Menu

Jumlah RTLH Capai 136.182 Unit, Pemukiman Kumuh makin Bertambah di Sumbar

  Dibaca : 142 kali
Jumlah RTLH Capai 136.182 Unit, Pemukiman Kumuh makin Bertambah di Sumbar
Audy Joinaldy

PADANG, METRO–Wakil Gubernur Su­ma­tera Barat (Wagub Sumbar) Audy Joinaldy menilai, upaya untuk menyediakan rumah layak huni bagi ma­syarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Sumbar masih meng­ha­dapi banyak tantangan.

“Secara akumulasi s­e­jak tahun 2016 sampai ta­hun 2020, di Sumbar seti­daknya terdapat 42.219 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani. Sedangkan menurut data yang terekam terakhir, jumlah RTLH yang tersisa pada tahun 2020 sebanyak 136.182 unit,” katanya da­lam Rapat Koordinasi (Ra­kor)Program Perumahan dan Kawasan Permu­ki­man, Kamis (17/6) di Padang.

Artinya, kata Audy Joi­naldy, masih terdapat ku­rang lebih tiga kali lipat jumlah rumah yang harus dibenahi, bila diban­ding­kan dengan yang telah tertangani sampai saat ini.

Ia menambahkan per­mu­kiman kumuh menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum ter­penuhinya RTLH bagi ma­syarakat. Meski jumlah masyarakat miskin terus berkurang, tetapi jumlah pemukiman kumuh ter­nyata bertambah.

“Hal itu disebabkan o­leh masih banyaknya peru­mahan yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, serta rendahnya kualitas hunian bagi mereka,” ung­kapnya.

Audy Joinaldy juga me­ngatakan, di Sumbar, ka­wasan kumuh kewenangan Provinsi Sumbar (10 – 15 ha) berjumlah 1.021 ha yang berada di 79 kawasan.

Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemprov Sumbar mem­­punyai arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dengan melaksanakan pen­cegahan dan peningkatan kualitas kawasan peru­ma­han kumuh dan per­mu­kiman kumuh. Upaya ini dilakukan dengan strategi penyusunan dokumen ren­cana aksi penataan ka­wasan permukiman ku­muh.

“Tantangan lain dalam mewujudkan pemenuhan hunian bagi seluruh ma­syarakat adalah dalam hal pembiayaan perumahan. Salah satu upaya peme­rintah untuk menangani persoalan itu adalah de­ngan menjalin kerjasama dengan bank umum dan bank pembangunan dae­rah,” katanya.

Audy Joinaldy juga me­nga­takan, dari sisi kelem­bagaan, dukungan untuk bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (P­KP), dalam bentuk kebija­kan dan dokumen pe­ren­canaan juga belum mema­dai.

Padahal, produk peren­canaan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RT­RW), rencana pemba­ngu­nan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP), mau­pun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh per­kotaan (RP2KPKP) sangat penting dalam upaya pe­ngembangannya.

“Mudah-mudahan mo­men ini bisa menjadi ajang sharing informasi dan me­nambah khazanah wawa­san kita demi terciptanya penyelenggaraan peru­mahan yang berkualitas dan pro aktif,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sumbar, Era Sukma mengatakan rakor yang digelar merupakan yang pertama tahun 2021 dengan mengundang pi­hak-pihak yang terkait erat dengan perumahan rak­yat.

Rakor itu digelar sela­ma tiga hari 16-18 Juni. Selain untuk membahas persoalan dan tantangan yang dihadapi. Rakor juga diharapkan meningkatkan sinergisitas antara peme­rintah kabupaten/kota, Pem­prov Sumbar dan pemerin­tah pusat untuk menang­gulangi tantangan terse­but.(fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional