Close

HET Pupuk Bersubsidi Naik Tahun ini, Pemko Payakumbuh dengar Keluhan Petani

PERTEMUAN DENGAN PETANI— Rapat dipimpin Asisten II Elzadaswarman didampingi Kadis Pertanian Depi Sastra, Kabag Perekonomian Arif Siswandi, Kabid Perdagangan dengarkan keluhan petani.

POLIKO, METRO–Untuk menjawab keluhan petani terkait pupuk bersubsidi, Pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pe­nyaluran pupuk bersubsidi di Aula Ngalau Indah, lantai III balai kota, Selasa (5/10). Ra­pat dipimpin Asisten II Elzadaswarman “Om Zet” didam­pingi Kadis Pertanian Depi Sastra, Kabag Perekonomian Arif Siswandi, serta Kabid Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Israneldi.

Sementara peserta rapat terdiri dari Anggota Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Payakumbuh, Pimpinan Cabang Bank Man­diri Payakumbuh, Perwakilan Pupuk Iskandar Muda Wila­yah Kota Payakumbuh, Perwakilan PT Petrokimia Gresik Wilayah Kota Payakumbuh, Distributor Pupuk Bersubsidi se Kota Payakumbuh, Ketua Gapoktan se Kota Payakumbuh, KJF, dan Koordinator BPP se Kota Payakumbuh.

Kepala Dinas Pertanian Depi Sastra menyampaikan sebenarnya untuk mekanisme penyaluran pupuk dilakukan dengan penyusunan dan penetapan rencana kebutuhan pupuk. Penyusunan RD­KK ini dilakukan oleh kelompok didampingi penyuluh yang kemudian akan di upload pada sistem e-RDKK. “Penyusunan Regulasi alokasi dan HET pupuk bersubsidi melalui Permentan,” ujar De­pi.

Depi juga memaparkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi telah ditetapkan dalam Peraturan Men­teri Pertanian Nomor 49 Ta­hun 2020. Harga Eceran Ter­tinggi (HET) dan kemasan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2021 adalah urea Rp. 2.250,- per Kg, SP-36 Rp. 2.400,- per Kg, ZA Rp. 1.700,- per Kg, NPK Rp.2.300,- per Kg, dan pupuk organik Rp. 800, per Kg.

HET di tahun 2021 ini me­ngalami kenaikan dibanding tahun 2020. Pupuk urea naik Rp. 450 per Kg atau Rp. 22.500 per karung, SP-36 naik Rp. 400 per Kg atau Rp. 20.000 per karung, ZA naik Rp. 300 per Kg atau Rp. 15.000, dan Pupuk organik naik Rp. 300 per Kg atau 12.000 per karung.  “Sementara untuk NPK harga­nya tidak mengalami kenaikan,” kata Depi.

Dipaparkannya juga, pe­ne­busan pupuk bersubsidi pada tahun 2021 adalah transisi dari penebusan manual ke penebusan dengan menggunakan kartu tani. “Penggunaan kartu tani dalam penebusan pupuk merupakan upaya pemerintah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas serta menindaklanjuti rekomendasi LITBANG, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ulasnya.

Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan tim verval yang terdiri dari tim verval kecamatan (2 org) tim pembina kota, tim pembina provinsi, dan tim verval pusat. Dijelaskan Kadis Depi, cara penebusan pupuk menggunakan kar­tu tani adalah petani membawa kartu tani ke kios, lalu petugas kios menggesek kartu tani ke mesin EDC, dan Petani memasukkan PIN.

Transaksi bisa tunai atau memotong saldo bila terda­pat pada kartu tani tersebut. Bila terdapat kendala (error) transaksi, maka  petugas kios dapat melaporkan ke pihak bank dan selanjutnya dilaporkan ke tim verval kecamatan. “Untuk penebusan pupuk tanpa kartu tani, petani memberikan fotocopy KTP, lalu mengisi dan menandatangani form penebusan,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten II Om Zet mengatakan pupuk adalah kebutuhan dasar ma­syarakat petani, apalagi di tengah pandemi Covid-19, dengan adanya subsidi tentu sangat berpengaruh pada peningkatan ekonomi masya­rakat. “Kita di daerah me­ngikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pusat, peran kita tentu memantau kebera­daan pupuk, suplier, itu adalah tanggung jawab di dinas ko­perasi dan UKM, sementara pemakaian pupuk di lapa­ngan diawasi oleh dinas pertanian,” ungkapnya.

Dijelaskan Om Zet, optimalisasi simulasi penyuluh pertanian pun harus dilakukan. Pemko juga tidak lepas tangan terhadap distribusi pupuk bersubsidi karena punya tanggung jawab.”Jangan sampai petani kita di pupuk terbeli mahal dan hasil tani nya pun terbeli murah,” kata Om Zet.

Sementara itu, menurut keterangan Kabag Perekonomian Arif Siswandi, apabila ada kekurangan kuota pasokan pupuk bersubsidi di dae­rah, maka solusinya bisa diajukan ke provinsi, nanti akan diatur lagi distribusinya agar bisa memenuhi kekurangan itu.

Ditambahkannya, pada tahun 2021 masih masa transisi penggunaan kartu tani, mau tak mau, petani harus siap merubah mindset dari cara konvebsional ke digi­tal.”Secara berjenjang nanti akan dilakukan penyuluhan guna mengedukasi petani agar tidak gaptek terkait penggunaan e-RDKK dan kartu tani,” pungkas Arif. (uus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top