Close

Hukum masih Lemah dan Standar di Kota Pariaman

Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin menyatakan hukum di Indonesia ini masih lemah, dan masih berada di level standar.

PARIAMAN, METRO–Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin menyatakan hukum di Indonesia ini masih lemah, dan masih berada di level standar. “Sehingga hal tersebut banyak disalahgunakan oleh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan korupsi, baik di tingkat pu­sat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan sampai kelevel pemerintahan desa dan kelurahan,” kata Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyudin, kemarin.

Karena itulah katanya, perlu dilaksanakan penyuluhan hukum seperti yang digelar oleh Fakultas Hukum Unand Padang Su­matera Barat, dalam rangka pengabdian masyarakat oleh program study ilmu magister hukum, guna men­ciptakan penyelenggara negara berwibawa yang bersih dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (K­KN) di Kota Pariaman. Mar­dison Mahyuddin me­nyatakan, bahwa pemerintah kota pariaman sangat komitmen sekali untuk mem­beranatas korupsi di lingkungan pemerintahannya. Hal itu terbukti dengan tidak ditemukannya tindakan korupsi oleh Fakultas Hukum Unand, yang juga bekerjasama dengan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, selama melakukan pemantauan dan pengawasan di Kota Pariaman.

“Mengenai masalah keuangan kami sangat trans­paran dan akuntabel sekali kepada masyarakat, mulai dari tingkat kota kecamatan, hingga desa dan kelurahan.  Hal tersebut tidak terlepas dari tinggi­nya tingkat pemahaman dari masyarakat akan hal tersebut, sehingga tindakan korupsi bisa diatasi,” ungkap Mardison Mahyuddin.

Beliau memberikan ap­resiasi kepada Fakultas Hukum Unand dengan ter­selenggaranya penyuluhan hukum ini, karena sa­ngat bermanfaat sekali buat pemerintah dan ma­syarakat kota pariaman. Mardison Mahyuddin juga bersyukur bahwa Kota Pa­riaman, tidak termasuk kedalam kategori angka korupsi yang merugikan masyarakat dan pemerintah. “Saya minta Fakultas Hukum Unand untuk terus melakukan kerjasama tentang penyuluhan hukum ini dengan pemerintah kota pariaman, jika perlu sampai ke tingkat kecamatan, desa dan kelurahan, agar tercipta suasana kerja yang bersih, nyaman, dan aman dari KKN,” ungkap­nya.

Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Unand yang diwakili oleh Wakil Dekan II Rembrant mengatakan dari catatan mereka dengan KPK, Kejaksaan, Kepolisian, tindak pidana kasus korupsi atau KKN itu paling tinggi puncaknya pada tahun 2017 berjumlah Rp8 triliun, dan untuk pertengahan tahun 2021 jumlah kasus korupsi su­dah jauh menurun menjadi Rp67,8 triliun. (efa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top