Close

Hingga Tingkat Nagari, Maksimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan  Akuntabel

FOTO BERSAMA—Bupati Padangpariaman Suhatri Bur bersama Ketua KPK RI Firli Bahuri foto bersama usai kegiatan.

Bupati Padangpariaman Suhatri Bur mengaku, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman hingga kini terus berupaya secara maksimal mela­kukan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akun­tabel dalam pengelolaan ke­uangan negara. “Bahkan kita teurskan sampai ke tingkat Nagari dalam pengelolaan keuangan. Kita melakukan hal demikian agar pengelolaan keuangan negara berjalan baik sesuai dengan aturan perundang undangan,” kata Bupati Padangpariaman Suhatri Bur saat menghadiri Rakor program pemberantasan korupsi terintergrasi se Sumatra Ba­rat, kemarin.

Suhatri Bur menyatakan,  pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Padangpariaman yang bersih dari korupsi dan segala bentuk kejahatan lainnya. “Kita Pemkab Padangpa­riaman selalu untuk berbuat dalam kelola keuangan dae­rah,” ujarnya.

Jadi katanya, dalam kehadirannya di  Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberata­san Korupsi Terintegrasi Se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumatera Barat sa­ngat penting, sehingga dapat diterapkan di lingkungannya untuk lebih baik lagi. Apalagi katanya, kegiatan ini langsung dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah tersebut juga dihadiri oleh Ketua KPK Komisaris Jende­ral Polisi Firli Bahuri, Deputi Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi KPK RI Agustina Arumsari, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Su­matera Barat Dessy Adin, Bupati/Walikota, Sekda serta inspektur se Provinsi Sumatera Barat.

Sementara Ketua KPK RI Firli Bahuri mengapresiasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat atas keseriusannya dalam menjalankan roda pemerintahan dengan bersih dan akuntabel. “Mari tetap kita jaga aturan dan perundang-undangan yang berlaku agar pemerintahan baik di Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar ini tetap bersih dan jauh dari tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Firli menambahkan, kasus korupsi di Sumatera Barat memang tergolong kecil dari Provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), Suma­tera Barat berada di peringkat ketujuh dari 34 provinsi di Indonesia dengan nilai 75,44. “Hal ini hendaknya dapat dipertahankan, karena kami meyakini, Sumatera Barat ini banyak melahirkan tokoh hebat, dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia,” ujarnya. Rapat tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi antar seluruh kepala dae­rah, lembaga dan aparat penegak hukum, dalam me­lakukan penindakan terha­dap tindak pidana korupsi dan mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan terhadap tindak pidana korupsi yang ada di Sumatera Barat.(efa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top