Menu

Interupsi di Sidang Paripurna DPR, Andre Kritisi Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg

  Dibaca : 880 kali
Interupsi di Sidang Paripurna DPR, Andre Kritisi Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg
INTERUPSI— Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 interupsi dalam sidang paripurna DPR RI, Rabu (21/1).

ADINEGORO, METRO–Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengkritik keputusan pemerintah yang berencana mencabut subsidi gas elpiji 3 kg. Hal itu dikatakannya dalam rapat Paripurna DPR RI, Rabu (22/1) yang disiarkan langsung dari Gedung DPR Senayan.

Anggota DPR dari Sumbar ini mengatakan, walaupun pemerintah belum mencabut subsidi itu beberapa wilayah di Indonesia telah terjadi kenaikan harga gas elpiji 3 kg. Andre menuturkan, kenaikan mencapai Rp5-10 ribu.

“Di beberapa wilayah Indonesia harga elpiji 3 kg telah mengalami kenaikan. Semula Rp20 ribu, sekarang sampai Rp25-30 ribu. Di Agam Sumatera Barat, Medan, dan Deli Serdang harganya Rp25-30 di tingkat pengecer. Padahal harga eceran tertingginya Rp17 ribu,” kata Andre dalam interupsi sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani itu.

Selain itu, Andre juga menyoroti skema distribusi yang tertutup. Pada awal migrasi minyak tanah ke gas tahun 2004, distribusi saat itu tertutup dan pemerintah menerbitkan kartu kendali. Namun kartu kendali tidak berfungsi sehingga distribusi bersifat terbuka. Artinya, siapapun bisa dan boleh membeli gas elpiji 3 kg.

Akibat dari itu, banyak pengguna gas elpiji 12 kg turun kelas ke 3 kg. Dikatakan Andre, penurunan mencapai 20%. “Pengguna turun kelas menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) mencapai 15-20%. Akibatnya subsidi gas 3 kg tidak tepat sasaran karena orang mampu banyak yang membeli,” terang ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu.

Namun begitu, Andre mengatakan, pemerintah tidak bisa memutus pemberian subsidi gas elpiji 3 kg begitu saja. Keputusan harus melibatkan banyak pemikiran dan instansi termasuk DPR, karena Pemerintah dan DPR telah menyepakati anggaran subsidi gas 3 kg dan sudah disahkan bersama di rapat paripurna sebelumnya.

“Pemerintah tidak bisa secara sepihak mengubahnya, karena itu berpotensi melanggar UU (undang-undang),” kata Andre yang juga ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Andre menginginkan pimpinan DPR agar mengirimkan surat ke pemerintah untuk meminta rencana pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg itu dibatalkan. “Sebab kebijakan yang akan diputuskan apalagi berdampak ekonomi sosial rakyat harus diperhitungkan secara cermat. Pemerintah harus menghentikan wacana ini dulu,” jelasnya. (*/r)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional