Menu

Jadi Tersangka, Mulyadi Dipanggil Bareskrim Hari ini

  Dibaca : 108 kali
Jadi Tersangka, Mulyadi Dipanggil Bareskrim Hari ini
Jadi Tersangka, Mulyadi Dipanggil Bareskrim Hari ini

PADANG, METRO
Setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) karena melakukan kampanye pada media televisi diluar dari waktu yang ditentukan alias curi start, Calon Gubernur Sumbar Mulyadi akan dipanggil Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pada Senin (7/12).

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirpidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi mengatakan, pihaknya memang sudah berencana untuk melakukan pemanggilan terhadap Mulyadi terkait tindak pidana pemilu yang menjeratnya. Dalam pemanggilan ini, status Mulyadi sebagai tersangka.

“Tim penyidik sudah mengirimkan surat pemanggilan terhadap Mulyadi sebagai tersangka. Waktu pemeriksaannya Senin 7 Desember 2020,” kata Brigjen Pol Andi Rian Jayadi, kepada POSMETRO melalui sambungan telpon, Sabtu (5/12).

Dikatakan Brigjen Pol Andi Rian, penyidik menetapkan Mulyadi sebagai tersangka sudah melalui serangkaian proses pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Mulyadi.

“Saksi-saksi sudah kita periksa termasuk Mulyadi yang saat itu masih berstatus saksi. Penyidik juga sudah mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan dugaan melakukan kampanye pada media televisi diluar dari waktu kampanye yang sudah ditentukan,” ungkap Brigjen Pol Andi Rian.

Brigjen Pol Andi Rian menambahkan, penetapan Mulyadi sebagai tersangka, setelah penyidik melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar itulah, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana pemilu atas penayangan Mulyadi di media televisi beberapa waktu lalu.

“Kalau sudah tersangka, tentu penyidik sudah punya alat bukti dan sudah gelar perkara. Setelah penetapan tersangka, itu tadi, penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Mulyadi,” tukasnya.

Surat pemberitahuan penetapan Mulyadi sebagai tersangka juga telah diterbitkan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Dalam surat pemberitahuan penetapan tersangka itu, Mulyadi dikenakan pasal 187 ayat (1) Undang-undang nomor nomor 6 tahun 2020 terkait kampanye diluar jadwal.

Sementara, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu mengatakan, kasus dugaan tindak pidana pemilu yang menyangkut salah satu calon gubernur pada Pilkada Sumbar 2020, ditangani oleh Bareskrim Polri. “Memang ada perkara itu, tapi ditangani di Bareksrim,” ungkap Kombes Pol Satake.

Terpisah, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumbar Elly Yanti menjelaskan bahwa kasus tersebut berawal dari laporan Tim Hukum calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Mahyeldi-Audy, ke Bawaslu Sumbar pada 12 November 2020. Namun, pihaknya melimpahkan kasus itu ke Bawaslu RI dan akhirnya diserahkan ke Bareskrim karena ada dugaan unsur pidana.

“Karena peristiwa ini terjadi lintas provinsi, di Jakarta, di TV One, kami surati Bawaslu RI untuk mengambil alih kasus ini. Jadi, kami tidak melakukan registrasi penanganan pelanggarannya,” tuturnya.

Demokrat Siap Menghadapi
Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD), Andi Arief menegaskan, Demokrat siap untuk menghadapi kasus yang menjerat Mulyadi tersebut. “Soal Pilgub Sumbar, walau Partai Demokrat merasa dizalimi, akan tetap menghadapi. Toh, tidak membatalkan pencalonan,” kata Andi Arief, Sabtu (5/12).

Andi menilai penetapan tersangka menjelang masa tenang perhelatan Pilkada 2020 sangat aneh. Hal ini, dikatakan Andi, dapat membuat publik mempertanyakan tugas aparat kepolisian.

“Menetapkan tersangka pelanggaran pemilu memasuki minggu tenang ini bukan hanya aneh, tapi bisa membuat publik bertanya-tanya. Sebetulnya tugas aparat itu mengayomi atau kompetisi,” kata Andi.

Lebih lanjut Andi menjelaskan duduk perkara kasus yang dikenakan kepada Mulyadi secara singkat. Ia mengatakan Mulyadi tidak sedang kampanye, melainkan diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi.

“Kasus itu kan Pak Mulyadi diwawancarai televisi, bukan kampanye. Walau fokus kemenangan Mulyadi sedang diganggu, kami tetap yakin Mulyadi akan jadi Gubernur Sumbar,” ucap Andi.

Selain itu, Ketua Tim Pemenangan Mulyadi-Ali Mukhni, Alirman Sori mengatakan, Tim menghargai proses yang dilakukan oleh penegak hukum. Pihaknya meminta hal ini adalah proses hukum, bukan proses politik. Polisi harus profesional dan proporsional, jangan didorong oleh persoalan lain.

“”Proses hukum kita hormati. Yang terpenting jangan sampai kasus ini bermuatan politik karena semakin dekatnya hari H pemilihan kepala daerah. Saya juga meminta masyarakat tidak perlu terpengaruh (dengan penetapan tersangka),” ucapnya.

Dikatakan Alirman, dirinya juga mengaku heran atas penetapan Mulyadi sebagai tersangka dan mempertanyakan pelanggaran apa yang telah dilakukan Mulyadi. Kalau dilihat dari substansi, tidak ada yang hal signifikan.

“Mulyadi diundang sebagai narasumber dalam acara Coffee Break. Pelanggaran apa yang dilakukan? Mestinya, klarifikasi juga ke TV One, karena Pak Mulyadi kan Cuma diundang di acara tersebut,” tegas Alirman.

Alirman meminta semua pendukung tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Alirman mengatakan peristiwa ini adalah bagian dari dinamika politik. “Jangan mau diobok-obok, tetap tenang. Ini bagian dinamika politik,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Mahyeldi-Audy, Miko Kamal, mengatakan bahwa ia menerima surat panggilan dari Bareskrim Polri pada Senin (23/11) untuk memberikan keterangan. Karena sedang sakit, ia mengirim dua anggota tim ke Bareskrim pada Selasa (24/12).

Soal pelaporan kasus tersebut, Miko menjelaskan pihaknya melaporkan Mulyadi ke Bawaslu Sumbar pada Kamis (12/11) dengan dugaan kampanye di luar jadwal karena tampil dalam acara “Coffee Break” di TV One pada hari itu. Alasannya, kampanye di televisi baru boleh dilakukan 14 hari sebelum pencoblosan, sementara Mulyadi tampil di TV One di luar masa tersebut.

Tak Pengaruhi Status sebagai Calon Gubernur
Komisioner KPU Sumbar Izwaryani mengatakan, terkait kasus yang menjerat Calon Gubernur Muladi, KPU Sumbar tidak bisa ikut campur. Bahkan, sampai saat ini juga belum ada pengaruh terhadap statusnya sebagai calon gubernur.

“Selagi statusnya tersangka tidak ada pengaruhnya. Mulyadi masih tetap calon gubernur, KPU tidak ikut urusan soal proses hukum itu. Itu kan urusan pihak pasangan calon. KPU tidak ada komentar soal itu,” kata Izwaryani.

Izwaryani menjelaskan, untuk membatalkan Mulyadi sebagai peserta Pilgub Sumbar, itu harus benar-benar terbukti bersalah dan setelah inkrah di pengadilan. Pembatalan pun tergantung dari keputusan inkrahnya seperti apa.

“Kalau sudah putusan inkrah, bisa digugurkan, tentu dengan melihat dulu apakah inkrahnya bergantung dengan pembatalan calon atau tidak, tergantung jenis kesalahan di keputusannya nanti. Itu ada undang-undangnya, jadi tergantung keputusannya apa, kalau memang dalam keputusan bisa membatalkan, tentu bisa saja dibatalkan,” katanya.

Sebelumnya, calon Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) nomor urut 1 Mulyadi telah dilaporkan ke Bawaslu RI dan Bareskrim Polri. Mulyadi yang berpasangan dengan Ali Mukni itu dilaporkan atas dugaan tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) mencuri start kampanye.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan, Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pemilu Calon Gubernur Sumbar Mulyadi. Sebelumnya, Sentra Gakkumdu menyepakati perkara tersebut masuk dalam tindak pidana pemilihan yang kemudian penyidikannya diteruskan ke Bareskrim.

“Setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu dan lidik oleh kepolisian serta pendampingan dari kejaksaan, bahwasannya Sentra Gakkumdu sepakat bahwa perkara tersebut merupakan tindak pidana pemilihan dan direkomendasikan untuk diteruskan ke penyidik,” kata Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (24/11).

Brigjen Pol Awi menyampaikan, tim penyidik memiliki waktu dua minggu untuk melakukan penyidikan. Waktu penyidikan dimulai sejak pelapor melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim pada dua hari yang lalu.

“Pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020, pihak pelapor melaporkan ke Bareskrim Polri tentunya dari saat itu Bareskrim Polri punya waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan,” ujarnya. (tim)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional