Close

Kanwil DJP Sumbar Jambi Gelar Media Gathering, Peranan Media Penting di Detik-detik Akhir Penerimaan Pajak

MEDIA GATHERING VIRTUAL— Kanwil DJP Sumbar Jambi mengadakan Media Gathering secara virtual, Rabu (17/11) yang dihadiri langsung Kepala Kanwil DJP Sumbar Jambi Lindawaty serta puluhan jurnalis dari media cetak, online, dan juga radio.

KHATIB, METRO–Sebagai apresiasi atas kinerja media massa yang selama ini turut membantu membentuk citra positif Direktorat Jenderal Pajak (DJP, Kanwil DJP Sumbar Jambi mengadakan Media Gathering seca­ra virtual, Rabu (17/11). Kepala Kanwil DJP Sumbar Jambi Lin­dawaty menyebut, jika pe­ranan media massa men­­jadi sangat penting dalam pen­capaian target pajak dan ju­ga memberikan informasi un­tuk masya­ra­kat.

“Terima ka­sih untuk teman-teman war­ta­wan, ka­re­na su­dah membantu DJP da­lam meng­­infor­ma­si­kan seputar pajak selama ini kepada ma­sya­­rakat,” kata Lindawaty, dalam sambutannya. Da­lam kesempatan itu, Lindawaty didampingi Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hu­bungan Ma­syarakat (P2Hu­mas) Marihot Pahala Siahaan.

Ia juga menyebut ta­hun anggaran 2021 yang hanya bersisa 1,5 bulan lagi, maka diharapkan du­kungan dari media untuk pencapaian target pajak hingga detik-detik terakhir di penghujung tahun.

Di tengah kondisi yang penuh tantangan dengan adanya pandemi virus Co­vid-9, Kanwil DJP Sumbar Jambi akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Kabid P2Humas Kanwil DJP Sumbar Riau Marihot Siahaan, menyebut media gatjering rutin dilaksanakan setiap tahun ini, bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan serta sinergi kuat antara DJP dan media-media di wilayah Sumbar dan Jambi. Sejak tahun 2020, media gathering harus dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom, karena pandemi Covid-19.

“Dengan ga­thering ini semoga ada hu­bungan erat dan sinergi kuat antara DJP dan media sehingga tercipta publikasi kuat dan Indonesia maju. Meski pan­demi, dukungan ka­wan-ka­wan ka­mi butuhkan,” sebut Ma­­­rihot.

Menurut dia, media punya peran penting dalam mem­­­pu­bli­kasi­kan program DJP. Terlebih da­lam kondisi pan­demi, di ma­na pelayanan secara tatap mu­ka langsung di kantor pajak dibatasi, maka masyarakat me­­­merlukan in­for­masi per­pa­jakan yang memadai di media massa, baik cetak, media online, radio.

Diketahui, pandemi Covid-19 ber­dam­pak serius ter­hadap kondisi pere­ko­no­mian bang­sa. Pemerintah melalui DJP telah me­ng­­­­ge­lon­tor­kan insentif pa­­jak yang bisa dimanfaatkan hingga Desember 2021.

“Kita berharap melalui media, informasi terkait insentif pajak hingga peraturan perpajakan yang baru bisa segera tersampaikan kepada masyarakat dengan baik,” ulas Marihot.

UU HPP

Dalam media gathering tersebut, Kanwil DJP juga menyampaikan sejumlah informasi penting dan terbaru. Yakni, tentang UU HPP yang telah resmi diterbitkan pemerintah antara lain mengatur perubahan ketentuan tarif PPh dan PPN, NIK menjadi NPWP, serta program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid II. Untuk diketahui, Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP.

Salah satu narasumber dalam media gathering kemarin, Penyuluh Kanwil DJP Sumbar Jambi, Gusfahmi menjelaskan, UU HPP merevisi sejumlah UU, yakni aturan terkait Pajak Penghasilan, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Cukai, serta Pajak dan Retribusi Daerah.

Dijelaskan Gusfahmi, dengan pengesahan RUU HPP, lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh) teren­dah 5 persen dinaikkan menjadi Rp60 juta dari sebelumnya Rp50 juta, sedangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap. Kenaikan batas lapisan (layer) tarif terendah ini memberikan man­faat kepada masya­ra­kat berpenghasilan rendah dan menengah untuk mem­bayar pajak lebih ren­dah dari sebelumnya.

Di sisi lain, pemerintah mengubah tarif dan menambah lapisan (layer) PPh orang pribadi sebesar 35 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar. Perubahan-perubahan ini ditekankan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada ma­syarakat berpenghasilan menengah dan rendah, termasuk pengusaha UM­KM orang pribadi maupun UMKM badan, dan bagi orang pribadi yang lebih mampu harus membayar pajak lebih besar.

RUU HPP juga menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22 persen untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari PPh dengan te­tap dapat menjaga iklim investasi.

RUU HPP juga mengatur perluasan basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan melakukan pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN. Barang kebutuhan pokok yang sa­ngat dibutuhkan masyara­kat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya akan dibe­ri­kan fasilitas dibebaskan PPN.

Sementara itu, pemerintah juga menetapkan tarif tunggal untuk PPN. Kenaikan tarif PPN disepakati untuk dilakukan secara bertahap, yaitu menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 dan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025. Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi masya­ra­kat dan dunia usaha yang masih belum sepenuhnya pu­lih dari dampak pandemi Covid-19. (ren)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top