Close

Isu Penghapusan Pegawai Non ASN, Eka Putra Ikut Rakor di Jakarta

HADIRI—Perjuangkan Nasib Pegawai Non ASN, Bupati Eka Putra hafiri Rakor dengan pemerintah pusat.

TANAHDATAR, METRO–Gonjang ganjing atau isu terkait penghapusan pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) terus menjadi perbincangan di kalangan pemerintah dae­rah di seluruh wilayah Indonesia mengingat kebutuhan pegawai yang bekerja di lembaga atau institusi pemerintahan itu terus meningkat, namun dengan kemampuan keuangan ne­gara maupun daerah juga tidak semua bisa diakomodir.  Mengingat hal itu Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, mengadakan Rapat Koordinas (Rakor) dengan tema, “Tindaklanjut Penyelesaian Permasalahan Te­naga Non ASN Dilingku­ngan Pemerintah Daera”, Rabu (21) di Puri Agung Convention Hall, Hotel Sahid Jakarta Jl. Jendral Su­dirman, Kav 86 Jakarta Pusat.

Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM yang menghadiri langsung rakor ter­sebut mengingat pentingnya hal ini dan masih ba­nyak tenaga non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dan perlu diperjuangkan, berharap tidak ada pemberhentian pegawai Non ASN yang telah mengabdi dan bekerja di Pemda.  “Kita berharap tidak ada pemberhentian tenaga non ASN, kita beri kesempatan hingga 2025 nanti, dan terkait tenaga P3K juga harus ada anggaran dari Pemerintah Pusat karena kita daerah juga tidak akan mampu membiayai keseluruhannya, karena kita Tanah Datar juga daerah yang tidak memiliki industri ataupun sumber kekayaan alam yang da­pat dikembangkan,” ujarnya.

Dikatakan Bupati Eka Putra pada Rakor yang dihadiri hampir seluruh kepala daerah se-Indonesia itu, bahwa intinya bagai­ma­napun kepala daerah ha­rus memperjuangkan agar ti­dak ada pemberhentian bagi tenaga non ASN. Pemerintah Pusat juga harus mengalokasikan anggaran bagi tenaga P3K untuk da­e­rah-daerah yang memang memiliki anggaran terbatas termasuk Kabupaten Tanah Datar.  “Kita menyampaikan aspirasi kepada Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kepala BKN yang diundang sekaligus menjadi narasumber pada rakor kali ini,” tambah Eka Putra.

Sementara itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan permasalahan pegawai ASN maupun Non ASN terkait dengan Undang-Undang dan Peraturan Presiden (PP). “Ka­mi selalu berkoordinasi dengan BKN dan itu intens untuk menyamakan data sehingga tidak ada penumpang gelap yang me­nyu­sup,” ujarnya.

Dikatakan Azwar Anas, ke depan Kemenpan akan didesign dengan sistem ke arah digital karena ini le­bih murah dan lebih efisien dan ini juga arahan dari Presiden. Ini sebuah ke­niscayaan, tidak ada pilihan di luar distrubsi atau suatu era perubahan secara besar dan inovasi yang secara fundamental sehingga berubah pada tatanan dan sistem secara yang lebih baru.  Digambarkan Azwar Anas teori ma­na­gement Peter Drucker, ASN itu dalam melayani harus cepat (Speed), pu­nya (inovasi) dan marketing sehingga betul-betul efektif dan efisien.

Azwar Anas menyebut terakhir pengangkatan pegawai honorer itu pada tahun 2005 PP 48 dari data BKN ada 920.702 tenaga honorer dan diangkat menjadi PNS secara otomatis dengan hanya seleksi administrasi. Tersisa seba­nyak 60 ribu, dan sejak itu tidak ada lagi pengangkatan.

Berdasarkan PP 56 ta­hun 2012 pendaftaran diluar PP 48 tahun 2005 membengkak lebih besar, jadi setiap pendataan terus bertambah. Terdapat afirmasi penurunan passing grade dari 100 ke 80, terus 60 kemudian tinggal 10 masih ada yang tidak lulus sebanyak 438.000, jadi kapan selesainya.  “Dari data yang masuk usulan dari daerah sampai tadi malam dari sisa yang harus diselesaikan 438.000 masuk data sebanyak 1.100.000 non ASN dan jika ini diangkat semua tanpa ada formasi umum tentu akan menjadi masalah juga bagi daerah,” ujarnya.(ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top