Menu

JOKOWI, MINANG DAN MENANG

  Dibaca : 1600 kali
JOKOWI, MINANG DAN MENANG
H Febby Datuk Bangso
Kalau dipikir-pikir benar, apa salah Jokowi kepada ini nagari? Lihatlah, betapa kebencian terhampar bagai sebuah panggung bertabuh genderang bak mau perang saja. Narasi-narasi yang mengapung sungguh mengoyak tali jantung. Bahasa yang dilontarkan jauh dari keindahan. Jauh dari kebenaran. Kebencian yang tak logis ini adalah keprihatinan pilu dari sebuah fanatisme buta yang menyesatkan kita.
Jangan dulu keburu malas, membaca dan mendengarkan ini.
Mari kita menjernihkan pikiran memutihkan hati tanpa marah-marah!
Mengapa  membenci Jokowi, sanak? Apa ada kebijaksanaan Jokowi yang melukai ini nagari?
Hmm…
Di saat orang memberikan kasih sayang berlebih, di saat orang memberikan  perhatian dan kepedulian berlebih, lalu kita membalasnya dengan segenap rasa benci yang berlebih pula. Apakah ini yang disebut dengan anomali pikiran yang mengabaikan hati? Kalaulah ini sebuah sandiwara kesedihan, saya akan memberinya judul “Benci Dibalas Cinta”.
Mari kita buka lembaran kelat pada Pilpres 2014 lalu. Hasil Pemilu di Sumbar, Jokowi JK memperoleh suara hanya 23,1 persen  dan pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 76,9 persen yang merupakan prosentase tertinggi di Indonesia.
Sekalipun Jokowi-JK kalah telak,  justru Jokowi-JK membalasnya dengan tanda cinta pada Sumatera Barat bukan dengan balik membenci Sumatera Barat atau “meminggirkan” nagari ini dari segala dinamika pembangunan.
Dengan lapang hati, Jokowi berkunjung berkali-kali ke nagari kita. Tiap kunjungan, selalu saja membawa berkah pembangunan untuk propinsi yang sangat kita cintai ini. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat gelontorkan dana pembangunan untuk Sumbar lebih Rp 1 Triliun.
Ketika Jokowi berbuat baik untuk nagari ini, masih saja ada yang menyela, ” Ah, itukan duit Pemerintah, bukan duit Jokowi”.
Ondeh Mak, oi, bagaimana bisa anggaran itu meluncur kemari tanpa adanya kebijaksanaan dari seorang Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden kita. Ditambah lagi dengan anggaran ratusan miliar untuk pembangunan infrasutruktur jalan di daerah kita ini. Maka muluslah  Jalan Nasional Padang – Painan – Lunang Silaut – Batas Bengkulu. Makin tampak tanda cinta itu ketika dikucurkannya dana Rp 50 Miliar untuk jalan Mandeh.
Mengapa masih membenci Jokowi di atas mulusnya Jalan nasional Padang – Lubuk Selasih – Alahan Panjang- Muaro Labuh- Abai – batas Jambi. Jalan nasional Padang-Solok – Sawahlunto- Sijunjung – Dharmasraya Batas Jambi.  Anggunnya jembatan Sungai Dareh seanggun jembatan Ampera Palembang, tidakkah kita pandang sebagai salah satu tanda kasih sayang?
Ondeh Mande kanduang….
Sudah begitu, masih ada cecat kata yang seolah ditikamkan di atas pembangunan jalan-jalan kehidupan ekonomi kita.
“Ah, kami kan tidak makan infrastruktur. Kami tidak makan jalan”
Sehabis-habis angguk, mengapa geleng juga yang tiba?
Tiba-tiba, putuslah jembatan di Kayutanam. Ribut dan heboh bergema. Macet jalan, macet perekonomian. Lancar jalan, kencang berputar rodak perekonomian; sekalipun kita tidak makan jalan.
Bukan tiba-tiba, Pemerintah Pusat yang notabenenya atas kebijaksanaan Jokowi, maka jembatan putus itu hanya dalam rentang waktu kurang sepekan, selesai sudah dengan pembangunan jembatan sementara. Ligat.Cepat!
Olala. Masih ada juga suara tanpa tanda syukur bergema: ” Ah, itukan sudah kewajiban Pemerintah!”
Tanda cinta Jokowi tak pernah surut pada ini nagari, sekalipun suara-suara ‘ketakpuasan’ terus bergema. Entah dari hulu pikiran siapa. Rasa kebencian itu seperti dijalarkan ke telinga orang banyak. Sehingga, sesuatu yang sebenarnya adalah salah kalau terus-terusan dipasakkan ke anak telinga, maka telinga yang lain pun menyerah. Semula, ikut-ikutan. Lama-lama menjadi seorang militan. Maka potensi  fanatisme buta tumbuh bagai berpupuk ujaran kebencian dan fitnah segala rupa.
“Mereka” (saya beri tanda kutip), seperti tak peduli pada betapa semaraknya pembangunan Jalan Nasional Padang-Pariaman-Agam-Pasaman Barat-Ujung Gading-,Batas Sumut. Jalan nasional Kabuparen 50 Kota-Pangkalan-Batas Riau.
Mereka ( saya lepas tanda kutipnya) seperti tak peduli pada sejumlah pembangunan irigasi bernilai ratusan miliar yang termanfaatkan untuk irigasi di Batang Anai, Batanghari, Batang Kuranji, Batang Tarusan, Batang Antokan, Batang Sumpur dan lainnya. Bermiliar rupiah sudah dana yang mengucur kemari untuk pembangunan embung, air baku dan penahan tebing di beberapa kota dan kabupaten kita. Bermiliar untuk pekerjaan krib Pantai untuk Padang, Padang Pariaman, Pasaman Barat dan Painan. Termasuk juga puluhan miliyar untuk pemerliharaan.
Betapa besarnya pula alokasi dana untuk Rumah Susun di Unand, UNP, Sijunjung, Padangpanjang dan Painan. Lihatlah, betapa cantiknya kawasan Batang Arau Padang yang menjelma jadi objek wisata keluarga. Kawasan ini dulu, dikenal kumuh! Kini? Indah, kawan. Ratusan miliar rupiah, Pemerintah Jokowi mengucurkan dana untuk membangun infrastruktur pasar di kota Bukittinggi.
Propinsi kita ini tidak kaya. PAD kita tidak banyak. Sumber daya alam kita, belum memadai untuk menjadi propinsi mandiri.  Tanpa dukungan APBN , niscaya ; ekonomi dan pembangunan kita lumpuh.
Ada apa dengan nagari kita ini?
“Manga lo awak ka tagantuang bana ka Jokowi. manga lo awak ka tagantuang bana ka Pemerintah Pusat?”
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, beberapa waktu yang lalu menulis di kolom Komentar halaman 1 Harian Singgalang. Irwan Prayitno yang pada Pilpres 2014 dikenal sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta  untuk Sumatera Barat itu, menjuduli tulisannya tersebut dengan : “Minang dan Jokowi”.
Irwan memulia tulisan dengan mengutip lembaga survey Indikator Politik Indonesia. Survey yang dilakukan pada 18-29 Januari 2016 tersebut mengungkapkan, warga dari etnis Minang yang puas terhadap kepemimpinan Jokowi 36,1 persen dan yang kurang puas 63,9 persen. Tulis Irwan, angka ini langsung mengingatkan kita kepada hasil pemilu presiden 2014 di Sumbar di mana pasangan Jokowi-JK memperoleh suara 23,1 persen dan pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 76,9 persen yang merupakan prosentase tertinggi di Indonesia.
Selanjutnya, dalam tulisan itu Irwan mempertanyakan, “Apakah ketidakpuasan ini berarti Jokowi melakukan diskriminasi terhadap orang Minang? Mengapa etnis lain tingkat kepuasannya tinggi? Mengapa hanya etnis Minang yang tingkat kekurangpuasannya tinggi?”
Pada tulisan itu Irwan menjawab sendiri dengan bahasa terang dan jelas. Tulis Irwan, tidak ada diskriminasi yang dilakukan Jokowi selaku presiden kepada masyarakat Sumbar.
Kalau begitu, kita bertanya, salahnya Jokowi pada daerah ini apa?
Irwan melanjutkan tulisannya dengan menuliskan: “Salah satu hal yang bisa menjawab pertanyaan tadi adalah budaya yang ada pada orang Minang ketika melihat pemimpin yang biasa disingkat 3T. T pertama adalah takah, yaitu performance, postur tubuh yang bagus, rupawan, gagah, penampilan yang menarik dan nampak berwibawa.
Menarik menyimak tulisan Pak Gubernur kita ini. Tulisnya: “Orang Minang akan melihat apakah seseorang memiliki ketakahan yang memadai yang diperlihatkan dari sikap, perilaku, tampilan, cara  bicaranya di depan publik atau cara menyampaikan pikiran melalui lisan dan tulisan, serta bagaimana gaya memimpinnya. Bagaimana bahasa tubuhnya dalam berkomunikasi di depan publik.T kedua adalah tageh yaitu tegas, berani, kuat, kokoh,  ber­pendirian dan muda.
Orang Minang akan melihat apakah seorang pemimpin itu mampu menjadi tumpuan harapan rakyatnya. T ketiga adalah ‘tokoh’.  Orang Minang akan menilai apakah seorang pemimpin layak untuk menjadi tokoh bagi mereka, mampu memberikan keteladanan, layak didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Ketokohannya juga diakui dalam skala yang lebih luas lagi. Keilmuannya juga sudah terbukti dan diakui, baik ilmu agama, adat, dan akademik. Sementara Jokowi sendiri tampil di publik dengan gaya “apa adan­ya” dan “dari sononya” dengan wajah yang ndeso serta cara bicara “rakyat kebanyakan” yang ternyata digemari oleh masyarakat Indo­nesia sehingga dalam pemilihan presiden 2014 lalu meraih suara terbanyak. Namun jika melihat 3T tadi, penampilan Jokowi rupanya kurang matchingdengan budaya yang ada pada orang Minang. Sehingga mayoritas rakyat Sumbar cenderung memilih Prabowo. Figur Prabowo dianggap lebih sesuai dengan selera orang Minang. Begitu juga pada pilpres 2 kali sebelumnya, SBY menang telak di Sumbar. Kecendrungan ini pun terjadi pada pilkada dan pemilu.”
Lama saya tercekat membaca tulisan Irwan. Terutama pada baris : “Namun jika melihat 3T tadi, penampilan Jokowi rupanya kurang matchingdengan budaya yang ada pada orang Minang. Sehingga mayoritas rakyat Sumbar cenderung memilih Prabowo.”
Sebelumnya Irwan menulis: ” T pertama adalah takah, yaitu performance, postur tubuh yang bagus, rupawan, gagah, penampilan yang menarik dan nampak berwibawa”.
Membaca Versi Irwan, dapat disimpulkan, ternyata ‘kesalahan’ Jokowi berada pada unsur 3 T.
Bila “takah” lebih didekatkan pada unsur “performance”, kita boleh saja bertanya. Apakah Jokowi berpostur tubuh bagus? Kalau bagus dalam hal ini lebih menilik kepada bobot badan, Jokowi diketahui berbadan kurus. Tapi tak tanggung-tanggung, betapa banyaknya orang-orang berbadan kurus yang mengubah wajah dunia. Irwan Prayitno juga bisa tergolong kurus, apakah Irwan Prayitno tak takah?
Rupawan? Apa definisi rupawan? Gantengkah? Soal ganteng, lebih menjurus kepada unsur relativitas. Berbadan kurus, lalu tidak takah, lalu apakah postur tubuh menentukan “wibawa”. Orang pintar pasti menilai bahwa kewibawaan dan kharismatik lebih dekat pada “kebijaksanaan” dan ” sikap” bukan bentuk tubuh.
Bagaimana dengan tageh versi Irwan Prayitno?
” T kedua adalah tageh yaitu tegas, berani, kuat, kokoh,  berpendirian dan muda. Orang Minang akan melihat apakah seorang pemimpin itu mampu menjadi tumpuan harapan rakyatnya”.
Apakah Jokowi tidak tegas? Karena ketegasan Jokowi makanya, selama ia menjadi walikota Solo ia ubah rupa kota ini menjadi kota yang “terbangun” dengan segala infrastruktur dan “kecerdasan”. Apakah Jokowi “berani”?.Karena keberanian Jokowi makanya saham Freeport berhasil diambil alih Pemerintah Indonesia. Pemimpin sebelumnya tak ada yang secara tegas dan berani bersikap merebut freeport dikuasai Indonesia. Sekalipun diancam Pemerintah AS, Jokowi tak pernah takut ‘digoyang’.
T selanjutnya versi Irwan adalah “tokoh”. Jelas Jokowi adalah seorang tokoh. Dua kali menjadi walikota, lalu menjadi Gubernur DKI, kemudian kini menjadi Presiden RI.
Tiga unsur itu tadi, ternyata dipenuhi Jokowi. Lalu apa lagi? Apalagi yang salah pada Jokowi?
Jokowi bukan boneka seperti yang difitnahkan banyak oknum kepada pribadinya, ia adalah jiwa bangsa !Jokowi bukan seorang komunis seperti yang difitnahkan banyak orang kepadanya. ia adalah seorang nasionalis sejati yang keturunannya jelas dan terang. Tak ada darah etnis bangsa asing yang mengalir di tubuhnya. Ia adalah 100% darah Indonesia. Dan ia adalah penganut Islam yang taat.
Jokowi bukan tokoh pemberang, apalagi pemburansang. Jokowi tokoh yang sangat rendah hati. Kita bangga memiliki seorang pemimpin yang sangat rendah hati dan bersahaja.
Rendah hati dan bersahajanya seperti  Jose Mujica Presiden Uruguay tahun 2010 – 2015. Ia dikenal karena gaya hidupnya yang sederhana dan kebijakan-kebijakan politiknya yang pro rakyat.Mujica dan istrinya bekerja sendiri sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan bercocok tanam bunga krisan untuk dijual.
Kesederhanaan dan kerendahhatian Jokowi seperti seorang Hugo Chavez. Presiden Venezuela tahun 1999 – 2013 .Hugo lahir dari keluarga miskin, membuatnya peka terhadap kepentingan rakyat yang mayoritas adalah rakyat miskin. Mirip dengan Jokowi, Hugo  juga melakukan reformasi agararia dengan membagikan tanah kepada rakyat, menjalankan program pembangunan rumah bagi rakyat, menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, menciptakan toko sembako murah, dan memberikan uang pensiun bagi lansia.
Kerakyatan, kesederhanaan dan kerendahan hati Jokowi mirip seperti Mahmoud Ahmadinejad, Presiden Iran ini. Jokowi dan Ahmadinejad sama-sama menempatkan diri bahwa  menjadi presiden itu tak lebih dari seorang pelayan. Sama dengan Jokowi, Ahmadinejad pada  banyak kesempatan ia juga tidak sungkan untuk bercengkrama dengan para petugas kebersihan di sekitar rumahnya dan kantor kepresidenan. Bahkan ia kerap membantu membersihkan beberapa tempat yang dianggap masih kotor.
Kesantunan, kebersahajaan dan keprorakyatan Jokowi sama dengan Nelson Mandela. Nelson Mandela dan Jokowi  dikenal sebagai pemimpin yang memiliki “hati yang luas’. Bayangkan saja ia dipenjara selama 27 tahun serta diperlakukan dengan tidak adil, namun ia tidak membalas dendam kepada musuhnya meskipun ia telah menjadi seorang presiden. Maka tidak heran jika sosoknya selalu jadi perhatian dunia. Begitu juga dengan Jokowi. Dunia mencatatnya!
Apalagi salah Jokowi? Diserang ia lebih banyak diam. Kalaupun menjawab, ia jawab dengan kerja dan kerja. Di saat ia sibuk bekerja, ia masih diserang juga dengan dituduh “menyerang”.
Jokowi, mengapa ditakuti? Yang pasti, ia anti korupsi !
Kabar-kabar bohong yang ditujukan pada Jokowi berseleweran di malam gelap di siang bolong. Fitnah, kejam memang. Berita hoaks tentang Jokowi bagai hujan deras jatuh ke bumi. Tapi, Jokowi tidak menggigil. Ia tidak pernah takut. Ia yakin, karena yakin benar!
Hoaks super konyol itu seperti, bila Jokowi menang, nanti Ma’aruf Amin akan digantikan dengan Ahok. Seterusnya, hoaks beredar, Ahok kemudian “menjatuhkan” Jokowi. Hahahaha, soal menjatuhkan dan menurunkan presiden bukan soal sederhana. Ada mekanismenya. Ada MPR/DPR-nya. Ada sidang paripurnanya. Dan anggota DPR/MPR itu banyak dan dari berbagai partai. Hoaks, Ahok menggantti Ma’aruf Amin di tengah jalan, sudah diklarifikasi oleh pihak Indopos yang memberitakannya. Kata pemimpin redaksinya,  Juni Armanto memberikan penjelasan terkait dimuatnya berita berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’ pada edisi Rabu 13 Februari 2019. Juni Armanto menjelaskan, kalau grafis yang memperlihatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggantikan posisi Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden diambil dari media sosial yang sedang viral. Pemberitaan itu dibuat juga untuk menangkal hoaks dari info grafis tersebut. Ternyata pemberitaan Indopos, justru untuk menyangkal Hoaks.
JOKOWI, MENANG DAN MINANGKABAU
Ini kenyataan terkini, 9 hasil survei dari pelbagai lembaga menunjukkan elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) selalu mengungguli Prabowo Subianto. Lembaga survei Indo Barometer menyimpulkan kebanyakan responden survei memilih Jokowi ketimbang Prabowo di Pilpres 2019. Survei Poltracking pada 27 Januari-3 Februari 2018 menyatakan elektabilitas Jokowi 57% dan Prabowo 33,7%, yang tidak menjawab ada 8,7%. Survei Populi Center pada 7-16 Februari 2018 menunjukkan elektabilitas Jokowi 64,3% dan Prabowo 25,3%, yang tidak menjawab sebesar 10,4%. Indikator Politik melakukan survei pada 25-31 Maret 2018 dan hasilnya elektabilitas Jokowi 60,6% dan Prabowo 29,0%, yang tidak menjawab 10,4%.
Cyrus Network pada 27 Maret-3 April menyurvei elektabilitas Jokowi sebesar 64,0% dan Prabowo 29,8%, yang tidak menjawab 6,2%. Charta Politika mengadakan survei pada 13-19 April 2018, hasilnya elektabilitas Jokowi 58,8% dan Prabowo 30,0%, yang tidak menjawab 11,2%. Indo Barometer sendiri melakukan survei pada 15-22 April 2018, hasilnya elektabilitas Jokowi 50,4% dan Prabowo Subianto 27,5%, yang tidak menjawab 22,2%. Survei Indikator: Jokowi 57,0%, Prabowo 31,3%
Lembaga Alvara mengadakan survei pada 12-18 Agustus 2018, elektabilitas Jokowi terekam sebesar 57,3% dan Prabowo 36,8%, yang tidak menjawab sebesar 9,5%. LSI Denny JA menggelar survei pada 12-19 Agustus 2018, hasilnya Jokowi mendapat 53,6% suara responden dan Prabowo mendapat 28,8% suara responden, yang tidak menjawab 17,6%. Survei Y Publica mengadakan survei pada 13-23 Agustus 2018, Jokowi dipilih 53,9% dan Prabowo dipilih 28,8% responden, yang tidak menjawab ada 17,3% responden. Indo Barometer menyimpulkan, dari hasil survei sembilan lembaga di atas, rata-rata responden yang memilih Jokowi sebanyak 57,8% dan yang tidak memilih Jokowi 30,0%.
Ramai di kampanye, tidak menentukan tingkat kepemilihan. Ada yang bersorak, bunyinya; di mana saja Prabowo atau sandiaga Uno tampil, massa yang datang lebih banyak. Mereka kemudian bertanya, mengapa Prabowo bisa kalah  dalam keterpilihan di lembaga survey?
Bagusnya kita berkaca pada kisah Bernie Sanders yang calon presiden Amerika Serikat dalam pemilu 2016. Tiap Bernie Sanders berkunjung ke daerah dan berorasi, kerumunan orang yang datang jauh lebih banyak etimbang saingannya. Saat ia berkunjung  Washington Square, berkumpul jumlah massa hingga 27 ribu. Ketika ia  ke New Haven, kbanyaknya massa  hingga 14 ribu.
Hasilnya  Bernie Sanders bukan saja tidak terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Ia bahkan dikalahkan Hillary Clinton sebagai calon presiden yang harus dipilih oleh Partai Demokrat.
Denny JA menulis, Kisah banyaknya massa yang kumpul tapi kalah dalam pemilihan bahkan begitu menarik perhatian. Tamara keith mengangkatnya menjadi tulisan, dengan judul Campaign  Mistery: Why Don’t Bernie Sander’s Big Rally Lead to Big Wins. Mengapa aneka kunjungan Bernie Sanders yang dipenuhi massa tidak membawanya pada kemenangan.
Sudah banyak riset yang dibuat soal efek Rally ataupun fenomena Rally. Salah satunya dikemukakan oleh Pakar ilmu politik dari komunikasi dari University of Calfornia.
Ujarnya jumlah kerumunan yang datang pada calon presiden bukanlah prediktor yang baik untuk mengukur elektabilitas, bahkan popularitas calon. Massa yang datang itu tidak datang secara random, dan tidak bisa menjadi sampel yang baik untuk menggambarkan populasi.
Tulis Denny JA, massa yang datang itu umumnya dari segmen pemilih tertentu saja yang digerakkan oleh organizers. Penggerak massa itu bisa para aktivis yang militan atau kaum profesional. Keberhasilan mengumpulkan massa yang banyak lebih menunjukkan suksesnya para organizers, bukan cermin elektabilitas calon presiden.
Selanjutnya Denny JA bertanya, mengapa kerumunan yang datang dalam kunjungan Prabowo sangat banyak, juga kunjungan Sandiaga Uno, kok kalah dalam riset delapan lembaga survei mainstream?
Untuk kasus Prabowo dan Sandi, ada dua jawaban. Pertama adalah matematika biasa.Katakanlah sebanyak banyaknya yang kumpul dalam kunjungan Prabowo atau Sandi adalah 50 ribu massa. Ini juga sudah jumlah massa yang sangat dilebih- lebihkan.Katakanlah sudah terjadi total 500  kali kunjungan ke daerah. Jumlah 500  kalipun dilebih lebihkan. Itu artinya jika Sandi dan Prabowo serentak ke daerah sekali setiap hari, itu sama dengan 250 kunjungan dalam 250 hari. Sedangkan 250 hari itu total dari delapan bulan lebih. Sementara kampanye baru berlangsung 4-5 bulan.
Dijelaskan oleh Denny JA, dengan angka yang dilebih-lebihkan pun, total yang datang dalam Rally Prabowo dan Sandiaga Uno digabung menjadi satu itu sama dengan 50 ribu massa dikali 500 kali itu sama dengan 25 juta massa.Sementara total pemilih Indonesia adalah 190 juta. Total 25 juta massa itu hanyalah 14 persen dari total pemilih.
Sudah dikatakan dalam riset, yang datang pada event Rally itu bukan random yang dapat menjadi gambaran populasi. Bahkan angka yang dilebih-lebihkan itu masih 14 persen. Dalam riset di delapan lembaga survei mainstream bahkan perolehan Prabowo lebih besar dari 14 persen, yaitu 30-35 persen. Tapi masih kalah dibandingkan Jokowo yang memperoleh 53-58 persen.
Dari sisi matematika elementer itu sudah terjawab. Walau kerumunan yang datang banyak tapi belum cukup banyak untuk dibandingkan dengan populasi pemilih. Apalagi jika kita hitung bahwa yang datang pada Rally Prabowo dan Sandi tidak otomatis memilih mereka pula.
Denny JA  mengupas lagi, alasan kedua: Yang istimewa dalam aneka Rally Prabowo dan Sandi justru bukan massa yang berkumpul, tapi para aktivis yang menggerakkannya. Banyak aktivis yang bekerja bahkan sukarela untuk Prabowo. Dari ragam aktivis, yang paling militan mungkin dari kalangan Reuni 212. Bahkan ketua GP Ansor dan Ketum PPP menyatakan banyak eks HTI berada di belakang Prabowo. Tentu juga FPI. Tentu juga PKS selaku partai pengusung. Mengapa aktivis di kubu Prabowo lebih militan? Darimana datangnya militansi itu? Satu jawaban  adalah survival politik. Tak ada enerji yang lebih kuat ketimbang yang lahir dari kondisi prihatin, dan berharap agar survive dalam politik, bahkan berkembang. Jika anggapan GP Ansor dan Ketum PPP benar, berarti ada banyak aktivis HTI yang ikut menyukseskan Prabowo. Eks anggota HTI, yang mencintai organisasinya, yang meyakini perjuangan, pasti sudah mengembangkan imajinasi. Bagi HTI, jika Jokowi terpilih, HTI akan tetap menjadi organisasi terlarang. Tapi jika Prabowo terpilih, ada harapan yang berbeda.
Tulis Denny JA,bagi FPI, militansi mereka juga dalam rangka survival politik. Ketum dan Imam besar mereka Habieb Rizieq terasing di Arab Saudi. Jika Jokowi terpilih kembali, susah bagi Rizieq untuk pulang dan tidak diburu petugas hukum. Tapi jika Prabowo menang, bahkan presiden terpilih setelah dilantik akan menjemput Rizieq pulang ke Indonesia.
Dituturkan oleh Denny JA, bagi PKS, ini juga masalah survival politik. Jika Jokowi menang, sulit PKS membayangkan PDIP bersedia mengajak PKS bersama dalam pemerintahan. Bahkan Gerindra partainya Prabowo lebih mungkin diajak Jokowi (PDIP) bergabung.Bagi PKS, untuk berada dalam kekuasaan eksekutif, tak lain dan tak bukan, Prabowo harus menjadi Presiden.
Denny JA menyimpulkan, kerumunan tidak menggambarkan elektabilitas. Itu terjadi di Amerika Serikat, Eropa, aneka negara demokrasi karena sudah diriset banyak peneliti. Dan tentu itu berlaku pula untuk kasus Indonesia. Lalu bagaimana cara kita mengapresiasi banyaknya kerumunan yang datang? Berilah apresiasi pada organizers yang pandai mengumpulkan mereka. Namun tak perlu mengembangkan harapan seolah itulah kenyataan di kotak suara. Tiada yang lebih menyakitkan daripada harapan palsu, baik untuk kisah cinta ataupun kisah pemilu.
INSYA ALLAH JOKOWI MENANG
Melihat perkembangan dan hasil 8 lembaga survei mainstream, kita yakin Insya Allah Jokowi lanjut untuk 2 periode. Dan bagaimana dengan kita di Sumatera Barat? Ada yang menaksir, perbandingan suara Prabowo-Sandi dengan Jokowi-Amin di Sumbar adalah 65% ; 35 %. Ada juga yang menaksir lebih ekstrim, Prabowo menang telak hingga 75%.
Mancaliak tuah ka nan manang, maambiak contoh ka nan sudah, manuladan ka nan baiak. Kita memang selalu dianjurkan untuk selalu mencari yang terbaik dalam kehidupan masa depan.
Orang bijaksana, tempat bersandarnya di nan kuat, tempat tegaknya di nan menang. Orang Minang berpantang jadi pecundang. Orang Minang ditakdirkan sebagai insan yang cerdas, bukan insan yang emosional dan membabi buta. Orang Minang, orang yang arif. Karena, ia berguru pada alam.  Alun takilek alah takalam, malompek ikan di tabek lah jaleh jantan jo batinonyo. Begitulah, sanak !
Orang Minang orang yang ditakdir menjadi orang cerdas dengan pikirannya, dan orang bijaksana dalam pilihannya. Tanda orang Minang cerdas, hidupnya baraka, baukua jo bajangko. Baraka artinya berfikir. Baukua jo bajangko artinya berukur dan berjangka. Dalam menjalankan hidup dan kehidupan, orang Minang dituntut untuk selalu memakai akalnya. Berukur dan berjangka artinya harus mempunyai ” rencana yang jelas dan perkiraan yang tepat”.
Kemenangan untuk Jokowi adalah sebuah perkiraan yang tepat. Tak perlu lagi kita berturo-turo, apalkagi marabo-rabo yang banyak menguras energi dan melelahkan dalam kekalahan. Jokowi sudah sangat baik ke nagari kita ini, khususnya Sumatera Barat. Orang yang sudah berbuat baik ke nagari kita, tak elok dan tak santun bila masih kita ‘tungkai/celakai’. Kebaikan Jokowi, mari kita balas dengan suara. Kalau masih kita balas dengan “luka-luka’ kita khawatir bila ‘alam’ gusar. Kita syukuri syukur atas baroqah pembangunan ini.
Masihkan kita sampai hati melukai Jokowi di sini? Masihkan kita berkeras-arang untuk tak perlu bergantung pada “pemerintah Pusat”. Kita tak dapat membayangkan, jika Sumatera Barat terpinggirkan dalam pembangunan di kancah nasional, alamat kenestapaan dan kesengsaraan akan menimpa perekonomian kita. Hidup susah itu tidak baik. Miskin mendekatkan diri pada kekufuran.
Ranah Minangkabau adalah ranah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Orangnya nan baik budi nan indah baso. narasinya sopan, tutur katanya santun. Cerdas dengan memilih, tahu dengan apa dan siapa yang ia pilih dan kemudian logis alasannya untuk menentukan sebuah pilihan. Ia tidak asal pilih. Pertimbangannya berasas maqashid (unsur positif-negatif), visi misi stabilitas politik hukum keamanan, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta kontestasi program.Sekali lagi bukan asal pilih. Bukan karena ikut-ikutan dalam alasan konyol.
Ustadz Badrul menyikapi pemilihan pemimpin berdasarkan prinsip maqashid syariah dalam sistem demokrasi modern one man one vote, , terdapat sejumlah opsi berdasarkan prinsip-prinsip maqashid, pertimbangan, evaluasi dan asesmen maslahah dan mafsadah.
Opsi pertama adalah memilih paket pemimpin yang terbaik di antara paket pemimpin yang baik, sesuai dengan prinsip Jalbu al-Ashlah fa al-Ashlah.
Opsi kedua adalah memilih paket pemimpin yang baik dari pada paket pemimpin yang tidak baik, sesuai dengan prinsip Taqdim al-Shalih min al-Thalih.
Opsi ketiga adalah memilih paket pemimpin yang paling sedikit mudharatnya diantara semua paket yang terdapat mudharat (nilai negatif), sesuai dengan prinsip Ikhtiyar Akhaf al-Syarrain.
Jika dihadapkan pada dua mudharat, maka mudharat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mudharat yang lebih ringan. Ini artinya, memilih yang paling sedikit nilai keburukan atau mudharatnya‎ meskipun tidak sempurna.
Mari kita simak apa kata Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013, Mahfud MD . Ia memberikan kultwit terkait cara memilih pemimpin jelang Pemilu 2019 mendatang. Mahfud berujar, sulit menemukan pemimpin yang benar-benar baik karena setiap manusia memiliki kelemahan. Oleh karena itu, ia berpesan untuk mencari pemimpin yang memiliki kadar keburukan yang paling sedikit.
Untuk itu, mari kita bersatu untuk Jokowi.
Sudahlah itu, orang Minang berpantang tegak di nan kalah.
Salam satu nusa, satu bangsa, satu bahasa: Indonesia tercinta
# Febby Datuk Bangso/Bukittinggi)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional