Menu

Jika tak Mampu Beri Pelayanan Maksimal, DPRD Usul MPP Ditutup!

  Dibaca : 84 kali
Jika tak Mampu Beri Pelayanan Maksimal, DPRD Usul MPP Ditutup!
Ilustrasi

SAWAHAN, METRO – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latif meminta Pemko untuk sesegera mungkin melengkapi segala kekurangan yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Padang. Hal ini perlu dilakukan Pemko, supaya pelayanan yang diberikan bisa maksimal dan tidak ada ditemui keluhan dari masyarakat.

“Pemko harus tambah apa yang kurang. Jika terkendala anggaran, bisa dianggarkan pada APBD nantinya,” ujar kader Golkar ini, Minggu (10/2).

Zulhardi menambahkan, jika Pemko tidak mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, maka tutup saja MPP tersebut dan kembalikan pelayanan ke berbagai instansi-instansi yang telah ada sebelumnya.

“Jangan sampai kita ingin melayani warga, namun mereka mengeluh karena fasilitasnya masih kurang. Ini kan aneh,” ucap Sekretaris DPD Golkar Padang ini.

Ketua Komisi I DPRD Padang, Azirwan mengatakan, pihaknya berencana akan melakukan kunjungan ke MPP dalam waktu dekat. Kunjungan ini dimaksudkan, gunja melihat kekurangan yang ada di MPP dan mendengarkan aspirasi dari petugas yang ada. “ Kita akan jadwalkan waktunya dan turun ke lapangan bersama anggota komisi lainnya,” ucap kader NasDem ini.

Kemudian terang Azirwan, pihaknya juga akan mengevaluasi hasil kunjungan yang didapat bersama Pemko dan pimpinan DPRD lainnya. Ia menginginkan, keberadaan MPP sudah sesuai hendaknya dengan UUD Nomor 25 Tahun 2009. “Jangan sampai MPP hadir tidak memberikan jawaban pada urusan yang diperlukan masyarakat. Lebih baik kaji ulang keberadaan MPP,” sebutnya

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap penyelenggaraan layanan publik di MPP Padang, Jumat (8/2). Sidak ini dilakukan guna memastikan, apakah MPP sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan standar pelayanan publik.

Dari sidak tersebut, Ombudsman menemukan belum ada biaya atau tarif, jangka waktu penyelesaian, persyaratan dan mekanisme/prosedur. Dengan kondisi seperti itu, Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi mengatakan bahwa pihaknya memberi nilai rapor MPP Padang masih merah. Merah karena kualifikasi pemenuhan standar pelayanan belum lengkap, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Standar itu adalah poin penting guna melihat ada atau tidaknya kepastian layanan. Pasti waktu, tarif, syarat dan prosedur. Tanpa itu, dapat dipastikan berpotensi maladministrasi,” tegas Adel. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional