Menu

Jangan Politisasi Bank Nagari, KMP BN Serahkan Pernyaatan Sikap ke DPRD Sumbar

  Dibaca : 217 kali
Jangan Politisasi Bank Nagari, KMP BN Serahkan Pernyaatan Sikap ke DPRD Sumbar
PERTANYAAN SIKAP— KMP Bank Nagari menyerahkan pernyataan sikap kepada Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumbar, Afrizal.

PADANG, METRO–Koalisi Masyarakat Peduli (KMP) Bank Nagari mendatangi anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (21/7). Kedatangan KMP Bank Nagari tersebut bertujuan untuk menyampaikan pernyataan sikap menolak rencana konversi Bank Nagari menjadi Bank Syariah Umum.

Koordinator KMP Bank Nagari, Marlis dalam papa­rannya mengatakan, KMP Bank Nagari merupakan wadah bagi perjuangan masyarakat Sumbar yang peduli dengan Bank Nagari.

Ia menambahkan, se­bagai tokoh masyarakat dari berbagai profesi, pi­haknya melihat langkah konversi dari Bank Nagari ke Bank umum Syariah sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tang­gal 30 November 2019 lebih banyak mudharat diban­dingkan dengan man­faat­nya secara bisnis.

“Pro dan kontra serta polarisasi di ranah publik sudah terlanjur terjadi, akibatnya Kepala Daerah dan DPRD terkesan disa­lahkan dan dianggap seba­gai penghambat konversi,” kata Marlis.

Kemudian Marlis meng­­ungkapkan, pihaknya melihat kondisi tersebut sudah berada pada titik yang mencemaskan dan bisa menimbulkan dampak besar bagi Bank Nagari sendiri, benturan di tengah publik, diharmonisasi an­tara Kepala Daerah de­ngan Organisasi Masya­rakat (Ormas).

Maka dari itu, KMP Bank Nagari menyatakan sikap bahwa pihaknya me­minta pembatalan kepu­tus­an RUPS LB tanggal 30 November 2019 karena keputusan RUPS LB terse­but cacat secara yuridis.

Kedua, pihaknya me­minta untuk hentikan dan jangan dilanjutkan pem­bahasan Rancangan Pera­turan Daerah (Ranperda) perubahan anggaran da­sar perusahaan Bank Na­gari oleh DPRD Provinsi Sumbar.

“Ketiga, jangan lakukan politisasi terhadap Bank Nagari dan selesaikan dina­mika ini dengan tindakan korporasi,” jelas Marlis.

Marlis melanjutkan, pi­haknya juga meminta se­baik­nya Bank Nagari Kon­vensional dan Unit Usaha Syariah (UUS) dipertahan­kan dan sama-sama dibe­sarkan karena mengingat kondisi ekonomi saat ini terdampak pandemi Co­vid-19. Ia meminta Pem­prov Sumbar menjadi loko­motif untuk membesarkan UUS tersebut.

Selain itu, KMP Bank Nagari ingin Pemprov Sum­bar melakukan eva­luasi atau membenahi kem­bali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya yang saat ini terjerumus dalam kondisi non profit dan sulit di Sumbar.

“Terakhir kami me­min­ta Kepala Daerah di Sum­bar memfokuskan pikiran, tenaga, dan anggaran untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid-19,” tukasnya.

Marlis mengatakan, pihaknya meminta agar pernyataan sikap dari KMP Bank Nagari dapat ditin­daklanjuti oleh anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumbar sehingga tujuan untuk mempertahankan Bank Nagari Konvensional bisa direalisasikan.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumbar, Afrizal mengatakan, pihak­nya secara umum meng­apresiasi apa yang dila­kukan oleh KMP Bank Na­gari yang datang ke DPRD Provinsi Sumbar untuk me­nyampaikan sikap mereka terhadap rencana kon­versi.

Ia menambahkan, per­nyataan sikap tersebut merupakan bentuk dari kepedulian masyarakat Sumbar terhadap apa yang sedang terjadi atau ber­langsung di daerah mereka sehingga masyarakat bisa menilai mana yang baik dan tidak baik.

“Tentunya pernyataan sikap yang diserahkan ke­pa­da kami ini kami terima dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pem­bahasan terkait rencana konversi Bank Nagari kon­vensional menjadi Bank Umum Syariah,” jelas Afri­zal. (ist)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional