Close

Hearing DPRD Padang dengan Pemko Berlangsung Panas, Amran Tono Geram Singgung Soal Layanan Puskesmas Tutup

DPRD Padang menggelar hearing membahas permasalahan tenaga kesehatan dan soal buruknya pelayanan kesehatan di Puskesmas.

PADANG, METRO–DPRD Kota Padang meng­gelar hearing dengan Pemerintah Kota Padang terkait adanya perma­sa­lahan te­naga kesehatan yang di­mutasikan dan soal bu­ruknya pelayanan dasar kesehatan di Puskemas atau Pustu di Keca­matan Bungus Teluk Kabung.

Dalam kesempatan ter­­sebut, anggota DPRD menyinggung soal hasil  inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan ketua DPRD Padang di puskesmas dan puskesmas pembantu (pus­tu) di kecamatan Bu­ngus Teluk Kabung be­berapa waktu lalu.

Hearing itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pa­dang Syafrial Kani, Wakil Ketua Amril Amin, Ketua Komisi IV Azwar Siri, Wakil Ketua Komisi IV Mastilizal Aye, dan anggota DPRD lainnya, yaitu Amran Tano, Manuver Putra Firdaus, Dewi, Zalmadi, Rustam Effendi, Andi Wijaya, Yan­dri Hanafi dan Budi Syah­rial. Juga hadir Asisten Edy Hasymi, DKK, BKS­DM dan unsur lain­nya.

Hearing sempat ber­langsung panas. Pasalnya, anggota DPRD Kota Pa­dang dari Fraksi Gerindra Amran Tono terlihat geram dengan pelayanan dasar kesehatan kepada ma­sya­rakat di Bungus Teluk Ka­bung.

“Ibu-ibu berdosa ke­pada masyarakat karena mengabaikan pelayanan dasar kesehatan dasar kepada masyarakat di sa­na. Saya minta Pimpinan dan Pemko menyele­saikan persoalan ini,” tegas Am­ran Tono.

Geramnya Amran Tono bukan tanpa alasan. Ka­rena baru-baru ini, ber­dasarkan sidak Ketua DP­RD Kota Padang Syafrial Kani, ada satu Puskesmas dan tiga Pustu yang tutup dan tidak memberikan pe­la­yanan maksimal kepada masyarakat.

“Saya lihat ini tidak ha­nya terjadi di Bungus, da­erah pemilihan saya, te­tapi juga di beberapa da­erah lainnya di Kota Pa­dang. Jangan gara-gara ego dan kepentingan ja­batan, pe­layanan ke ma­syarakat terganggu,” te­gas Amran.

“Ini semua terjadi ka­rena adanya regulasi per­gantian pegawai. Dan pe­gawai yang diganti me­ngajukan mosi tidak per­caya. Dampak terbesar dirasakan di Bungus, tiga Pustu dan datu Puskesmas tutup, karena tidak ada pegawai. Pegawai yang ada di sana dipindahkan, pegawai yang masuk be­lum jelas,” jelas Amran.

Makanya, Amran ber­kesimpulan, sudah dira­sakan masyarakat, Dinas Kesahatan Kota (DKK) Ko­ta Padang kinerjanya tidak jelas, sehingga merugikan masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat, kami harus bersikap, mem­perjuangkan hak-hak dasar kesehatan bagi masya­rakat. Apalagi ini dalam kondisi pandemi dan ma­sya­rakat butuh pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan, te­ru­tama milik pemerintah,” tegasnya.

Parahnya lagi, kata Am­ran, Bungus berada jauh dari pusat Kota Pa­dang. Rumah sakit dan praktek dokter nyaris ti­dak ada di daerah itu. Masya­rakat hanya me­ngan­dal­kan Puskesmas dan Pustu.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Azwar Siri da­lam hearing tersebut me­minta semua pihak me­lihat per­soalan dengan propo­sio­nal, bukan emo­sional.

Azwar Siri menilai, ki­nerja DKK Kota Padang sudah maksimal di tengah pandemi.(hsb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top