Menu

Happy Neldi: Program Kesehatan di Padangpariaman harus Dievaluasi

  Dibaca : 704 kali
Happy Neldi: Program Kesehatan di Padangpariaman harus Dievaluasi
BERI BANTUAN-- Anggota DPRD Padangpariaman Happy Neldy (kanan), Syafinal Amir (tengah), Mulyadi (kiri) memberikan santunan uang tunai kepada Daffa yang mengalami kelumpuhan sejak bayi.

DPRD Padangpariaman Bantu Anak Stunting dan Lumpuh
PDG.PARIAMAN, METRO–Mewakili DPRD Padangpariaman, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Happy Neldy bersama dua anggota DPRD lainnya, Mulyadi (Gerindra), dan Syafinal Amir (PPP) meninjau sekaligus memberikan bantuan kepada dua masyarakat Korong, Pasar Ulakan, Nagari Ulakan. Keduanya mengalami gangguan kesehatan sedari lahir, namun luput dari pantauan pemerintah daerah.

Mereka memberikan bantuan berupa kursi roda kepada Azra Febria (13) dan santunan uang tunai kepada Daffa (7). Keduanya merupakan warga yang berdomisili di Korong Pasar Ulakan.

Diketahui, Azra mengalami gangguan kesehatan sejak umur 2,5 bulan. Ia mengalami gejala kejang sehingga mengalami kelumpuhan dan menghambat pertumbuhannya (stunting). Sementara Daffa, mengalami syaraf terjepit sejak bayi. Kondisinya yang saat ini lumpuh total itu tidak bisa melakukan aktifitas apapun selain berbaring.

Kepada wartawan, Happy Neldy menjelaskan, kondisi kesehatan Azra Febria dan Daffa yang memprihatinkan membutuhkan uluran tangan dan bantuan pemerintah daerah. Keadaan ini pertama kali diketahui berawal dari laporan masyarakat. Anggota DPRD berinisiatif menggalang dana sesama mereka sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakatnya.

“Informasi ini kita ketahui awalnya dari laporan masyarakat, bahwa ada dua orang anak yang menderita kelumpuhan sejak bayi namun tidak terjamah oleh pemerintah. Padahal pihak keluarga telah berupaya memohonkan bantuan, tapi tak ada respon,” sebut Happy, kemarin.

Rombongan anggota DPRD ini mengatakan sudah dua kali terjun melihat kondisi anak. Dan sejauh ini belum ada tindakan medis ataupun bantuan yang diberikan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. “Sebenarnya total masyarakat Padangpariaman yang benar-benar membutuhkan bantuan kesehatan itu, dari yang kita lihat secara langsung ada 14 orang,” katanya.

Sayangnya, sebutnya, kepala Dinas Kesehatan tidak merespon hal ini. “Jelas pemerintah lalai dalam hal penanganan dan penanggulangan kesehatan bagi masyarakatnya. Padahal anggaran di Dinas Kesehatan ini nomor dua terbesar setelah Dinas Pendidikan,” paparnya.

Heppy pun menyinggung soal program PAPA Sehat, menurutnya pemerintah daerah sejauh ini hanya mempertontonkan pencitraannya saja. “Coba bayangkan, 1 bidan desa melayani 5 nagari sekaligus. Bagaimana mungkin bidan desa tersebut dapat memberikan pelayanan optimal. Jadi jangan cuma pandai pencitraan saja, namun pengawasannya tidak maksimal,” ujar Ketua DPC Gerindra Padangpariaman ini.

Senada dengan Syafinal Amir, kondisi kesehatan Azra Febria anak dari Mainar janda beranak tiga yang ditinggal mati oleh almarhum sang ayah Wirman ini memerlukan proses penyembuhan berkesinambungan.

“Azra Febria memerlukan bantuan dari pemerintah dalam hal jaminan kesehatan tidak berbayar. Karena Azra ini mengalami kelumpuhan sejak usia 2,5 bulan dan hanya sekali mendapatkan perawatan dari biaya pengobatan sendiri. Sejak saat itu sampai sekarang usia Azra sudah 13 tahun tidak mendapat pelayanan kesehatan mengingat kondisi ekonomi keluarga,” papar anggota DPRD dari Dapil I, Ulakan Tapakis Padang Pariaman ini.

Terkait hal ini, Happy Neldy menimpali, akan mengadakan hearing atau dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan mempertanyakan sikap Pemerintah Padangpariaman yang gagal dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Akan kegagalan Dinas Kesehatan dalam menunaikan kewajibannya menanggulangi kesehatan warganya, untuk itu kami DPRD Padangpariaman akan membahas ini dalam hearing Komisi I, II dan III terhadap kinerja OPD sekaligus evaluasi rapat dengar pendapat (RDP) 2019,” timpal Happy Naldy.

Wali Korong Pasar Ulakan, Imanatul Khaira, pihaknya sudah menginputkan data kesehehatan warganya sejak tahun 2015. Namun, tidak ada tindak lanjut penanganan lebih jauh dari pemerintah daerah, “Soal gangguan kesehatan masyarakat kami, pihak Korong sudah menginputkan data sejak tahun 2015 sebelum pemekaran,” ujarnya. (z)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional