Menu

Jemput Aspirasi Masyarakat Payakumbuh dan Limapuluh Kota, Ketua DPRD Ringankan Beban Warga Terdampak PPKM

  Dibaca : 112 kali
Jemput Aspirasi Masyarakat Payakumbuh dan Limapuluh Kota, Ketua DPRD Ringankan Beban Warga Terdampak PPKM
Ketua DPRD Sumbar Supardi memberikan bantuan kepada masyarakat yang terimbas PPKM.

Perpanjangan Pem­berlakuan Pembatasan Ke­giatan Masyarakat (PPKM) di Su­matera Barat (Sumbar) se­dikit banyak memberi dampak ke­pada ma­sya­rakat. Terutama bagi para pekerja se­perti buruh ha­rian, sopir,  hingga pedagang kaki lima.

 Untuk itu, demi membantu masyarakat yang terus berta­han menghadapi masa sulit, pihak pemerintah maupun swasta pun turun tangan mem­bantu menyalurkan bantuan sosial. Termasuk juga Ketua Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) Provinsi Su­matra Barat, Supardi.

Manfaatkan reses masa sidang kedua, tahun 2021, Ketua DPRD Sumbar Supardi kunjungi Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu Kota Payakumbuh dan Kabu­paten Limapuluh Kota.

Kunjungan yang dilak­sanakan beberapa hari ter­sebut diprioritaskan untuk me­nyerap aspirasi masyarakat yang terimbas kebijakan Pem­berlakuan Pembatasan Ke­giatan Masyarakat (PPKM) dan juga memberikan bantuan.

“Perpanjangan PPKM di tentu memberi dampak kepada masyarakat. Meski demikian, karena ini masa Pandemi Covid-19 kita harus bersatu untuk melewati masa sulit ini,” kata Supardi usai kun­jungan­nya.

Supardi mengatakan, kete­gasan dalam pelaksanaan PPKM memang perlu dilakukan mengingat kasus Covid-19 masih sangat tinggi. Namun harus ada kebijakan yang menjadi solusi agar masyarakat tidak merasa PPKM terlalu memberatkan.

Menurutnya, dengan ma­sya­ra­kat dibatasi aktifitasnya, ten­tu di sek­tor ekonomi juga me­ngalami ke­­terbatasan. Karena itu, perlu so­lusi agar kebijakan ti­dak diang­gap sebagai hal yang membe­rat­kan.

Supardi juga mengatakan, fokus dalam kunjungan reses kali ini memantau dan menyerap lang­sung aspirasi masyarakat yang terimbas kebijakan PPKM.

Menurutnya, terkait  ini, belum ada solusi strategis yang di­hadirkan pemerintah dalam me­nyelamatkan ekonomi ma­sya­rakat. “PPKM telah mem­be­rikan dampak yang signifikan ter­ha­dap kehidupan, terutama se­cara ekonomi. Jika dibiarkan terus tan­­­pa solusi, akan menjadi per­soa­­­lan dikemudian hari, “ tegas­nya.

Dia mengatakan, peme­rin­tah memang telah melakukan ber­bagai upaya dalam me­ringan­kan beban masyarakat, salah satunya memberikan ban­tuan subsidi pangan baik da­lam bentuk Bansos maupun bentuk bantuan lainnya.

Jika dilihat dari kondisi sekarang ini, tentu belum men­jamin, karena bersifat hanya sementara. “Harus ada solusi lain, agar kebijakan tidak dianggap sebagai hal yang memberatkan,” terangnya.

Terkait jadwal masa reses, Supardi mengatakan baru digunakan dua hari, pelak­sanaan­nya baru di satu titik, yaitu di Kelurahan Tigo Koto Baruah Kota Payakumbuh.

 “Ada sejumlah kelurahan yang akan dikunjungi dengan membawa bantuan sembako yang difasilitasi oleh Dinas Pangan Provinsi Sumbar, hal itu dilakukan pada beberapa hari kedepan, “ katanya.

Ketua DPRD Sumbar ini juga mengatakan, selain me­nye­­rap aspirasi,  pihaknya juga akan menyerahkan ban­tuan subsidi pangan sebanyak 6121 paket ke seluruh Kelu­rahan Di Kota Payakumbuh.

Bantuan dibagikan per Ke­pala Keluarga (KK), rata-rata se­luruh kelurahan di kota tersebut di­huni 110 hingga 150 KK.  “Ban­tuan itu diharapkan bisa me­ringankan beban ma­sya­rakat mes­ki tidak dilakukan berulang,” ha­rap­nya.

Dalam seluruh kesempatan per­temuan, Supardi juga meng­im­bau masyarakat tetap men­jaga ke­rukunan dan ketertiban. Serta te­tap memperhatikan protokol ke­sehatan dalam masa pandemi Co­vid-19.

“Masa pandemi Covid-19 belum berakhir. Tetap disiplin menerapkan protokol kese­hatan agar tidak terpapar virus corona serta memutus mata rantai penye­barannya,” tandas Supardi.

Sementara itu Sekretaris Dewan (Sekwan)   DPRD Sum­bar Raflis mengatakan hasil  reses masa sidang kedua akan menjadi rujukan oleh 65 anggota dewan dalam pemem­ba­hasan Kebijakan Umum Pe­rubahan Anggaran-Plafon Prio­ritas Anggaran Se­men­tara (KUPA-PPAS) 2021.

Dalam melahirkan kom­posisi APBD-P yang optimal, harus mampu mengakomodir kebu­tuhan daerah. Untuk men­capai itu, masukan-masukan yang ditampung akan dibawa pada rapat-rapat resmi DPRD Sumbar.

Dia menerangkan, seluruh anggota DPRD turun ke daerah pe­milihan (Dapil) hingga tanggal 15 Agustus mendatang. Ke­giatan itu dijadwalkan berda­sar­kan ke­putusan Badan Mus­ya­warah (Ba­mus) DPRD Provinsi Suma­te­ra Barat.

“Aspirasi yang ditampung dari masyarakat ini nantinya akan dikaji di DPRD secara kelembagaan, dari hasil kajian akan disusun berdasarkan skala prioritas menjadi pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyu­su­nan anggaran ,” ujarnya.

Raflis menambahkan, untuk memperlancar pelaksanaan reses tersebut, Sekretariat DPRD juga telah menunjuk staf yang akan mendampingi.

Staf pendamping tersebut akan membantu anggota dewan dalam memfasilitasi mulai dari administrasi, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dan pembuatan laporan.

 “Staf pendamping juga dibebani tugas mengarsipkan dan menyampaikan dokumen pelak­sa­naan reses kepada bagian per­sidangan dan bagian ke­uangan,” tutupnya. (*)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional