Menu

Hari Pertama PPKM Darurat di 3 Kota Tidak Maksimal, Penyekatan Terkendala Anggaran

  Dibaca : 170 kali
Hari Pertama PPKM Darurat di 3 Kota Tidak Maksimal, Penyekatan Terkendala Anggaran
PIMPIN RAPAT— Wagub Sumbar Audy Joinaldy pimpin Rapat Satgas Covid-19 dengan Bupati/Wali Kota se-Sumbar secara virtual dari Padang, Senin (12/7).

PADANG, METRO–Pemerintah Provinsi Su­matera Barat (Pemprov Sumbar) akan meng­kon­sultasikan penggunaan ang­garan untuk penye­katan Pemberlakuan Pem­batasan Kegiatan Masya­rakat (PP­KM) Darurat pada tiga kota di Sumbar. Kon­sultasi dilaku­kan ke pe­merintah pusat agar tidak menjadi persoa­lan hukum di kemudian hari.

“Jadi ada yang masih diragukan dalam pe­ngang­garan untuk penyekatan PPKM Darurat ini, karena itu kita akan segera kon­sultasikan ke pemerintah pusat,” kata Wakil Gu­ber­nur (Wagub) Sumbar, Au­dy Joinaldy usai Rapat Satgas Covid-19 dengan Bupati/Wali Kota se-Sum­bar secara virtual dari Padang, Senin (12/7).

Ia menyebutkan, ada kekhawatiran kepala dae­rah yang melaksanakan PPKM Darurat akan terjerat hu­kum, jika menggunakan ang­garan tanpa dasar yang jelas.

Karena itu, untuk se­men­tara penyekatan pada tiga daerah yang melak­sanakan PPKM Darurat belum dilakukan secara maksimal. Dari tiga daerah yang melaksanakan yaitu Kota Padang, Padang Pan­jang dan Bukittinggi, baru Kota Padang Panjang yang melakukan penyekatan.

Namun penyekatan itu dilakukan secara selektif. Bagi orang-orang yang akan berkegiatan di Kota Padang Panjang diwajibkan memiliki sertifikat antigen dan vaksin minimal tahap I.

Sementara bagi orang-orang yang hanya lewat di Kota Padang Panjang tidak diminta sertifikat tersebut.

“Kota Padang mem­pertanyakan anggaran ten­­tang penyekatan ini di dalam rapat. Karena ada kekhawatiran maka kita minta untuk tidak terburu-buru melaksanakannya, menunggu hasil konsultasi ke pusat,” ujar Audy.

Selain itu tiga kota yang terkena kebijakan PPKM Darurat ini juga meminta waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat, ter­kait aturan-aturan yang harus dipatuhi.

“Hari ini sudah dilak­sa­nakan, tapi mereka tetap me­minta agar diberikan wak­tu untuk sosialisasi agar ma­syarakat benar-benar mema­hami dan bisa mema­tuhi aturan ter­se­but,” ujar Audy.

Pada kesempatan itu seluruh Rumah Sakit U­mum Daerah di Sumbar juga diminta untuk bersiap kembali menerima pasien Covid-19 sebagai langkah antisipasi lonjakan kasus.

Sebelumnya, dalam ra­pat secara virtual pada Jumat (9/7) Menko Pereko­no­mian Airlangga Hartanto menetapkan tiga daerah di Sumbar ditingkatkan st­a­tusnya dari PPKM Penge­tatan menjadi PPKM Da­rurat. Tiga daerah itu ma­sing-masing Kota Bukit­tinggi, Kota Padang Pan­jang dan Kota Padang. Kebijakan itu berlaku pada 12 Juli hingga 20 Juli 2021.(fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional