Menu

Jalanan Dibiarkan Rusak, Pemerintah bisa Dituntut!

  Dibaca : 72 kali
Jalanan Dibiarkan Rusak, Pemerintah bisa Dituntut!
JALAN DIKERUK, BELUM DIASPAL— Jalan berlubang setelah dikeruk di depan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturahmah sempat viral sejak Sabtu (27/3) lalu. Sejumlah mobil dan motor terperosok dan rusak akibat masuk ke dalam lubang yang belum diaspal tersebut. Senin (29/3) jalan yang dikeruk ini sudah kembali diaspal.

SAWAHAN, METRO
Jalanan rusak dengan banyak lubang-lubang menganga sering mengancam keselamatan pengendara. Tak jarang kecelakaan lalu lintas terjadi yang diakibatkan oleh jalanan rusak.

Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Jupri mengatakan masih adanya jalan berlubang di beberapa titik di Padang dan membuat pengendara jatuh, perlu disikapi serius oleh Dinas PUPR Kota Padang maupun provinsi, jika jalan itu merupakan jalan provinsi. Jalan yang berlubang dan membahayakan harus segera diaspal agar tak ada korban.

“Dinas berwenang yang bertugas untuk jalan ini tentu PUPR. Kalau sudah berlubang, ya, harus segera diaspal. Jangan dibiarkan. Kalau sudah ada korban baru cepat-cepat diaspal. Ini, kan tidak benar,” tukas Jupri, Selasa (30/3).

Politis Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, jangan sampai ada korban meninggal baru jalan diaspal.

Sebenarnya, pemerintah yang memegang tanggung jawab sebagai penyelenggara jalan wajib memelihara kondisi jalan raya. Jika tidak, pemerintah bisa dituntut. Hal itu sudah ada peraturannya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jupri menyampaikan, jika anggarannya belum cair, instansi terkait harus pasang rambu-rambu di lokasi jalan yang dikeruk atau berlubang. Ini agar pengendara tidak terjebak dan keselamatan pengendara terjamin.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Padang Delma Putra menjelaskan, jika kewenangan perbaikan jalan berada di Provinsi Sumbar, Dinas PUPR Kota Padang tidak boleh lepas tangan begitu saja. Seperti kasus jalan yang dikeruk dan berlubang di depan Fakultas Kedokteran Gigi Baiturahmah, Sungai Sapiah, Kecamatan Kuranji.

“Meski itu kewenangan provinsi, namun jalan Bypass itu kan berada di Padang. Ya, ada baiknya Dinas PUPR Padang mengirim surat ke Dinas PUPR Sumbar meminta agar jalan segera diaspal. Jangan biarkan jalan itu mangango dan membuat mobil dan motor warga yang melintasinya rusak,” tukasnya.

Untuk diketahui, mengenai jalan rusak, sudah diatur dalam Pasal 24 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009. Bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Kemudian dijelaskan dalam ayat 2, kalau belum bisa diperbaiki segera, maka harus memberi tanda atau rambu-rambu.

Kalau jalan rusak tidak segera diperbaiki dan menimbulkan kecelakaan, maka akan ada sanksinya untuk penyelenggara jalan tersebut. Sanksinya yaitu dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 12 juta jika jalan rusak menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Atau, jika menimbulkan korban luka berat dipidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Jika mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta.

“Dan kepada pengendara lalu lintas diimbau berhati-hati dalam melewati akses jalan yang berlubang. Jangan pengendara ngebut tidak menentu saja. Ini akan membahayakan,” pungkasnya. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional