Menu

Jawaban Bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban, PAD 2020 Capai 98,49 Persen

  Dibaca : 56 kali
Jawaban Bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban, PAD 2020 Capai 98,49 Persen
M Ali Ramdhani

TANAHDATAR, METRO–Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Tanah Datar kembali menggelar Sidang Paripurna tentang jawaban bupati atas pemandangan umum Fraksi terhadap nota penjelasan Bupati tentang Ranperda pertangung­jawaban APBD Tahun 2020 yang diikuti secara virtual oleh peserta sidang, disiarkan secara langsung dari Ruang Rapat setempat, Jumat (11/6).

Wakil Bupati Richi Aprian pada sidang yang dipimpin Wakil Ketua Saidani didampingi Wakil Ketua DPRD Anton Yondra dan Sekretaris Dewan  Elizar itu, ia menjelaskan beberapa tanggapan atas pemandangan dari beberapa fraksi pada sidang paripurna sebelum­nya.

Seperti halnya pemandangan fraksi yang menyo­roti pengunaan dana dan penanganan Covid-19, realisasi pendapatan daerah, target pencapaian pajak hingga upaya OPD dalam meningkatkan PAD Tanah Datar.

Terkait realisasi pendapatan daerah tahun ang­garan 2020, Wabup Richi menjelaskan bahwa penda­patan di tahun tersebut sebesar 98,49 % adalah upaya maksimal yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.

“Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah di masa akan datang pemerintah daerah akan selalu berupaya menggali seluruh potensi pendapatan asli daerah sehingga pendapatan asli daerah dapat dioptimalkan realisasinya,” ujar Wabup Richi.

Untuk pembangunan poliklinik RSUD M. Ali Hanafiah, Wabup Richi mengatakan prores kelanju­tannya di tahun 2020 dan 2021 diusulkan melalui dana alokasi khusus. Namun, belum terealisasi karena kebijakan dana alokasi khusus hanya untuk 1 tahun. “Saat ini lantai satu sudah dimanfaatkan dan proses penyelesaiannya mengunakan sisa dana alokasi khusus tahun 2018,” ujar Wabup Richi.

Menyangkut agar pelayanan di RSUD Ali Hanafiah lebih baik, cepat, profesional dan khususnya di apotek, Wabup Richi menjelaskan bahwa biasanya terjadi penumpukan di apotek disebabkan karena melayani resep dari 12 poliklinik dalam waktu bersamaan. Disamping, adanya beberapa obat yang membutuhkan waktu dalam persiapannya.

“Upaya mencegah penumpukan pasien di apotek, poliklinik dapat mengeluarkan resep secara online ke apotik sehingga mengurangi penumpukan pasien di apotek,” ujar Wabup Richi.

Wabup Richi juga menjelaskan terkait silpa tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 70. 626. 188. 972, 93 sebagian besar bersumber dari sisa dana yang bersifat non fisik, dana bos, dana BLUD dan dana DID.

“Secara umum seluruh program kegiatan dilak­sanakan melalui kajian yang menyeluruh dan kompre­hensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui beberapa tahapan, hingga pelaksanaannya pun dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, mulai dari perangkat daerah pengelola kegiatan dan tim P2KP,” ujar Wabup Richi.

Wabup Richi menjelaskan pendanaan pem­bangu­nan di  Tanah Datar yang masih dominan bersumber dari pemerintah provinsi  dan pemerintah pusat, “Saat ini, pemerintah daerah sedang melakukan komunikasi dan loby-loby intensif dengan pemerintah provinsi  dan pemerintah pusat. Dengan memaksimalkan usulan melalui dan alokasi khusus baik fisik maupun non fisik, tugas pembantuan dari pemerintah pusat, dana hibah khusus serta bantuan bersifat khusus dari pemerintah provinsi,” ujar Wabup Richi.

Membahas tentang penempatan orang tepat untuk posisi yang tepat, Wabup Richi menjelaskan mutasi, rotasi dan promosi PNS dalam pengisian jabatan struktural teresebut mempedomani peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

“Mutasi, rotasi dan promosi PNS di atur dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS), PermenPAN dan RB nomor 22 tahun 2021 tentang pola karir PNS dengan memperhatikan lingkup pola karir. Meliputi, jenis jabatan, profil pns, standar kompetensi ASN dan jalur karir,” ujar Wabup Richi.  (ant)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional