Menu

Kadin Minta Pemko Kota Padang Batalkan SE Operasional Kafe

  Dibaca : 54 kali
Kadin Minta Pemko Kota Padang Batalkan SE Operasional Kafe
Maidestal Hari Mahesa Wakil Ketua Kadin Padang

PADANG, METRO–Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Padang mendesak Pemko Padang untuk segera memba­talkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang Nomor 870.364/BPBD-Pdg/V/2021 soal jam operasional ru­mah makan, restoran, kafe, mall dan usaha lainnya.

Wakil Ketua Kadin Padang, Maidestal Hari Mahesa mengatakan, SE Wako sudah membuat gaduh di masyarakat. Sebab, ia menilai SE itu diterbitkan tanpa pertimbangan dan kondisi dunia usaha di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Apakah Wali Kota Padang Hendri Septa menge­luarkan surat tanpa mem­pertimbangkan, mengkaji dan melihat kondisi dila­pangan?,” katanya.

Terkait pelaksanaan SE tersebut, pria yang akrab dipanggil Esa ini mem­per­tanyakan sejumlah hal, salah satunya yakni sosi­ali­sasi pelaksanaan protokol kesehatan, pembentukan tim gabungan untuk pene­gakan prokes, serta pene­tapan sanksi pelanggaran prokes sesuai Perda bagi tempat hiburan maupun sarana kuliner yang tidak menyediakan kelengkapan kebersihan.

“Lalu apa guna studi banding dan habiskan bia­ya hingga miliaran untuk lainnya mengenai antisi­pasi penanganan Covid-19?,” ujar Esa.

Kemudian soal pela­rangan itu pula ia juga me­sinyalir SE ini menjadi cikal bakal penetapan jam ma­lam di Kota Padang. “Kalau malam dilarang, kenapa siang tidak dilarang juga?,” ucap dia.

Surat edaran ini, menu­rut­nya jelas berpotensi menciptakan gaduh karena bersinggungan dengan ak­­ti­vitas masyarakat yang sedang mencari nafkah, serta potensi prakiek pe­me­rasan yang bisa saja dila­kukan oleh oknum ke­pada pemilik usaha dengan menggunakan SE ini.

Selanjutnya Esa kemu­dian mempertanyakan efek­­­­­­tifitas pelaksanaan pe­nu­tupan usaha dengan kon­­­sep jam malam ter­sebut untuk kegiatan mas­yarakat.

“Apakah efektif dengan penutupan dan diber­laku­kannya jam malam pada kegiatan usaha masya­rakat tersebut?,” tukas pria yang juga Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Mu­da Indonesia (HIPMI) ini.

Ia menyarankan agar Pemko mencabut kebi­ja­kan-kebijakan yang tidak bisa dilaksanakan secara konsisten dan ma­lah akan berdampak ke­pada wiba­wa Pemko Pa­dang sendiri yang saat ini dipimpin Wali Kota Hen­dri Septa.

“Janganlah bikin aturan yang jika pun akan dite­rap­kan tapi tidak mampu dan konsisten da­lam pene­ra­pan­nya,” te­gas­nya.

Esa sendiri sebagai to­koh pengusaha mengaku sudah banyak menda­pat­kan keluhan dari pelaku usaha kafe, rumah makan dan restoran terkait kebi­jakan Pemko Padang.

“Dan juga banyak para pelaku usaha rumah ma­kan, kafe, dan juga bahkan pedagang kaki lima yang bertanya kepada kami ten­tang surat “ngasal” ini, me­reka sangat sayangkan surat edaran yang dike­luarkan ini. Semoga wali kota kembali keluarkan surat edaran baru untuk memperbaikinya, agar ke­re­sahan bagi para pe­da­gang ini tidak berdam­pak juga kepada popularitas uda Hendri Septa sebagai wali kota,” jelasnya.

Pertanyaan dan kelu­han dari Esa ini juga di­amini oleh salah satu pe­ngu­saha kafe di Kota Pa­dang, AF. Ia menilai kegia­tan operasi penerapan pro­kes dan operasional tem­pat usaha ini cende­rung tidak memikirkan na­sib pengusaha.

“Dengan pengurangan jam operasional ini oto­matis mengurangi om­zet kami. Ketika omzet kami berkurang, kami ha­rus me­motong gaji karya­wan, bagaimana nasib me­reka? Apalagi karyawan yang sudah berkeluarga,” papar dia.

Di sisi lain, ia juga mem­­pertanyakan kondisi pro­kes petugas yang me­lak­sanakan razia. “Di sini, setiap tamu kami wajibkan untuk pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan, tempatnya sudah kami se­dia­kan untuk keleng­kapan prokes ini. Tapi saat razia, petugas tampak malah tidak melaksanakan pro­kes,” sebut dia.

“Saat razia, petugas enak saja menyentuh ta­mu-tamu tanpa mencuci tangan dan prokes yang jelas. Jangan malah nanti saat kami patuh aturan, dan kenyamanan tamu kami, virus itu datang ma­lah dari petugas yang ra­zia. Sudah saatnya peme­rintah meninjau ulang atau bahkan membatalkan SE ini,” tutupnya.

Menanggapi hal ter­sebut, Kepala Bagian Ope­rasi (Kabag Ops) Polresta Padang, Kompol Andi Par­ningotan Lorena menga­takan bahwa pihaknya dan Pemko Padang telah me­lak­sanakan penegakan atu­­ran sesuai dengan pro­se­dur berlaku. Bagi yang baru pertama kali me­lang­gar, ulasnya, akan dike­nakan sanksi denda sebe­sar Rp100 ribu, kemudian yang dua kali, dendanya Rp250 ribu.

“Hampir disetiap kami melaksanakan operasi yus­tisi (Covid-19), tentunya pelanggar dilakukan tes swab, kemudian jika ada yang reaktif, akan diuji kembali sebelum dipas­tikan benar-benar positif,” tuturnya. (heu/rom)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional