Close

Honorer K2 Teknis Administrasi Curiga, Hanya Janji Palsu Jelang Pemilu 2024

JAKARTA, METRO–Para honorer K2 teknis administrasi masih ragu dengan janji pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dalam rekrutmen PPPK 2022. Mereka curiga itu hanya janji karena meng­hadapi tahun politik.  Ketua Forum Honorer K2 Provinsi Maluku Utara Said Amir memberikan apresiasi kepada Menteri Penda­yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo atas kebijakan khusus untuk honorer K2 di 2024. Salah satunya kesempatan bagi tenaga teknis administrasi yang memenuhi persyaratan untuk ikut tes PPPK 2022.

Namun, Said curiga de­ngan kebijakan tersebut. Menurut dia honorer K2 akan kembali menjadi alat politik dalam Pemilu 2024. “Jangan-jangan pemerintah mau bohongi honorer K2 lagi. 2022 kan waktunya mencari suara,” kata Said kepada JPNN.com, Minggu (26/9). Dia mengaku sudah mengetahui trik pemerintah untuk menggiring su­ara rakyat dan honorer menjadi makanan empuk.

Dia tahu betul peme­rintah maupun politikus mengetahui honorer punya massa untuk mendu­lang suara. Apalagi, lanjutnya, ini bukan kali pertama honorer kena PHP (pemberi harapan palsu). Dalam dunia honorer, sudah bukan hal baru lagi sering dijadikan alat politik. “Kami sudah kenyang dengan janji-janji,” tegasnya.

Apabila memang ada kebijakan PPPK 2022, Said meminta pemerintah mem­berikan kemudahan kepada honorer K2 yang ada dalam data base. Selain itu, dia mengingatkan pemerintah bahwa kala­ngan honorer K2 bukan hanya tenaga guru tetapi ada banyak tenaga teknis yang juga butuh perhatian.  “Mudah-mudahan kebijakan khusus itu benar-benar direalisasikan dan bukan sekadar menarik simpati rakyat kecil seperti kami yang butuh status jelas,” pungkas Said Amir. (esy/jpnn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top