Menu

Inspektorat Temukan Mark-up Anggaran di DPRD Padang

  Dibaca : 1691 kali
Inspektorat Temukan Mark-up Anggaran di DPRD Padang
Dt. Putiah Nan Tuo Kepala SMPN 2 Bukittinggi
paripurna di DPRD Padang

Rapat paripurna di DPRD Padang.

SAWAHAN, METRO–Inspektorat Kota Padang menemukan adanya dugaan mark up atau penggelembungan dana di DPRD Padang dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-346 kota tersebut yang berlangsung 7 Agustus 2015 lalu. Hal tersebut terungkap saat rapat kerja Komisi I DPRD Kota Padang dengan mitra kerjanya Inspektorat Padang di Gedung DPRD, Kamis (28/1).

”Hal ini sebenarnya hanya karena adanya kelalaian seperti barang dibeli di tempat mahal padahal masih ada lokasi lain yang menjual lebih murah. Saya tidak ingat berapa total penggelembungan dana tersebut, tapi hal itu memang terjadi dan menjadi catatan kita,” kata Inspektur Kota Padang Andri Yulika.
Dirinya mengatakan, harusnya dilakukan pemantauan terlebih dahulu untuk membandingkan harga suatu barang agar hal serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

Sementara Anggota Komisi I DPRD Padang Ilham Maulana mempertanyakan terkait rekanan di DPRD Padang yang tidak berganti-ganti. ”Malah ketika pengadaan mobiler dalam anggaran perubahan, sudah ditetapkan rekanan yang akan mengerjakan dan barangnya sudah ada,” katanya.

Andri Yulika menyampaikan terkait rekanan yang bekerja di DPRD Padang itu, tidak ada larangan dan sudah menjadi wewenang Sekretaris Dewan (Sekwan). Jika evaluasi Sekwan bagus, tentu tidak akan menjadi masalah.

Menurutnya, jika rekanan tersebut mencapai lima hingga enam tahun sebenarnya dapat menjadi catatan awal bagi tim, apalagi kalau ditelusuri terdapat keterkaitan hubungan. ”Namun hal ini tetap menjadi informasi awal saja karena hasil akhir tetap tergantung pemeriksaan,” ujar mantan Kabag Hukum Pemko Padang ini.

Ia menyampaikan, memang terdapat beberapa temuan terkait keluhan anggota dewan terhadap fasilitas yang ada, namun sudah selesai dan ditindaklanjuti. Untuk keseluruhan temuan Inspektor Padang di seluruh SKPD setempat, dari 64 kali pemeriksaan dan 70 kasus, terdapat 362 rekomendasi, baik itu administrasi dan keuangan.

Sementara Sekretaris DPRD (Sekwan), Ali Basyar mengakui adanya temuan itu di DPRD Padang. ”Temuan tersebut sudah kita perbaiki dan sudah selesai bahkan sudah dilaporkan kembali ke pihak Inspektorat,” tutupnya. (o)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional