Menu

Hasil Pengawasan Bawaslu, 5 Daerah di Sumbar Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

  Dibaca : 144 kali
Hasil Pengawasan Bawaslu, 5 Daerah di Sumbar Berpotensi Pemungutan Suara Ulang
MERILIS— Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (kiri) bersama Anggota Bawaslu M Afifuddin (tengah) merilis hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di Media Center Bawaslu Jakarta, Rabu (9/12)

PADANG, METRO
Beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di lima daerah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Tanahdatar, Kota Bukittinggi, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Pasaman, berpotensi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2020.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, diketahuinya beberapa TPS yang akan dilakukan PSU berdasarkan laporan dari pengawas di lapangan melalui Sistem Pengawasan Pilkada (Siwaslu). Penyebab terjadinya PSU diantaranya karena terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain.

“Selain itu juga ada pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, terdapat pemilih menggunakan hak pilih di lebih dari satu TPS. Ada pula KPPS mencoblos surat suara, dan KPPS membagikan surat suara kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos,” kata Fritz dikutip website Bawaslu.

Fritz menyebutkan, total ada 43 TPS yang berpotensi PSU yang tersebar di Agam, Banggai, Barito Selatan, Binjai, Bungo, Gunung Kidul, Indramayu, Bolaangmongondow Timur. Lalu, Labuhan Batu Utara, Malang, Toli-Toli, Kapuas Hulu, Kota Bukittinggi, Kota Jambi, Kotamobagu, Kota Makassar, Palangkaraya, Kota Sawahlunto, Kutai Timur, Melawi, Minahasa Utara, dan Musi Rawas Utara.

“PSU berpotensi juga terjadi di Nabire, Pangkajene Kepulauan, Parigi Mouting, Pasaman, Seram Bagian Timur, Sungai Penuh, Tangerang Selatan, dan Tanahdatar. Pengaturan soal PSU terdapat dalam Pasal 112 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota,” ungkap Fritz.

Dikatakan Fritz, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa PSU dapat dilakukan karena ada pembukaan kotak suara, atau bekas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Kemudian Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan.

“Ada juga laporan menyebutkan petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Lalu ada lebih dari seorang pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau berbeda dan/atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS,” tutup Fritz.

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional