Close

Janji Politik dan Utang Demokrasi

Andri Rusta (Mahasiswa Doktor Ilmu Politik Unpad ; Dosen Ilmu Politik Unand)

Kehadiran lembaga per­waki­lan memainkan peran sen­tral sebagai perpanjangan ta­ngan rakyat dalam sistem de­mokrasi. Lembaga perwakilan atau legislatif adalah simbol dari rakyat yang berdaulat. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Me­reka diberikan mandat un­tuk men­jalankan fungsi politik se­perti pembuat undang-un­dang, mengawasi jalannya peme­rin­tahan, dan menjadi peng­hu­bung langsung antara kepen­tingan rakyat dan kepen­tingan pemerintah.

Besarnya kekuasaan lembaga perwakilan ini mendorong banyak orang un­tuk berlomba-lomba men­jadi wakil rakyat. Me­reka berusaha menyiapkan diri untuk menjadi yang terbaik sehingga bisa dipercaya karena berkemampuan lebih daripada calon wakil rakyat lainnya. Idealnya wakil rakyat adalah orang yang terbaik dan berkemampuan tinggi se­bab mereka harus bisa menjalankan fungsi dan peran mewakili aspirasi dan kepentingan publik, dan sekaligus melayani kebutuhan bersama rakyat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Inilah konsep primus inter pares yang menempatkan seorang wakil rakyat unggul dibandingkan dengan ma­sya­rakat biasa.

Oleh karena itu, seorang wakil rakyat harus mampu menonjolkan keunggulannya agar mereka bisa menjadi wakil rakyat yang mewakili kepentingan masyaakat tersebut. Lalu, apa yang bisa dilakukan seseorang untuk menonjolkan keunggulan tersebut ketika akan dipilih oleh masyarakat dalam Pemilu? Biasanya calon wakil rak­yat biasanya berusaha mem­­pengaruhi ma­syara­kat melalui kampanye yang menegaskan keinginan mereka untuk mengawasi program pemerintah agar sampai kepada ma­sya­rakat yang diwakilinya. Bahkan menyanpaikan kepada pemerintah apa yang menjadi kepentingan ma­syarakat yang mereka wa­kili. Tidak dinafikan upaya mewakili kepentingan ini menjadikan hubungan antara wakil rak­yat dengan rakyat yang diwakili ini bersifat patron-klien.

Namun, tidak sedikit pula, wakil rakyat hanya mampu mendengarkan aspirasi masyarakat yang mereka wakili tanpa mampu menyampaikan tuntutan itu kepada pemerintah. Setiap ditagih mereka hanya bisa berjanji kepada masyarakat dan tidak mem­perjuangkannya di par­lemen. Alih-alih me­nyam­paikan aspirasi ma­sya­rakat, mereka sibuk de­ngan memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya di parlemen. Jelas perilaku wakil rakyat seperti ini menggerus kepercayaan masyarakat pada nilai-nilai demokrasi yang mestinya mereka harus tegakkan.

Loyalitas konstituen

Masing-masing wakil rakyat mewakili daerah pemelihannya sendiri. Su­matera Barat, sesuai UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, memiliki14 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Nama-nama seperti Andre Rosiade, Athari Gauti Ardi, Nevi Zuairina, Hermanto, Guspardi Gaus, dan beberapa nama lainnya, adalah orang-orang yang sedang mewakili Sumatra Barat di DPR periode 2019-2024. Tentu masyarakat dapat menilai bagaimana masing-masing anggota DPR tersebut memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama di daerah pemilihannya.

Jika seorang wakil rak­yat terpilih berarti mereka dipercaya oleh konstituennya untuk mewujudkan segala aspirasi politik ma­sya­rakat. Konsekuensinya adalah diberikannya mandat dan amanah kepada wakil rakyat ini untuk memenuhi kepentingan dan harapan masyarakat. Semakin mam­­pu wakil rakyat mem­per­juangkan aspirasi ma­sya­rakat di parlemen, semakin tumbuh keperca­yaan masyarakat kepada wakil rakyat ini dan semakin loyal mereka untuk menjaga wakil-wakil mereka hingga kepemilu beri­kut­nya. Namun faktanya, tidak sedikit wakil rayat yang gagal menjaga kepercayaan ini.

Menariknya, Survei Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa DPR RI adalah salah satu lembaga yang paling tidak dipercayai oleh masyarakat. Ma­syarakat menganggap DPR sebagai lembaga yang korup dan tidak menepati janji. Celakanya, kepercayaan publik ini semakin turun jika anggota DPR tidak mampu memperjuangkan aspirasi ma­syarakat dan lebih memilih memperjuangkan kepentingan partai, golongan, dan dirinya sendiri. Sudah saatnya wakil rakyat menepati janji kampanye untuk memperbaiki citra lembaga perwakilan politik ini yang semakin turun di mata masyarakat.

Memang ada beberapa wakil rakyat yang memiliki ko­mitmen kerakyatan yang tinggi dalam meperjuangkan aspirasi ma­sya­rakat Sumatera Barat di DPR. Tujuannya agar pemerintah memberi perhatian kepada Provinsi Sumatra Barat, terutama dari segi pembangunannya. Apalagi Provinsi Su­matra Barat tidak memiliki APBD yang cukup untuk melaksanakan pembangunan. Mau tidak mau dibutuhkan wakil rakyat yang bisa menjembatani aspirasi masyarakat ini kepada pemerintah.

Misalnya, apa yang dilakukan oleh Andre Rosiade selama ini terlihat menonjol ketimbang wakil rakyat yang lain. Perhatian dan kepeduliannya kepada daerah Sumatera Barat layak diapresiasi. Paling tidak bisa menjadi indikator melihat kinerja wakil rakyat yang lain dalam memperjuangkan aspirasi masyaraka Sumatera Barat.

Banyak kegiatan Andre Rosiade ini diliput media sosial dan liputan media lokal. Secara transparan Andre menyampaikan apa saja program-program yang diberikan kepada masyarakat Sumatera Barat. Andre paham betul bah­­wa untuk terpilih di periode berikutnya, ia harus menunjukan komitmennya untuk selalu hadir bagi konstituennya.

Apalagi rakyat sudah semakin cerdas, tidak bisa hanya bermodalkan janji “gulo-gulo” dan memberi harapan palsu saja kepada mereka. Karenanya, politisi PartaiGerindra ini dengan penuh komitmen me­lak­sanakan fungsi politiknya sebagai jembatan kepe­ntingan rakyat dengan pemerintah. Denganposisinya di Komisi VI DPR RI, masyarakat Sumatra Barat bisa melihat apa yang dilakukannya mewujudkan aspirasi rakyat yang berhubungan dengan tugas-tugasnya di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN,dan Investasi.

Terlepas dari pro dan kontra yang ada, apa yang dilakukan oleh Andre Rosiade dapat dibilang sebagai langkah yang baik dalam mewujudkan iklim de­mo­krasi yang sehat. Apalagi dalam sistem demokrasi perwakilan yang kita amalkan saat ini. Wakil rakyat harus transparan, akuntabilitas, representatif, dan solutif dalam menyelesaikan persoalan masya­ra­kat.

Dalam banyak forum, Andre Rosiade selalu menegaskan bahwa konstituen adalah pemegang ke­kua­saan politik, dan seba­gai wakil  rakyat dirinya ha­nya pelayan yang selalu siap memenuhi apa yang mereka inginkan. Begitulah sesungguhnya hakikat wa­kil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masya­ra­kat dalam konteks politik mo­dern. Bagaimana pun, pemenuhan janji politik yang bersifat programatik oleh wakil rakyat adalah preseden yang baik bagi demokrasi. Janji politik adalah utang demokrasi yang harus dilaksanakan dengan penuh komitmen untuk kesejahteraan masya­ra­kat, khususnya di Su­matra Barat. (**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top