Menu

Jokowi Memperpanjang PPKM, Muhammadiyah: Salurkan BLT Secepatnya

  Dibaca : 61 kali
Jokowi Memperpanjang PPKM, Muhammadiyah: Salurkan BLT Secepatnya
PERIKSA— Aparat TNI memeriksa kelengkapan dokumen pengguna jalan di Pos Penyekatan PPKM Darurat Underpass Mampang, Jakarta Selatan, pekan lalu.

JAKARTA, METRO–Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021. Menurut Presiden Jokowi, PPKM diterapkan untuk menurunkan penularan COVID-19 dan mengurangi kebutuhan masya­rakat untuk pengobatan di rumah sakit. PP Muhammadiyah mendukung kebijakan itu jika tujuannya untuk kebaikan bersama.

 “Tugas negara dan pemerintah berdasarkan kon­stitusi adalah melindungi rakyat, di antaranya dari bahaya COVID-19 dan me­nyejahterakan mereka. Ka­lau menurut pemerintah untuk kebaikan rakyat, PPKM harus dilanjutkan ya silakan dilanjutkan,” kata Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Abbas mengatakan apa­bila pemerintah sudah memutuskan memperpanjang dan meminta mengurangi mobilitas, mas­yarakat harus secepatnya diberikan bantuan agar kebutuhan hidupnya terpe­nuhi.

“Pemerintah harus mem­bantu perekonomian rak­yat dengan BLT secepatnya dan secukupnya agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya,” kata dia.

 Apabila kasus telah menurun dan pemerintah akan melonggarkan kebijakan PPKM, masyarakat diminta tetap mempertebal penerapan protokol kesehatan. Karena cara yang paling mudah dan murah agar terhindar dari risiko penularan adalah menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, memakai masker, dan mencuci tangan secara berkala.

“Tapi, kalau pemerintah tidak akan melanjutkan atau akan melonggarkan PPKM, masyarakat betul-betul diminta dan dituntut untuk menghormati protokol kesehatan yang ada,” katanya.

Dia mendesak agar apa­rat keamanan terjun ke pa­sar-pasar, stasiun, dan tempat-tempat lain yang akan mengundang kerumunan untuk mengedukasi dan memperingatkan apabila ditemukan pelanggaran. “Ini untuk mengatur dan menertibkan masya­ra­kat agar tidak melanggar pro­kes, kehadiran pihak apa­rat jelas sangat diperlukan,” ucapnya.(jpnn)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional