Menu

Irwan Prayitno Vidcon dengan Mahfud MD dan Tito Karnavian, Pilkada 2020 Sumbar Aman, Tidak Memunculkan Kluster Covid-19

  Dibaca : 578 kali
Irwan Prayitno Vidcon dengan Mahfud MD dan Tito Karnavian, Pilkada 2020 Sumbar Aman, Tidak Memunculkan Kluster Covid-19
VIDCON— Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno saat Video Conference terkait Refleksi dan Proyeksi Pilkada 2020, dengan Menko Polhukam, Mahfud MD serta Mendagri Jenderal Pol Tito Karnavian, Senin (14/12).

PADANG, METRO
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, Pilkada Serentak 2020 telah dilaksanakan dengan aman dan lancar di seluruh daerah di Indonesia.

“Dulu banyak kalangan memprediksi Pilkada ini bisa mengakibatkan masyarakat terpapar Covid-19 sebanyak 3.200.000 orang di bulan Januari 2021. Namun sampai saat ini, masyarakat kita yang terpapar 617.820 orang. Itu pun bukan dari pilkada, tetapi dari daerah. Justru banyak yang kena Covid-19 dari daerah yang tidak melaksanakan pilkada,” ungkap Mahfud MD, saat Video Conference (Vidcon) dengan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, terkait Refleksi dan Proyeksi Pilkada 2020, Senin (14/12).

Rapat dihadiri, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua KPU RI, Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan diikuti secara daring oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Mahfud MD menyampaikan, sampai sejauh ini, pilkada yang dilaksanakan bisa dikatakan jauh lebih baik dan lebih tertib. Adapun pelanggaran yang dilaporkan oleh Banwaslu hanyalah pelanggaran biasa dikarenakan ketidaktahuan.

Selain itu, Mahfud MD juga sangat apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang mendukung pelaksanaan Pilkada ini dengan kepatuhan mengikuti protokol kesehatan. Dengan kondisi ini, kenaikan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilihan naik.

“Sedangkan di Amerika saja, selama 120 tahun Pilkada yang dilaksanakannya, partisipasi paling tinggi 69 persen pada tahun 2016, sekarang di Indonesia telah melewati dengan angka 75,83 persen. Alhamdulillah, pada Pilkada saat ini, kita melihat tidak banyak kecurangan seperti politik uang, kekerasan fisik, pencurian dokumen, penghadangan orang,” ujarnya.

Pemerintah akan terus mengawal dengan baik pilkada ini sampai ke pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK), meskipun di MK itu tidak banyak kemenangan yang berbalik. “Sekarang kita sudah mendapatkan pemimpin baru yang legitimate di setiap daerah. Legitimate karena merupakan hasil pilihan dari rakyat. Mudah mudahan para calon terpilih ini, semuanya komitmen dan setia pada masyarakat dalam memerangi Covid-19,” harapnya.

Sementara, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, ada 309 daerah dan sembilan gubernur yang ikut melaksanakan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Dalam perjalanan tahapan Pilkada Serentak tahun ini, mulai dari awal, pemerintah sudah merencanakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Artinya, KPU sudah mempersiapkannya dari September 2019. Karena memang amanat Undang-undang harus dilaksanakan September 2020.

Karena terjadinya pandemi Covid-19 pada Maret, KPU melakukan penundaan. Kemudian melakukan rapat bersama DPR, KPU, Banwaslu dan pemerintah. Sehingga menyepakati dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dan bulan Juni dilakukan tahapan lanjutan.

“Penghalang terberat kita adalah Covid-19 dan target kita aman dari konvensional, baik kekerasan, konflik. Kemudian aman dari pelanggaran pelanggaran dalam aturan Pilkada,” kata Tito.

Pilkada dilaksanakan yang paling penting menurut Tito, adalah aman dari Covid-19 dengan potensi pemilih 100 juta orang lebih. “Kita juga menargetkan partisipasi pemilih relatif cukup baik. KPU memberikan target 77,55 persen. Kalau kita melihat dari tahapan-tahapannya, dari bulan Juni tidak ada masalah berarti. Titik titik rawan itu ada pada saat verifikasi faktual calon perorangan,” ucapnya.

Tito mengungkapkan, tidak ada terjadi gangguan yang signifikan. Baik mengenai Covid-19 maupun gangguan konvensional saat Pilkada Serentak. Kemudian pada saat verifikasi pemutakhiran data pemilih 100 juta lebih, dan kegiatan-kegiatan yang tidak terekam oleh media itu, juga terlaksanakan dengan cukup baik.

“Selanjutnya perlu kita konfirmasi, saat hari pendaftaran tanggal 4, 5 dan 6 September terjadi kerumunan. Ini terjadi karena aturan KPU ditetapkan 2 September. Jadi disitu ada waktu yang sangat pendek. Pada tanggal 2 baru disahkannya peraturan tentang Covid-19. Sedangkan tanggal 4 September 2020 sudah mulai jadwal pendaftaran. Di situ cuma jeda waktu dua hari sehingga tidak cukup waktu untuk sosialisasi,” jelas Tito.

Kemudian, saat kampanye, itu bukanlah waktu yang pendek. Yaitu 71 hari. Kemudian merubah budaya cara berkampanye yang menaati aturan Covid-19. Di antaranya tidak ada rapat umum, rapat terbatas maksimal hanya 50 orang. Yang dilihat dari waktu 71 hari, meski pun ada beberapa lebih kurang 2,3 persen pertemuan tatap muka, yang dianggap pelanggaran berkampanye.

“Data ini tidak terlalu besar dalam pelanggaran. Sehingga kampanye ini mendapatkan konfiden dari masyarakat, karena kampanyenya dapat terkendali dalam protokol kesehatan,” terangnya.

Tito menjelaskan, hasil survey yang dilakukan, mendapatkan data 17 persen tidak ikut memilih, karena takut tertular Covid-19. Di Indonesia menerapkan hak pilih beda dengan beberapa negara yang sudah menerapkan wajib pilih. Partisipasi masyarakat akan lebih tinggi, dalam melaksanakan kewajibannya untuk memilih.

“Pada saat pemungutan suara kami mendapatkan data dari Polri bahwa tidak ada terdapat gangguan yang konvensional baik itu kekerasan, dan konflik yang signifikan,” ungkapnya.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno berterima kasih kepada semua pihak yang menyukseskan Pilkada Serentak 2020. Termasuk dukungan informasi yang mengajak masyarakat mematuhi semua aturan dan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

“Saat ini, Sumbar umumnya aman kondusif. Terima kasih kepada masyarakat yang berkontribusi menjaga kedamaian serta menciptakan wilayah yang kondusif,” tutur Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno mengharapkan, pemimpin terpilih melalui pilkada merupakan pemimpin yang berkualitas. Sehingga dapat melakukan perbaikan, guna menuju Sumbar daerah yang makmur untuk kesejahteraan masyarakat.

“Jangan gara-gara pemilihan, kita terpecahbelah. Pilihan boleh berbeda, tapi tujuan harus satu, membangun daerah. Kalau daerah kita kondusif, segala pembangunan dapat dilaksanakan, juga investor mau datang dan berinvestasi,” ucap Irwan Prayitno.

Dikatakan Gubernur Sumbar dua periode itu, semenjak dirinya menjabat sebagai gubernur, mulai periode pertama hingga saat ini, Sumbar tetap aman. Tidak adanya terjadi gejolak sosial. Kerukunanan umat dan kebersamaan tetap terjalin dengan baik.

“Inilah yang kita harapan bersama, siapapun yang terpilih, mari kita doakan dapat bekerja dengan baik. Dapat membawa rakyat serta daerah yang dipimpinnya lebih maju dan sejahtera,” harapnya. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional