatan yang digelar secara berkala oleh Imigrasi Ke­las II Non TPI Agam itu diikuti sejumlah kepala OPD, Camat dan sejumlah unsur lainnya. (uus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top