Menu

Hearing Bersama Pengurus Cabor, Koni dan OPD Terkait, Komisi V Bahas Polemik Pelaksanaan Porprov XVI

  Dibaca : 161 kali
Hearing Bersama Pengurus Cabor, Koni dan OPD Terkait, Komisi V Bahas Polemik Pelaksanaan Porprov XVI
PIMPIN RAPAT— Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Syahrul Furqan pimpin rapat didampingi Ismet Amziz dan Ismunandi Sofyan. Hadir Assisten III Nasir Ahmad.

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumatra Barat mengadakan hearing (dengar pendapat) dengan Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabang Olahraga (Cabor), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar dan Kabupaten Kota, Dispora dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hearing yang dilaksanakan pada Senin (3/8) lalu itu dimpimpin Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Syahrul Furqan, didampingi Ismet Amziz dan Ismunandi Sofyan. Hadir Assisten III Nasir Ahmad, Ketua Umum KONI Sumbar Syaiful.

Yang dibahas dalam pertemuan itu, terkait SK Gubernur Sumbar Nomor :426-381-2020 tgl 8-6-2020, tentang penjadwalan ulang Porprov XVI/2022 di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, serta Porprov XVII 2024 di Kota Solok.

Penerbitan SK penundaan Porprov XVI/2022 ini sebelumnya sempat menjadi polemik dan menuai protes dari Pengprov Cabang Olahraga Sumbar. Sehingga mereka meminta SK tersebut perlu direvisi, sehingga pelaksanaan Porprov XVI dilakukan pada tahun 2021.

Terkait persoalan ini Komisi V DPRD Sumbar memanggil pihak-pihak terkait. Bahkan Juli 2020 lalu, Komisi V juga sudah mengundang seluruh Pengprov Cabor Sumbar, KONI Sumbar dan OPD terkait di Pemprov Sumbar. seperti Asisten III, Kadispora dan Kepala Bakeuda.

Dalam pertemuan tersebut, polemik ini harus diselesaikan dengan melibatkan bupati/walikota di Sumbar, karena kepala daerah inilah yang akan bersentuhan langsung dengan komitmen mengirim kontingen dan komitmen menganggarkan kegiatan ini dalam APBD kabupaten kota.

Menindaklanjuti pembahasan itu, DPRD Sumbar kembali mengundang semua Kadispora dan KONI kabupaten/kota. Dakan kesempatan itu, Komisi V kemudian menanyai kesiapan setiap kabupaten/kota jika Porprov dilaksankan di tahun 2021, sesuai dengan permintaan mereka agar Porprov jangan dilaksankan di 2022.

Seperti disampaikan Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Sumbar, Yuhendri dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPRD Sumbar tersebut, SK tersebut terkesan bukan menunda Porprov 2020, tapi menghilangkan satu periode. “Kalau memang penundaan tentu hanya beberapa bulan saja bukan hingga 2022,” ujarnya.

Yuhendri mengatakan telah mempersiapkan atlet sedemikian rupa menghadapi Porprov mulai dari pelatihan berkesinambungan, ikuti pertandingan dan latih tanding. “Ini sudah kita lakukan jika dilaksanakan 2022 tentu akan melemahkan atlet,” ujar dia.

Sementara Ketua Persatuan Tinju Nasional (Pertina) Sumbar, Togi Paruhum Tobing mengatakan penundaan ini akan melemahkan pembinaan cabang olahraga yang sudah berjalan dengan baik.

“Mari kita dukung bersama olahraga dan dengarkan apa yang disuarakan cabang olahraga. Jangan sampai COVID-19 jadi kambing hitam,” tambah dia.

Dalam kesempatan itu, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Drs. Nasril Ahmad, mengatakan, yang menjadi dasar keluarnya SK penundaan Porprov XVI sudah melalui kajian secara teknis oleh Dispora Sumbar. Karena situasi pandemi Covid-19 dan berdasarkan surat pengunduran waktu pelaksanaan Porprov oleh tujuh Pemkap maupun Pemkot, bahwa pelaksanaan pada tahun 2020 tidak mungkin dilakukan. Apalagi sampai saat ini pandemi Covid-19 di Sumbar masih belum aman terhadap penyebarannya.

Ditegaskannya harapan Pengprov Cabor pelaksanaan Porprov di 2021, sudah dibahas dengan Gubernur Sumbar. “Pada prinsipnya Bapak Gubernur Sumbar mau membahasnya, dan tentu semua pihak yang terkait harus sepakat bahwa pelaksanaan porprov pada 2022 direvisi menjadi 2021” jelasnya.

Sebagai tuan rumah, lanjutnya, setiap kabupaten dan kota perlu ada kesiapan, baik dana maupun lainnya, sehingga penyelenggaraan pesta olah raga tingkat provinsi bisa berjalan baik, dan hasil yang diharapkan juga bisa dicapai.

Pernyataan Asisten III tersebut disambut baik Komisi V DPRD Sumbar. Syahrul Furqan mengatakan, dia yakin Pemprov Sumbar pasti setuju jika memang sudah kesepatakan. DPRD juga siap berjuang dalam penganggarannya.

“Jalan keluarnya sudah nampak, jika kabupaten dan kota setuju maka Gubernur juga setuju, untuk pembahasan anggaran penyelenggaran nantinya, komisi V siap pula,” tegas Furqon.

Dia juga juga meminta pengurus provinsi bisa berkordinasi dengan pengurus cabang olah raga masing-masing, yang berada di kabupaten dan kota, untuk berkordinasi dengan KONI serta Dispora, membahas bersama-sama.

“Silahkan pengurus provinsi masing-masing cabor berkordinasi dengan kabupaten dan kota, selanjutnya bisa merapatkannya dengan kepala daerah dan KONI, apakah semua siap untuk 2021 ini,” tambah Furqon. (*)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional