Menu

Hasil Survei Spektrum Politika, 7 Poin Penyebab PDI-P Sulit Diterima Warga Sumbar

  Dibaca : 229 kali
Hasil Survei Spektrum Politika, 7 Poin Penyebab PDI-P Sulit Diterima Warga Sumbar
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Puan Maharani.

PADANG, METRO
Lembaga Riset dan Konsultan Spektrum Politika pun mengungkap hasil survei terkait dengan persepsi masyarakat Sumatra Barat (Sumbar) terhadap Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dan eksistensinya pasca Pemilu 2019. Hasilnya, partai yang dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri itu sulit mendapat tempat di hati pemilih Sumbar karena disebabkan tujuh poin.

Direktur Data dan Survei Spektrum Politika Andri Rusta mengatakan, Ketua umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri pernah mengeluhkan partainya belum mendapatkan kepercayaan masyarakat Sumbar. Untuk menjawab keluhan itu, Spektrum Politika Institut melakukan survei kepada pemilih di Sumbar menanyakan masalah ini.

Poin pertama, kata Andri Rusta, dikarena lemahnya komunikasi politik elit partai berlambang banteng tersebut. “Dari survei yang kami lakukan, 62,3 persen masyarakat Sumbar merasakan tidak ada tokoh PDI-P yang mau mendekatkan diri atau mendatangi mereka walaupun hanya sekadar untuk bertegur sapa atau berdiskusi,” kata Andri Rusta, Minggu (11/10).

Andri Rusta menjelaskan, survei bertema persepsi masyarakat Sumbar terhadap PDIP dan eksistensi usai Pemilu 2019 dilakukan pada 10-15 September 2020 mengumpulkan data di 19 kabupaten/kota. Riset ini mewawancarai sebanyak 1.220 orang responden yang menjadi sampel diambil secara bertingkat di seluruh kabupaten/kota yang ada.

“Sampel diacak secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan karakteristik penduduk yang ada di kabupaten/kota dengan margin of error 2,9 persen. Untuk menjaga kualitas survei, maka quality control juga dilakukan dengan cara menelpon ulang responden untuk mengkonfirmasi jawaban mereka sebelumnya terhadap 60 persen dari total sampel yang diwawancarai oleh enumerator sebelumnya,” ungkap Andri Rusta.

Menurut Andri Rusta, pencapaian PDIP di Sumbar pada pemilu 2019 tidak buruk amat. Pasalnya, PDIP dapat memenangkan posisi sebagai Ketua DPRD di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Artinya, partai ini mendapat suara terbanyak di dua daerah itu. “Memang untuk kursi DPR RI yang pada pemilu 2014 ada dua kader PDIP yang terpilih ke Senayan, namun pada 2019 nihil,” katanya.

Andri Rusta menilai, masalah komunikasi politik antara elit dan massa menjadi penting dalam membangun kepercayaan politik masyarakat. Buktinya ini jadi alasan terbanyak mengapa masyarakat Sumbar tidak mempercayai PDIP sebagai partai politik yang bisa mewakili kepentingannya di lembaga perwakilan politik.

Kedua, lemahnya figur di PDI Perjuangan. Menurut Andri Rusta, tidak adanya tokoh lokal atau daerah setempat yang dikenal oleh masyarakat berdampak pada kepercayaan politik mereka. Ini terbukti 62 persen masyarakat Sumbar mengatakan mereka tidak pernah tahu dan tidak mengenal tokoh-tokoh PDI-P di daerah mereka.

“Ini menjadi persoalan penting ke depan bagi PDI-P dalam menempatkan kader untuk mewakili kepentingan politik masyarakat di daerah agar mendapatkan dukungan publik. Kemudian aktivitas politik PDIP dinilai tidak sesuai dengan keyakinan politik masyarakat karena terkait dengan dengan manifesto partai banteng moncong putih ini di tengah masyarakat Sumbar,” jelasnya.

Ketiga, aktivitas politik PDI-P tidak sesuai dengan keyakinan politik masyarakat. Konsultan Spektrum Politika mengungkap, 60,3 persen masyarakat Sumbar menilai apa yang dilakukan PDI-P terkait aktivitas politik partai ini dianggap tidak sesuai dengan keyakinan politik mereka.

Empat, arogansi elit PDI-P di tingkat pusat. Konsultan Spektrum Politika juga mengungkapkan, masyarakat Sumbar juga memberi penilaian terkait dengan sikap arogansi dan sikap over akting yang sering ditunjukkan elit PDI-P di tingkat pusat dalam berpolitik.

“Sebanyak 58,1 persen masyarakat Sumbar yang menilai sikap arogansi dan over akting elit mempengaruhi cara pandang mereka terhadap PDI-P,” tambah Andri Rusta.

Lima, dominasi elit PDIP di pemerintahan. Dari survai yang dilakukan, 55,9 persen masyarakat Sumbar menyatakan pengaruh PDI-P terlalu dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan Jokowi yang menyebabkan sebagian mereka tidak begitu simpati.

Enam, gagasan/sikap/ perilaku elit PDI-P di tingkat pusat bermasalah. Menurut Andri Rusta, sikap dan perilaku politik elite PDI-P di tingkat pusat yang ada dalam pemberitaan di media cetak dan media online yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Sumbar. “Ini terbukti sebanyak 48 persen masyarakat tidak menyukai gagasan, sikap dan perilaku politik elite PDI-P yang ditunjukan ke publik Sumbar,” terangnya.

Tujuh, mengharga pluralisme, namun mengabaikan Islam. Dikatakan Andri Rusta, PDI-P memang dikenal sebagai partai yang mengusung jargon nasionalisme dalam keberagaman (pluralisme). Namun jargon ini memunculkan persepsi dari masyarakat Sumbar bahwa akibat memberi ruang pada pluralisme ini, PDI-P justru mengabaikan Islam sebagai keyakinan masyarakat Sumbar yang mayoritas beragama Islam. Sebanyak 44,1 persen masyarakat mempunyai persepsi seperti ini.

“Survei ini menanyakan secara acak kepada masyarakat sebagai pemilih yang terdaftar namanya dalam DPT Pemilu 2019. Pertanyaan dikaitkan dengan mengapa mereka sebagai pemilih tidak memilih PDIP? Apakah ada alasan khusus sehingga PDIP tidak mendapat dukungan maksimal di Sumbar,” tutup Andri Rusta. (rel)

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional